Sekretaris Bapenda Meriahkan Acara Peringatan HUT RI ke 78

Published

3 tahun ago

20 Agustus 2023

Kitasulsel—Makassar—Malam pesta rakyat memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu (19/08/2023).

Acara dihadiri Sekretaris Bapenda, Muh. Fuad Arfandi, yang mewakili Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman H. Pagarra, memberikan pesan penting tentang cinta tanah air dan kekompakan antara Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pesta rakyat ini diadakan sebagai upaya untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan dalam momen bersejarah ini.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, membuka acara secara virtual melalui aplikasi Zoom, yang diselenggarakan serentak di 15 Kecamatan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengimbau seluruh unsur masyarakat, termasuk forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), dan warga Makassar untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan dalam merayakan kemerdekaan.

Danny Pomanto juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi dampak kekeringan akibat El-Nino dan potensi banjir tahun depan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam upacara 17 Agustus di 2.007 lorong wisata Makassar,” ujar Danny Pomanto.

Pentingnya perekatan sosial dan tradisi semacam ini menjadi sorotan dalam sambutannya. Danny Pomanto menegaskan bahwa kekompakan antarmasyarakat begitu kuat, mencerminkan kuatnya jalinan sosial di Makassar.

Tradisi semacam ini diharapkan dapat terus dilanjutkan agar tantangan masa depan dapat dihadapi bersama.

“Dalam kekompakan Forkopimda, loyalitas tokoh masyarakat, dan kontribusi masyarakat dari kecamatan, kelurahan, hingga lorong-lorong di Makassar, kita menemukan kekuatan yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang terkendali dan inflasi yang terjaga,” ungkapnya.

Danny Pomanto menegaskan bahwa walaupun perbedaan pendapat tak dapat dihindari, persaudaraan tetap menjadi hal yang utama dalam membangun Kota Makassar yang lebih baik.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

22 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.