Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

LIPUTAN HAJI 2025

Lepas Jabatan, Turun ke Lapangan: H. Zamroni Aziz, Pelayan Tamu Allah dari NTB

Published

on

Kitasulsel—Mekkah—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenag NTB), H. Zamroni Aziz, memilih peran berbeda saat bertugas di Tanah Suci. Bukan sekadar mengawasi dari kejauhan, Zamroni turun langsung ke lapangan, menjadi pelayan bagi para jemaah haji dari NTB.

Di tengah suhu panas dan padatnya aktivitas ibadah, Zamroni justru semakin aktif hadir di tengah jemaah. Ia mengantar lansia menuju lokasi ibadah, memantau kualitas konsumsi, hingga mendampingi jemaah yang dirawat di fasilitas kesehatan.

“Kami di sini bukan untuk dihormati. Tugas kami adalah melayani tamu-tamu Allah sebaik-baiknya,” ujar Zamroni kepada Media Ini di sela kunjungan ke pemondokan jemaah NTB di Mekkah, Sabtu (15/6/2025).

Hadir untuk Melayani, Bukan Dilayani

Zamroni dikenal sebagai pemimpin yang tidak berjarak. Sikap itu ia bawa pula ke Tanah Suci. Ia tidak segan duduk bersama jemaah, menyapa mereka satu per satu, bahkan ikut membantu mengangkat barang bawaan ketika jemaah baru tiba.

Langkahnya tersebut mendapat apresiasi dari banyak jemaah. Bagi mereka, kehadiran Kakanwil yang langsung mendampingi di lapangan memberi rasa aman dan nyaman.

“Pak Zamroni sering keliling ke kamar-kamar jemaah, tanya langsung apa yang kurang. Rasanya kami dilayani seperti keluarga,” ujar Suharti, salah satu jemaah asal Lombok Timur.

Tugas Negara yang Ia Anggap Ibadah

Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, peran Kakanwil cukup strategis. Ia menjadi penghubung utama antara jemaah, petugas, dan pemerintah pusat. Namun bagi Zamroni, tugas ini bukan hanya tanggung jawab birokrasi.

“Melayani jemaah adalah ibadah. Mereka datang membawa harapan dan doa-doa besar. Kami tidak boleh lalai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam setiap langkah pelayanan. Menurutnya, sikap rendah hati adalah bekal utama dalam menjalani tugas mulia ini.

Menjadi Teladan di Tanah Para Nabi

Selain sebagai pejabat, Zamroni juga melihat keberadaannya di Tanah Suci sebagai kesempatan memperbaiki diri. “Setiap kali melihat Ka’bah, kita disadarkan bahwa semua yang kita miliki di dunia ini sementara. Yang kekal adalah amal,” tuturnya.

Meski sibuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk beribadah bersama jemaah. Momen ini ia manfaatkan untuk memberikan semangat, terutama bagi jemaah lansia dan disabilitas.

Komitmen untuk Pelayanan Haji yang Lebih Baik

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan haji asal NTB mendapat apresiasi karena dinilai tertib dan efisien. Salah satu faktornya adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan umat, bukan pencitraan.

“Evaluasi kami lakukan terus-menerus. Harus ada peningkatan dari sisi transportasi, kesehatan, hingga konsumsi,” jelas Zamroni.

Ke depan, ia berharap seluruh petugas haji menjadikan pengabdian ini sebagai ladang amal, bukan sekadar rutinitas tahunan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel