Wali Kota Makassar Lantik Pejabat Eselon II dan III, Ini Nama-namanya
Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melantik dan mengambil sumpah jabatan () pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Selasa (24/1/2023).
Melalui Surat Keputusan Wali Kota Makassar, dalam jabatan tinggi pratama dan adminstrator.
Menurut Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bahwa sirkulasi penting, momen terberat bagian paling susah oleh para pemimpin karena setiap pergantian pergantian jabatan sesuai kinerja, bukan suka atau tidak suka dilatar belakangi perastasi dan meritokrasi.
“Semoga pejabat yang dilantik ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik,” jelasnya.
Berikut nama-nama pejabat Eselon II dan III yang dilantik.
1. Rusmayani Majid Asisten Perekonomian
2. Nilma Palamba Kepala Dinas Ketenagakerjaan
3.Andi Moh. Yasir Asisten Bidnag Pemerintahan
4. Dra. Sri Sulsilawati Kepala Dinas Pertanahan
5. Tenri Andi Palallo Kepala Dinas Perpustakaan
6. Evi Aptyalti Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
7. A. Irwan bangsawan Staf Ahli Pemerintahan hukum dan Ham
8. Andi bukti Djufrie Kepala Balitbangda
9. Zainal Ibrahim Kepala Badan Kesbangpol
10. Faturahim kepala Dinas Kearsipan
11. Irwan Adnan Staf Ahli Perekonomian dan Sosial
12. Mario Said Asisten Bidang Administrasi Umum
13. A. Hendra Hakamuddin Kepala BPBD
14. Dr. Aryati Puspasari Abadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
15. Andi Herfidha Attas Kepala Disbud
16. Ahmad Namsun Kepala BKPSDMD
17. Muhyiddin Kepala Dinas Pendidikan
18. Nursaidah Sirajuddin Kepala Dinas Kesehatan
19. Nirman Mungkasa kepala Disperkim
20. Dahyal Sekretaris Dewan
21. Muhammad Dahlan Kepala BPKAD
22. Fahyuddin Kepala DTRB
23. Hasnauddin Kepala Damkar
24. Arlin Ariesta Kepala Dinas Perdagangan
25. Zuhaelsi Zubir Kepala DPU
26. Achi Soleman Kepala DPPPA
27.Aulia Arsyad Kepala Dishub
28. Mahyuddin Kepala Dinas Ketahanan Pangan
29. Muhammad Rheza Kepala Diskop UKM
30. Zulkifli Nanda DPMPTSP
31. Firman Pagarra Kepala Bapenda
32. Andi Pattiware Kepala Dispora
33. Roem Kepala Dispar
34. Helmy Budiman Kepala Bappeda
35. Edwar Supriawan Sekdishub
36. Andi Fadli Sek DPP
37. Ismawati Nur Sekretaris Diskominfo
38. Armin Paera Sekdinsos
39. Ferdi sekretaris DLH
40. Puspawati Hera Sek DKP
41. Ita Anwar Sek Dinkes
42. Syahruddin Sek DPPKB
43. Syibli Kepala Pengadaan Barang Jasa
44. Emil Yudianto Camat Tamalate
45. Andi Ansar Camat Manggala
46. Aminuddin Camat Rappocini
47. Hamna, Camat wajo
48. Andi Zulfitra Kepala Bagian Kerjasama
49. Daniati kepala Bagian Hukum
50. Andi Arfan Sekretaris Inspektorat
51. Multiati Sek Bappeda
52. Zulbahri Yusuf Kabag Administrasi Pembangunan Balaikota Makassar
53. Andi Eldi Kepala Bidang Pajak Bapenda.
Kementrian Agama RI
Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi
Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.
“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar
Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.
Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.
“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.
-
Politics4 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login