Pj Sekprov Bahas Kemudahan Invetasi Bareng DPMPTSP se-Sulsel

Published

3 tahun ago

22 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, membahas soal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPPTSP) se-Sulsel, Rabu, 22 Febuari 2023.

Andi Aslam menjelaskan, hampir semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) namun untuk mendukung percepatan invetasi dan pertumbuhan ekonomi, daerah mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

Menurut Andi Aslam, di 24 Kabupaten Kota se-Sulsel ada Perdanya masing-masing. Hanya, karena itu digunakanlah undang-undang yang mengarah pada kemudahan berusaha, dan pada akhirnya memacu percepatan kemajuan berinvestasi. Namun di posisi lain, dibutuhkan kepastian hukum.

“Termasuk Peraturan Gubernur sudah on proses di Sulsel dengan satu prosedur dengan proses yang tidak terlalu lama di Sulsel,” jelas Andi Aslam dalam sambutannya, mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar.

“Sehingga dunia usaha dan invetasi di Sulawesi Selatan memiliki kepastian, karena kita sama-sama paham bahwa salah satu strategis, yang sangat penting bagi kita dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi adalah percepatan invetasi, serta kepastian hukum dalam dunia invetasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulsel, Sulkaf S Latif, mengatakan, semua pihak berkumpul membahas perkembangan Undang-undang Cipta Kerja yang masuk menjadi Perpu.

“Tapi kita tahu semua belum di ketok, sehingga sekarang menjadi tanda tanya. Tapi apapun yang terjadi Pak Gatot (Perwakilan Menteri Investasi RI) katakan kita harus bikin perumusan,” ungkapnya. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Safari Ramadan di Malili, Bupati Irwan Dorong OPD Aktif Jemput Program Pusat

Published

5 jam ago

6 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Momentum Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ke-6 yang digelar di Kecamatan Malili, Jumat (6/3/2026), dimanfaatkan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, untuk mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif mempercepat akses berbagai program dan bantuan dari pemerintah pusat.

Di hadapan masyarakat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah yang hadir, Bupati Irwan menegaskan pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Saya minta seluruh kepala OPD lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian di pusat. Program bantuan dari pemerintah pusat harus kita upayakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat kita,” ujar Irwan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu program datang, tetapi harus aktif menjemput peluang melalui penyusunan proposal program serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, banyak program pemerintah pusat yang dapat mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita cepat menyiapkan data dan proposal, peluang mendapatkan bantuan juga akan semakin besar. Ini penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pengukuhan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan Malili oleh Ketua Umum LPTQ Kabupaten Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.

Selain itu, kegiatan Safari Ramadan turut diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, bantuan paket sembako dari Baznas Luwu Timur, serta bantuan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD Lutim Harisah Suharjo, Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Luwu Timur, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, Camat Malili Hasimning, unsur Tripika Kecamatan Malili, Ketua TP PKK Kecamatan Malili, serta para kepala desa se-Kecamatan Malili.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya mempererat silaturahmi dengan masyarakat, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi dan akses program dari pemerintah pusat.