Perempuan Tangguh Dari Wasuponda”Erni Malape,SP Deklarasikan Diri Bertarung di Pileg 2024,Dapil 1 Semakin Horor
Kitasulsel,LuwuTimur—Satu lagi bacaleg DPRD Luwu Timur mendeklarasikan diri untuk maju bertarung memperebutkan 1 kursi di dapil 1 Luwu timur,sosok pengusaha muda yang maju bertarung lewat partai nasdem tersebut tak lain adalah perempuan tangguh dari Wasuponda Erni Malape SP.
Nama Erni Malape memang tidak asing lagi bagi masyarakat Wasuponda khususnya bagi para pengusaha dan karyawan PT Vale,memiliki banyak relasi dan koneksi di tingkat Provinsi maupun nasional,kehadiran Erni Malape pada kontestasi pileg 2024 mendatang akan lebih menambah horornya pertarungan di dapil 1 Luwu timur.
Dalam deklarasi keikutsertaan dirinya maju bertarung pada pileg 2024 mendatang ini di hadiri langsung oleh Sekjen DPD Nasdem Luwu timur Saharuddin dan di padati kurang lebih dua ribu simpatisan di lokasi deklarasi.
Dalam sambutannya di hadapan ribuan simpatisan dan relawannya Erni Malape mengatakan bahwa keikutsertaan dirinya pada pileg mendatang bukan tanpa sebab.
“Saya memproklamirkan diri maju pileg mendatang didasari atas keinginan kuat saya untuk berbuat untuk tanah kelahiran,dan ditanah ini pula yang nantinya akan menjadi saksi perjuangan kita semua untuk berbuat lebih baik untuk masa depan anak anak kita,jelasnya.
”kepada semua keluarga,kerabat,simpatisan dan seluruh masyarakat Wasuponda,Tabe’mohon doa restu ta semua,saya Erni Malape Mappattabe Mengibahkan diri untuk kesejahteraan dan perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat Luwu timur terkhusus masyarakat Wasuponda Dan Malili.
Pengusaha yang aktif berkiprah di PT Vale ini memang bagi masyarakat Wasuponda bukanlah bacaleg aji mumpung.
“Kk Erni maju bertarung di pileg mendatang memang atas dasar doa restu dari masyarakat Wasuponda,sebelum beliau mendeklarasikan diri,kami masyarakat yang lebih dulu meminta beliau untuk maju,kami melihat potensi dan investasi sosial beliau,jauh sebelum tahun politik ini,tidak ada keraguan bagi kami,apalagi sosok perempuan jauh lebih konsisten dan peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan,ujar seorang relawan yang jauh dari ujung Wasuponda ini.
Pertarungan di dapil 1 ini memang tergolong cukup berat,mengingat beberapa incumben di pastikan kembali maju di dapil yang baru saja di rubah wilayah pilihnya menjadi Malili-Wasuponda .
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login