Rencana Pembangunan PLTS di Tello Ditolak Anggota DPRD Makassar Nasir Rurung

Published

3 tahun ago

25 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) tahun ini dan ditarget rampung pada tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar Nasir Rurung mengaku merespon baik rencana pembangunan PLTS tersebut. Namun untuk lokasi pembangunannya di Tello, dia mengakui tidak setuju.

Terkait rencana Pemkot bangun PLTS itu bagus dan perlu diapresiasi. Cuma untuk lokasi pembangunannya di tengah kota, di Tello, saya tidak setuju,” ungkapnya.

Nasir menjelaskan pembangunan PLTS di tengah kota akan memberikan dampak yang sangat besar seperti kemacetan hingga dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.

“Kenapa PLTS tidak dibangun di TPA Antang? Ini sebenarnya logikanya sederhana, PLTS ini kan pembangkit listrik bertenaga sampah, pasti bahan bakunya dari TPA, jadi kenapa mesti dibangun di tengah kota yang jauh dari TPA,” urainya.

Nasir pun meminta agar Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengkaji ulang lokasi pembangunan PLTS itu.

“Pak Wali harus mengkaji ulang lokasinya. Karena pembangunan PLTS yang bukan pada tempatnya pasti akan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Manggala bernama Imran saat ditemui mengaku sudah cukup sabar menghadapi bau dan macet puluhan tahun.

“Jangan lagi menambah beban masyarakat yang tinggal disekitaran TPA Tamangapa. Jika pembangunan PLTSA dibangun di tengah kita, kami sebagai warga terpaksa menutup TPA dan minta untuk dipindahkan TPA di tengah kota,” ungkapnya.

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

12 jam ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.