Connect with us

Kemenpan RB-APEKSI Searah Reformasi Birokrasi, Danny Pomanto: Kinerja dan Dedikasi yang Utama

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA,– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengungkapkan gagasan yang sejalan dalam upaya reformasi birokrasi pemerintahan.

Bahwa birokrasi sebagai mesin pembangunan didesain untuk mampu menyelesaikan masalah rakyat. Makanya transformasi reformasi itu dilaksanakan dengan menyasar sektor sumber daya manusia, organisasi, hingga sistem dan budaya kerja.

Sejalan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan ikhtiar dalam reformasi birokrasi itu mesti diikuti dengan kinerja dan dedikasi dalam bekerja.

Termasuk, wali kota dua periode ini mengarahkan agar para birokrat mesti terus mengupdate pengetahuannya. Usaha itu bagian dari kriteria keunggulan dalam aspek kinerja.

Lantaran pengetahuan kian berkembang detik demi detik di tengah era informasi saat ini.

Begitu juga dengan dedikasi atau loyalitas.

“Meningkatkan kinerja dengan terus belajar untuk mengupdate pengetahuan lalu ikhlas dalam pengabdian dan dedikasi itu menjadi kuncinya,” kata Danny Pomanto usai mengikuti diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF)-City Leaders Community bersama Menpan RB dan Apeksi di Menara Kompas, Jakarta, Jumat, (25/08/2023), kemarin.

Hingga kini, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyebut pihaknya terus berbenah dalam perwujudan reformasi birokrasi ini.

Sebagaimana mencari kualitas tenaga honorer yang sesuai dengan cita-cita di atas, seperti, mengadakan seleksi menggunakan sistem CAT.

Juga dengan seleksi wawancara bagi tenaga semisal sopir, pemadam kebakaran, penggali kubur untuk mendapatkan pegawai sesuai jumlah dan kapasitas yang dibutuhkan.

Menpan RB Azwar Anas melanjutkan bahwa di sisi hulu, pihaknya telah memperbaiki sistem rekrutmen ASN berdasarkan proyeksi kebutuhan dari instansi pembina.

Yang nantinya, kebutuhan rekrutmen akan disesuaikan dengan instansi terkait dan kebutuhan jangka panjang pegawai.

Sedangkan ada 2,3 juta pegawai honorer yang juga harus dicarikan solusi. Sebab pada 28 November 2023, tidak ada lagi tenaga honorer karena ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sedang menyiapkan solusi yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang ASN. Yang pada prinsipnya, pemerintah tak melakukan pemutusan hubungan kerja massal pada pegawai non-ASN.

Untuk memastikan reformasi birokrasi bergulir, Anas menjelaskan proses bisnis layanan kepegawaian perlu dibenahi lebih dahulu. Segala prosedur yang panjang dan rumit untuk kenaikan pangkat, pensiun, atau pindah instansi disederhanakan.

Baru setelahnya, reformasi birokrasi yang lebih berdampak diterapkan dengan reformasi birokrasi tematik.

Indikator untuk penilaian reformasi birokrasi ditambah perubahan angka kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan program prioritas aktual Presiden seperti pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog, maupun digitalisasi administrasi pemerintahan.

“Ke depan, nggak boleh lagi (pemerintah) daerah mendapat penghargaan, tetapi angka kemiskinan di daerahnya masih tinggi,” ujar Anas.

Sementara itu, Ketua Umum Apeksi Bima Arya menuturkan ada kultur yang perlu diubah ketika ingin transformasi terjadi.

Dengan manajemen talenta, semua akan dinilai sesuai kompetensi, kapasitas, dan performa masing-masing. Semisal, ASN yang lebih senior harus siap untuk dipimpin kepala dinas yang bisa saja lebih junior.

Foto :Ketua Apeksi Bima Arya bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam acara YCC, Rakernas Apeksi di Tokka Tena Rata, beberapa waktu lalu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

LIPUTAN HAJI 2025

Kunjungi Daker Makkah, Wamenhaj Apresiasi Sukses Haji dan Sebut Semua Tantangan Berhasil Dimitigasi

Published

on

Kitasulsel—Makkah—Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat, hari ini, Sabtu (28/6/2025), mengunjungi kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah. Kepada jajaran PPIH Arab Saudi, Wamenhaj menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025.

Kunjungan ini adalah kali pertama dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah sebagai salah satu petinggi di Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ikut mendampingi, Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Dr. Eyad Rahbini dan Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Dr. Badr al-Sulami.

Kehadiran Wamenhaj Saudi dan delegasi diterima oleh Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Mahzumi, serta para Kepala Bidang dan Kepala Sektor Hotel Jemaah Haji Indonesia.

Wamenhaj Abdul Fattah Mashat menyampaikan rasa syukur dan tahni’ah (ucapan selamat) kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat. Wamenhaj juga menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman, atas kepemimpinan dan arahannya yang berkontribusi besar dalam peningkatan mutu layanan kepada para jemaah haji hingga penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M berlangsung dengan sangat sukses.

Haji 2025 diwarnai sejumlah catatan teknis. Namun, karena jumlah jemaah Indonesia sangat besar, hal itu menurut Wamenhaj sangat dipahami. Catatan teknis itu juga bukan hanya terjadi pada satu misi haji saja, melainkan menjadi evaluasi umum.

“Catatan tersebut tidak sampai menodai kesuksesan haji tahun ini dan tidak sampai pada tingkat krisis. Semua berhasil dimitigasi dan diantisipasi, berkat koordinasi yang solid antara seluruh pihak, termasuk PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji, dan para syarikah layanan,” ujar Wamenhaj.

“Kita bisa menyaksikan bahwa pemulangan jemaah berjalan lancar, tanpa kekacauan, sebagai hasil dari koordinasi yang terus dijaga,” sambungnya.

*Kesehatan Jemaah*

Wamenhaj Abdul Fattah menambahkan bahwa Kementerian Haji juga memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan jemaah haji Indonesia. Ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu tingkat istitha‘ah kesehatan dan jumlah jemaah wafat.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,” sebutnya.

Kepada Misi Haji Indonesia, Wamenhaj Abdul Fattah menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang sangat baik dan koordinasi yang intensif yang selama ini terjalin. Semua upaya dilakukan bersama demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Semoga kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan demi pelayanan terbaik kepada Duyufurrahman,” harapnya.

*Evaluasi dan Persiapan*

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Dr. Eyad Rahbini. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji dalam mengatasi tantangan penyelenggaraan haji.

“Tantangan seperti komposisi kloter yang terdiri dari berbagai syarikah berhasil diatasi melalui sistem koordinasi terpadu melalui operation room yang melibatkan Kemenhaj, delapan syarikah, dan PPIH Arab Saudi,” ujarnya.

“Catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung,’ sambungnya sembari menekankan pentingnya menjadikan pengalaman tahun ini sebagai pelajaran bersama untuk peningkatan layanan haji di masa mendatang.

Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Dr. Badr al-Sulami juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengapresiasi langkah Wakil Menteri Haji Saudi yang berkenan hadir langsung dan memantau kondisi jemaah Indonesia. “Ini sebagai wujud perhatian tinggi pimpinan Kemenhaj terhadap kualitas layanan,” tuturnya.

Badr al-Sulami juga menyampaikan bahwa Kementerian Haji telah memulai langkah awal persiapan Haji 1447 H/2026 M, termasuk pembentukan kelompok kerja lintas sektor yang akan mulai bekerja pekan depan. “Kelompok kerja ini akan membahas berbagai kebijakan baru dan timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” tegasnya.

Mewakili PPIH Arab Saudi, Muchli M Hanafi menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Kerajaan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan global dan regional. Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi hampir 16% dari total jemaah haji luar negeri.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,” tandasnya.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel