Revisi Perda RTRW, Pemkot Makassar Tegaskan Tolak Jalur Kereta Api Sistem At Grade
Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah kota berkeinginan membangun kota modern.
Menurut Pemkot, definisi kota modern adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat. Kemudian tersedia cukup Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka Biru.
Hal itu disampaikan Anggota Pansus Ranperda Revisi RTRW 2022-2041, Kasrudi. Ia menuturkan salah satu alasan revisi Perda RTRW untuk mengantisipasi banyaknya pembangunan.
Terbaru terkait dengan masuknya jalur kereta api dan rencana pembangunan tol. Ia mengatakan hal itu mesti memiliki dasar yang kuat.
“Kenapa mau revisi Perda RT/RW salah satunya mengantisipasi jalur kereta api dan tol. Jadi harus ada dasarnya,” kata Kasrudi, Rabu (18/01/2023).
Sebab itu, pada rapat selanjutnya, Kasrudi mengatakan bakal menghadirkan menghadirkan tenaga ahli. Utamanya soal lingkungan dan tata ruang.
“Kita mau perbaiki Perda RT/RW. Sekarang kita lihat ada beberapa penambahan wilayah di Makassar, kelihatan semakin kecil, kita mau mengatur RTH,” sebutnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengatakan rencana revisi Perda sampai 2041. Ia mengatakan bakal Ranperda meksimalkan kinerja. Termasuk, kata dia, mengatur terkait wilayah perumahan yang kerap jadi pemicu banjir.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan menolak pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare yang menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah. Ia menginginkan jalur kereta api di Kota Makassar mengunakan sistem elevated track atau jalur layang.
Danny mengaku tahu persis tata ruang di Kota Makassar. Sebab itu, ia kekeh jalur kereta api di Kota Makassar harus menggunakan jalur layang.
“Sistem elevated sudah banyak diterapkan di Jakarta, Medan, dan Palembang. Nah, kenapa kita tidak?” tuturnya.
Menurutnya, bila jalur kereta api menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah maka pembangunan di Kota Makassar akan hancur. Pasalnya, akan ada banyak persimpangan yang mesti disiapkan.
Bila ada banyak jalur persimpangan, kata dia, maka bakal mempengaruhi banyak pengembangan kawasan program strategis; sirkuit, MNP dan program lainnya. (*)
DISKOMINFO LUWU TIMUR
DP2KB Luwu Timur Gelar Rakerda 2026, Fokus Optimalisasi Program MBG 3B dan Penurunan Stunting
Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan Program MBG 3B untuk Luwu Timur Juara”. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (21/04/2026).
Rakerda dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Askar, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).
Menurutnya, Rakerda tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama, khususnya melalui optimalisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Fokus utama pemerintah adalah percepatan penurunan stunting yang terarah kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi berkualitas, dengan keluarga sebagai tempat utama pembentukan nilai dan karakter.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyampaikan bahwa fokus utama program mencakup dua aspek penting, yakni kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Masalah kependudukan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan keluarga mencakup kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, serta peningkatan kualitas lansia,” jelasnya.
Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah, menuturkan bahwa Rakerda menjadi forum penting dalam mengkonsolidasikan kebijakan, menyatukan komitmen lintas sektor, serta menyusun strategi implementasi program Bangga Kencana agar berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, mengintegrasikan program MBG dengan target penurunan stunting nasional, serta memastikan distribusi makanan bergizi gratis tepat sasaran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025–2029 kepada pihak provinsi sebagai acuan strategis pembangunan ke depan.
Rakerda ini turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kemendukbangga Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta para undangan dan peserta rapat kerja daerah lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login