Revisi Perda RTRW, Pemkot Makassar Tegaskan Tolak Jalur Kereta Api Sistem At Grade
Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah kota berkeinginan membangun kota modern.
Menurut Pemkot, definisi kota modern adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat. Kemudian tersedia cukup Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka Biru.
Hal itu disampaikan Anggota Pansus Ranperda Revisi RTRW 2022-2041, Kasrudi. Ia menuturkan salah satu alasan revisi Perda RTRW untuk mengantisipasi banyaknya pembangunan.
Terbaru terkait dengan masuknya jalur kereta api dan rencana pembangunan tol. Ia mengatakan hal itu mesti memiliki dasar yang kuat.
“Kenapa mau revisi Perda RT/RW salah satunya mengantisipasi jalur kereta api dan tol. Jadi harus ada dasarnya,” kata Kasrudi, Rabu (18/01/2023).
Sebab itu, pada rapat selanjutnya, Kasrudi mengatakan bakal menghadirkan menghadirkan tenaga ahli. Utamanya soal lingkungan dan tata ruang.
“Kita mau perbaiki Perda RT/RW. Sekarang kita lihat ada beberapa penambahan wilayah di Makassar, kelihatan semakin kecil, kita mau mengatur RTH,” sebutnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengatakan rencana revisi Perda sampai 2041. Ia mengatakan bakal Ranperda meksimalkan kinerja. Termasuk, kata dia, mengatur terkait wilayah perumahan yang kerap jadi pemicu banjir.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan menolak pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare yang menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah. Ia menginginkan jalur kereta api di Kota Makassar mengunakan sistem elevated track atau jalur layang.
Danny mengaku tahu persis tata ruang di Kota Makassar. Sebab itu, ia kekeh jalur kereta api di Kota Makassar harus menggunakan jalur layang.
“Sistem elevated sudah banyak diterapkan di Jakarta, Medan, dan Palembang. Nah, kenapa kita tidak?” tuturnya.
Menurutnya, bila jalur kereta api menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah maka pembangunan di Kota Makassar akan hancur. Pasalnya, akan ada banyak persimpangan yang mesti disiapkan.
Bila ada banyak jalur persimpangan, kata dia, maka bakal mempengaruhi banyak pengembangan kawasan program strategis; sirkuit, MNP dan program lainnya. (*)
Kementrian Agama RI
Dampingi Menag Terima Dubes Arab Saudi, Dr. Bunyamin Yapid: Syekh Sudais Diharapkan Hadir di Konferensi Imam Internasional di Indonesia
KITASULSEL—JAKARTA—Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., mendampingi Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang bertujuan memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan Islam, serta diplomasi antarumat.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Dr. H. Bunyamin M. Yapid menjelaskan bahwa salah satu pembahasan penting adalah permintaan Menteri Agama kepada Pemerintah Arab Saudi untuk memfasilitasi kehadiran Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdurrahman Al-Sudais, pada Konferensi Imam-Imam Tingkat Internasional yang akan digelar di Indonesia pada September 2026.
“Pak Menteri Agama menyampaikan kepada Dubes Arab Saudi agar dapat membantu menyampaikan undangan resmi kepada Syekh Sudais untuk hadir dalam Konferensi Imam-Imam Tingkat Internasional di Indonesia. Alhamdulillah, Dubes Arab Saudi menyambut baik harapan tersebut,” ujar Bunyamin.
Menurutnya, konferensi internasional itu direncanakan dihadiri sekitar 400 imam dari berbagai negara dan mengangkat tema besar mengenai penguatan peran imam sebagai kekuatan diplomasi religius dunia.
“Melalui konferensi ini, Indonesia ingin menjadikan para imam bukan hanya sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai duta perdamaian, penguat persaudaraan antarbangsa, serta penyebar nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat dunia,” jelasnya.
Bunyamin menambahkan, Menteri Agama juga memaparkan berbagai program transformasi Kementerian Agama yang mendapat apresiasi tinggi dari Duta Besar Arab Saudi.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah optimalisasi fungsi masjid sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, yakni bukan sekadar sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, penyelesaian persoalan sosial, pemberdayaan umat, hingga pelayanan masyarakat.
“Pak Menteri menjelaskan bahwa masjid pada zaman Rasulullah bukan hanya tempat salat, tetapi menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan sosial, bahkan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Bunyamin.
Implementasi konsep tersebut, lanjutnya, telah diterapkan di Indonesia melalui pemanfaatan sekitar 6.000 masjid sebagai posko istirahat pemudik pada arus mudik Idulfitri.
Program tersebut dinilai berhasil membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas karena para pengemudi memperoleh tempat yang layak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.
“Masjid benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain tempat ibadah, juga menjadi tempat istirahat, pusat pelayanan umat, bahkan ruang pemberdayaan masyarakat Islam,” katanya.
Tak hanya itu, Menteri Agama juga mencontohkan tradisi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk kegiatan berbuka puasa sunnah setiap Senin dan Kamis yang mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.
Menurut Bunyamin, Duta Besar Arab Saudi menyampaikan kekaguman terhadap berbagai program inovatif Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Prof. Nasaruddin Umar.
“Dubes Arab Saudi sangat mengapresiasi visi besar Menteri Agama. Beliau melihat bagaimana program-program Kementerian Agama mampu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan pribadi Menteri Agama RI dengan Kerajaan Arab Saudi menjadi modal penting dalam mempererat kerja sama kedua negara.
“Prof. Nasaruddin Umar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kerajaan Arab Saudi. Beliau dipercaya menjadi salah satu anggota dewan pengawas pada sebuah lembaga atau yayasan milik Raja Salman di Madinah. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi,” kata Bunyamin.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Arab Saudi juga menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung berbagai program strategis Kementerian Agama RI.
Bahkan, menurut Bunyamin, setelah kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membentuk komite khusus guna menindaklanjuti berbagai bentuk kerja sama dengan Indonesia.
“Pak Dubes menyampaikan bahwa setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi, kerajaan membentuk komite khusus untuk memberikan perhatian dan tindak lanjut terhadap kerja sama strategis dengan Indonesia. Ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan kedua negara semakin erat dan saling mendukung,” tutupnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login