Hari Ketiga, Workshop Program Capacity Building, Tekankan Stakholder Analisis

Published

2 tahun ago

8 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar-–,Hari ketiga Workshop Program Capacity Building Temasek Foundation Singapore Cooperation Enterprise (SCE) yang diikuti ASN Pemkot Makassar, memperdalam tentang pengembangan jadwal project berdasarkan hasil analitik.

Dalam penentuan sebuah project, tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui beberapa tahapan analisis.

Melalui workshop dihari ketiga, peserta workshop mendapatkan pemahaman cara menganalisis project hingga pada tahap mencoba membuat project yang sesuai dengan hasil analitik.

Tim ahli Temasek SCE Singapura, Mr Nailul Hafiz bersama Ms Maler Ratnam, dalam pemaparannya menjelaskan beberapa faktor penentu keberhasilan project, melalui analisa- analisa, seperti analisa cost and benefit, serta stakholder analisis.

“Penentuan biaya project harus memperhatikan potensial income yang akan dihasilkan jika project tersebut berjalan,” ungkap Ms Males Ratnam, di Hotel Aston, Rabu (8/03/2023).

Sementara itu Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar, Andi Zulfitra Dianta, menyebutkan pentingnya pemahaman ini, guna penyempurnaan program yang telah ditetapkan di Makassar.

“Kedua analisis ini sangat penting, untuk menyempurnakan project masing-masing kelompok. Hal ini untuk menganalisa ketika membuat suatu kebijakan, siapa saja stakholder yang harus dilibatkan, dan posisinya seperti apa. Kemampuan analisis stakholder ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan program, dengan menganalisa peran masing-masing stakholder yang terlibat,” ujarnya

Begitupun dengan cost and benefit analisis, menggambarkan tentang mengeluarkan suatu kebijakan, menghasilkan apa dengan biaya berapa.

“Dengan kemampuan analisis ini, kita akan mampu menemukan kebijakan yang efektif dan efisien,” lanjut Andi Zulfitra.

Ia melanjutkan, kedua analisis ini sangat baik untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, semisal pada aplikasi Pakinta, telah berjalan dengan baik namun dapat dilakukan penyempurnaan dengan melakukan analisis cost and benefit.

“Dapat dilakukan penambahan-penambahan fitur dalam aplikasi, ataupun menganalisis kebutuhan stakeholdernya apa, sebagai penyempurnaan,” pungkasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)