Connect with us

Revisi Perda RTRW, Pemkot Makassar Tegaskan Tolak Jalur Kereta Api Sistem At Grade

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah kota berkeinginan membangun kota modern.

Menurut Pemkot, definisi kota modern adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat. Kemudian tersedia cukup Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka Biru.

Hal itu disampaikan Anggota Pansus Ranperda Revisi RTRW 2022-2041, Kasrudi. Ia menuturkan salah satu alasan revisi Perda RTRW untuk mengantisipasi banyaknya pembangunan.

Terbaru terkait dengan masuknya jalur kereta api dan rencana pembangunan tol. Ia mengatakan hal itu mesti memiliki dasar yang kuat.
“Kenapa mau revisi Perda RT/RW salah satunya mengantisipasi jalur kereta api dan tol. Jadi harus ada dasarnya,” kata Kasrudi, Rabu (18/01/2023).

Sebab itu, pada rapat selanjutnya, Kasrudi mengatakan bakal menghadirkan menghadirkan tenaga ahli. Utamanya soal lingkungan dan tata ruang.

“Kita mau perbaiki Perda RT/RW. Sekarang kita lihat ada beberapa penambahan wilayah di Makassar, kelihatan semakin kecil, kita mau mengatur RTH,” sebutnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengatakan rencana revisi Perda sampai 2041. Ia mengatakan bakal Ranperda meksimalkan kinerja. Termasuk, kata dia, mengatur terkait wilayah perumahan yang kerap jadi pemicu banjir.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan menolak pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare yang menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah. Ia menginginkan jalur kereta api di Kota Makassar mengunakan sistem elevated track atau jalur layang.

Danny mengaku tahu persis tata ruang di Kota Makassar. Sebab itu, ia kekeh jalur kereta api di Kota Makassar harus menggunakan jalur layang.

“Sistem elevated sudah banyak diterapkan di Jakarta, Medan, dan Palembang. Nah, kenapa kita tidak?” tuturnya.

Menurutnya, bila jalur kereta api menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah maka pembangunan di Kota Makassar akan hancur. Pasalnya, akan ada banyak persimpangan yang mesti disiapkan.

Bila ada banyak jalur persimpangan, kata dia, maka bakal mempengaruhi banyak pengembangan kawasan program strategis; sirkuit, MNP dan program lainnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Aliyah Mustika Ilham Terima Kunjungan Tiga Daerah, Bahas Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan hingga Pengembangan UMKM

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Bupati Tabalong, Wakil Wali Kota Pagar Alam, serta Wakil Bupati Banyuasin di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan para kepala daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi antardaerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehormatan serta silaturahmi yang terjalin hari ini. Semoga kunjungan ini memberikan kesan yang baik dan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang,” ujar Aliyah.

Ia juga mengajak rombongan menikmati berbagai potensi Kota Makassar, mulai dari destinasi wisata, kuliner khas, hingga produk-produk UMKM lokal yang terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Pagar Alam, Bertha SH., M.Kn., menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Makassar. Menurutnya, berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kepemimpinan Aliyah Mustika Ilham dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., menilai terdapat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Banyuasin dan Makassar, terutama di bidang penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ia pun mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kunjungan balasan ke Banyuasin.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku tertarik mempelajari berbagai program unggulan Makassar, khususnya strategi pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aliyah Mustika Ilham memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM, perluasan akses permodalan, pembinaan pencari kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, hingga pendampingan usaha melalui program inkubator bisnis.

Aliyah juga memperkenalkan Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi wadah pembinaan pelaku UMKM, koperasi, startup, serta wirausaha muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Selain membahas penguatan UMKM, pertemuan turut menyoroti strategi menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan berbagi praktik terbaik merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Wakil Wali Kota Makassar didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Firman Hamid Pagarra, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Arlin Ariesta, Kepala Bagian BPM Andi Anshar AP, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Moh. Syarief.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending