Connect with us

Asisten 2 Pemkot Makassar Ir. Rusmaya Majid Buka Musrenbang Kecamatan Ujung Tanah di Hotel Aerotel Smile

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah kota Makassar telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Ujung Tanah TA.2023, bertempat di Hotel Aerotel Smile Makassar Jl.Mochtar Lutfi no. 38 Kecamatan Ujung Pandang, Slasa 31 Januari 2023, pukul 08.00 wita

Hadir dalam kegiatan, Ir.Rusmaya Majid (Asisten 2 bidang Ekonomi dan Perencanaan kota Makassar), H.Ray Suriadi (Anggota DPRD Fraksi Demokrat), Helmy Budiman S.STP M.M (kepala BAPPEDA kota Makassar), Ronny Narra (mewakili dinas PU kota Makassar), Ibrahim Chaidar Said S.Ip M.Si, (Camat Ujung Tanah), Mayor Inf Turimin (Danramil 1408 MKS / 01 UT), Kompol Andriani lilikay SH (Kapolsek Ujung Tanah), Iptu Hasrul (Mewakili Kapolsek Paotere), Amanda Syahwaldi S.STP (Sekcam Ujung Tanah), sekitar 100 orang para lurah dan ketua LPM, SKPD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat, Se kecamatan. Ujung Tanah.

Dalam sambutan Ibrahim Chaidar said S.IP M.Si (Camat Ujung Tanah) mengatakan, kami hormati bapak-bapak ibu-ibu, tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, yang ada juga di kecamatan Ujung tanah, teman-teman wartawan yang sempat hadir pada pagi hari ini.

“Yang telah ditampung saran di tingkat bawah pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbang) yang dianggap masih memiliki kekurangan, mohon kiranya kepada bapak-bapak ibu-ibu memberikan pendapat,” ujarnya.

Lanjutnya, hari ini dapat memberikan masukan kepada teman-teman kita yang ada di pemerintahan di kota Makassar.

“Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dengan pembangunan untuk kota Makassar,” ungkap Ibrahim Chaedar.

Sementara itu, dalam sambutan Ir.Rusmaya Majid (Asisten 2 bidang Ekonomi dan perencanaan Kota Makassar) yang intinya ia menjelaskan, bapak Ibu yang saya hormati musrembang ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sarana di kelurahan maupun di kecamatan untuk kota Makassar.

“Mari kita membantu semua apa yang menjadi program yang telah di tetapkan dalam visi misi Bapak Walikota dan Wakil walikota Makassar sebagai visi dan misi pemerintah kota Makassar,” cetusnya.

Sambungnya, mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan kebersamaan menjadi kota ini akan lebih baik dibandingkan kota yang lain.

“Dalam pelaksanaan musrenbang Ini menghasilkan sebuah perencanaan yang baik perencanaan yang matang perencanaan yang detail,” kata Ir Rusmaya Majid.

Tidak ada problem dan permasalahan nanti pada waktu di tahun 2024 semuanya bisa terealisasi dan Makassar bisa semakin baik dua kali lebih baik. Beberapa waktu lalu telah dicanangkan lorong wisata ( longwis ) yang dicanangkan oleh bapak Walikota Makassar

“Saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahi rahmanirrahim acara musrenbang kecamatan Ujung Tanah saya nyatakan dibuka, pukul 13.00 Wita, giat selesai dengan aman,” tambahnya Ir. Rusmaya Majid.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending