Kodim 1420 Gelar Olah Raga Bersama Dengan Forkopimda Sidrap

Published

2 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulse, Sidrap – Komando Distrik Militer (Kodim) 1420 Sidrap menggelar kegiatan olah raga bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidrap.

Kegiatan yang digelar tersebut berlangsung di Lapangan Apel Makodim 1420 Sidrap Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Jum’at (27/01/2023) pagi.

Saat ditemui, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol mengatakan hari ini kami menggelar kegiatan olah bersama dengan forkopimda guna meningkatkan dan mempererat soliditas dan kebersamaan antar instansi

“Selain itu, juga menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam menjalan tugas pokok diwilayah Kabupaten Sidrap,”Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini

“Karena selain mempererat sinergitas, kegiatan ini juga bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap,”Pungkas Dandim.

Selain itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sidrap, DR.Ns.H.Basra,S.,Kep.,M.Kes dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dalam rangka menjaga sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan bersama Instansi lainnya dalam menghadapi tahun politik 2024

“Oleh karenanya itu, kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sangat mensuport kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1420 Sidrap”Terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat dihadiri juga oleh Wakapolres Sidrap, Kompol M.Akib, Kasi Intel Kajari Sidrap, Aditiyo Ismutomo, SH, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widiarto, Ketuap Persit KCK Cab XLIV Dim 1420, Personel Polres Sidrap, Personel Kajari Sidrap, Personel Militer dan PNS Kodim 1420 Sidrap serta Persit KCK Cab XLIV Dim 1420.(win)

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

17 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.