Rp20 Miliar untuk Bedah Rumah di Makassar, Warga Bisa Mengusulkan Lewat Kelurahan

KITASULSEL – MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mendorong percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan alokasi sekitar Rp20 miliar untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, program ini diharapkan dapat membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyoroti realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang masih perlu dipacu. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi APBD Triwulan III 2026 di Kantor Bappeda Makassar pada Senin, 12 Oktober 2026.

Disperkim Makassar diketahui mengelola anggaran sekitar Rp63,8 miliar, dengan kurang lebih Rp20 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan perkembangan pelaksanaan program sudah terlihat pada November, sebelum memasuki akhir tahun anggaran.

Bagi masyarakat yang memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni, kesempatan untuk mengusulkan bantuan dapat ditanyakan melalui RT/RW dan kantor kelurahan sesuai alamat tempat tinggal. Warga perlu memastikan apakah pendataan calon penerima sedang dibuka serta mengikuti mekanisme pengajuan yang berlaku.

Sebagai persiapan awal, warga dapat menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah dan rumah, serta foto kondisi bangunan. Dokumen pendukung kondisi ekonomi juga dapat disiapkan apabila diminta oleh petugas.

Kondisi fisik rumah, status kepemilikan atau penguasaan yang sah, domisili, serta kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi bagian dari penilaian sesuai ketentuan program. Setelah usulan disampaikan, calon penerima tetap harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Pengajuan tidak otomatis menjamin bantuan akan diberikan karena penetapan bergantung pada persyaratan dan ketersediaan anggaran.

Pemerintah Kota Makassar juga perlu memastikan informasi mengenai persyaratan, jadwal pendataan, dan mekanisme pengusulan dapat diakses masyarakat secara jelas. Dengan begitu, warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan hanya karena kurang mengetahui prosedur pengajuan.

Di sisi lain, percepatan realisasi anggaran perlu diikuti pengawasan terhadap ketepatan sasaran dan kualitas pekerjaan. Program bedah rumah bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan bantuan benar-benar menghadirkan perubahan bagi keluarga yang tinggal di hunian tidak layak.

Masyarakat dapat mengonfirmasi informasi program melalui kantor kelurahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, atau kanal resmi Pemerintah Kota Makassar. Warga juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan bantuan dengan meminta sejumlah uang.

Dengan target pelaksanaan yang dipacu menjelang akhir tahun, program bedah rumah diharapkan tidak berhenti pada alokasi anggaran. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak keluarga yang benar-benar terbantu dan dapat tinggal di rumah yang lebih aman serta layak.