Connect with us

Sapi PD RPH Dilengkapi Barcode Pemeriksaan Kesehatan, Idris Ahmad Imbau Masyarakat Tidak Asal Beli Sapi

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Plt. Direktur Utama PD RPH Kota Makassar Muhammad Idris Ahmad mengimbau masyarakat agar tidak asal pilih hewan qurban untuk disembelih saat Idul Adha 1444 H mendatang. Hal ini Ia sampaikan menyusul ditemukannya sejumlah sapi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang mengidap penyakit berbahaya. Karena itu, Idris pun mengingatkan masyarakat agar waspada penularan penyakit sapi yang kian merebak agar tidak berdampak kerugian yang lebih luas di masyarakat.

Setidaknya kata dia masyarakat harus lebih hati-hati dan disarankan agar memperoleh sapi qurban dari sumber yang lebih terjamin kesehatannya. Apalagi jika diperuntukkan untuk kepentingan ibadah qurban, tentu ada syarat sah dan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti di antaranya tidak cacat dan bebas penyakit.

“Tentu ini adalah upaya kami selaku perusahaan pemerintah untuk memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat agar mendapatkan sapi terbaik, mencegah penularan penyakit, dan agar terciptanya suasana ibadah idul qurban yang lebih berkualitas. Kami tentu tidak main-main dengan hal ini. Karenanya kami sudah melakukan langkah antisipasi sejak dini dengan memastikan stok sapi di RPH benar-benar telah melalui pengecekan kesehatan yang maksimal sehingga lebih terjamin dan aman,” ungkapnya, Senin (29/05/2023).

Idris mengatakan, sebanyak 43 penyakit sapi yang tengah menghantui masyarakat dan peternak saat ini. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, dari 43 jenis penyakit yang bersifat ekonomis, 14 jenis penyakit diantaranya bersifat strategis karena masih sering muncul dan mewabah diantaranya adalah Avian Influenza/Flu Burung, BEF, Rabies, SE, Anthrax, Brucellosis, Gumboro, LDS, Jembrana, Anaplasmosis, Surra, Babesiosis, ND, BVD, MCF dan IBR.

Baru-baru ini salah satu daerah di Sulsel ditemukan sebanyak 303 ekor sapi terjangkit virus Jembrana. Selain itu, penyakit surra, Lumpy Skin Disease (LDS), dan PMK juga masih banyak ditemukan menjangkiti sapi potong para peternak.

“Berbekal dari sejumlah kasus tersebut, PD RPH Kota Makassar tentu tidak ingin mengambil resiko. Karena itu kami lengkapi setiap ekor sapi untuk kebutuhan qurban nanti dengan barcode. Sehingga masyarakat bisa langsung mengecek bahwa sapi-sapi yang kami siapkan benar-benar telah melalui berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan, termasuk catatan pemberian vaksin bisa dilihat di situ,” terang Idris.

Lebih lanjut, Idris mengatakan bahwa paling lambat tanggal 5 Juni masyarakat sudah dapat mem-booking, memilih, atau pun melihat langsung sapi milik RPH. Semua sudah dilengkapi barcode yang berisi riwayat kesehatan setiap ekornya.

“Sementara ini kami siapkan dulu sebanyak 700 ekor. Dan sebagai tahap awal, sebanyak 150 ekor sudah kita siapkan di tanggal 5 nanti. Sisanya masih proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Jadi akan kami datangkan secara bertahap untuk memenuhi kuota sapi qurban di Makassar,” pungkasnya.

Idris berharap, hadirnya PD RPH mampu memenuhi kuota kebutuhan sapi qurban di kota Makassar serta bisa memberi kontribusi bagi masyarakat dengan memberi rasa aman dan jaminan sapi berkualitas bebas penyakit sebagaimana Peraturan Wali Kota No.9 Tentang Penjaminan Kualitas daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di kota Makassar. Selain itu, hal ini juga akan terus digalakkan ke depan sebagai support terhadap program pemerintah dengan branding Makassar Kota Makan Enak.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Rapat Paripurna DPRD, Wabup Lutim Serahkan Ranperda APBD 2024 dan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2025

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025.

Kedua rancangan tersebut diserahkan langsung Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler yang diterima Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Gedung DPRD, Malili, Senin (30/06/2025).

Hj. Puspawati Husler menjelaskan bahwa, laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Walau dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan keterbatasan, namun laporan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang”, tuturnya.

Menurut Wakil Bupati, dokumen ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah ke depan, sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sebelum menutup sambutannya, Hj. Puspawati menyampaikan harapannya agar seluruh pihak terus menjaga semangat kolaboratif dan integritas dalam membangun daerah.

“Walaupun kendala ini belum dapat diatasi secara menyeluruh, namun saya tetap menaruh harapan besar dan dukungan berbagai pihak, maka aparat pemerintah akan dapat melaksanakan fungsi pelayanan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Wabup Puspawati. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel