Connect with us

Di Jalan Sehat Anak Rakyat, Ketua DPRD RL: Mari Dukung Sesama Anak Rakyat

Published

on

Kitasulsel, Makassar –– Ribuan masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar meramaikan jalan sehat anak rakyat yang dilaksanakan oleh yayasan anak rakyat indonesia (YARI) di jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Parangtambung, Ahad (29/1/2023).

Founder yayasan anak rakyat indonesia, Rudianto Lallo menyampaikan kegembiraan dengan antusiasnya masyarakat Tamalate menghadir jalan sehat.

Rudianto Lallo menyebut kegiatan jalan sehat ini digelar oleh yayasan binaannya untuk lebih dekat dengan rakyat dan berbagai kebahagian.

“Kami ingin Yayasan Anak Rakyat Indonesia ini dekat dengan rakyat. Selalu bersama dengan rakyat, dan tentunya mari kita saling mendukung sesama anak rakyat,” kata Rudianto Lallo saat menyapa peserta jalan sehat Anak Rakyat.

Lanjut Rudianto Lallo yang juga Ketua DPRD Makassar itu mengatakan, jalan sehat anak rakyat dihelad di tiap kecamatan se Makassar. Hal ini agar seluruh hadiahnya dapat merata disetiap kecamatan.

Olehnya itu ditegaskan jika puluhan hadiah yang disiapkan dengan nilai puluhan juta rupiah untuk masyarakat Kecamatan Tamalate.

“Jadi kami kembali ingatkan, hadiahnya untuk warga Tamalate. Kecamatan lain sabar, kami akan datang dilain waktu dengan membagikan hadiah yang tidak kalah menarik,” paparnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Tamalate,  para ketua LPM, dan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Pada kegiatan ini, suara dari masyarakat menggema agar Rudianto Lallo melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto kedepannya. Bahkan mereka berikrar ingin berjuang untuk anak rakyat sapaan akrab Rudianto Lallo dalam memenangkan Pilkada Makassar 2024 mendatang.

“Sampai kapan pun, saya akan berjuang untuk Rudianto Lallo, orangnya merakyat dan tahu apa yang dibutuhkan masyarakat kecil,” kata Tokoh Masyarakat Jongayya, Nurdin.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending