Rencana Pembangunan PLTS di Tello Ditolak Anggota DPRD Makassar Nasir Rurung

Published

3 tahun ago

25 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) tahun ini dan ditarget rampung pada tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar Nasir Rurung mengaku merespon baik rencana pembangunan PLTS tersebut. Namun untuk lokasi pembangunannya di Tello, dia mengakui tidak setuju.

Terkait rencana Pemkot bangun PLTS itu bagus dan perlu diapresiasi. Cuma untuk lokasi pembangunannya di tengah kota, di Tello, saya tidak setuju,” ungkapnya.

Nasir menjelaskan pembangunan PLTS di tengah kota akan memberikan dampak yang sangat besar seperti kemacetan hingga dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.

“Kenapa PLTS tidak dibangun di TPA Antang? Ini sebenarnya logikanya sederhana, PLTS ini kan pembangkit listrik bertenaga sampah, pasti bahan bakunya dari TPA, jadi kenapa mesti dibangun di tengah kota yang jauh dari TPA,” urainya.

Nasir pun meminta agar Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengkaji ulang lokasi pembangunan PLTS itu.

“Pak Wali harus mengkaji ulang lokasinya. Karena pembangunan PLTS yang bukan pada tempatnya pasti akan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Manggala bernama Imran saat ditemui mengaku sudah cukup sabar menghadapi bau dan macet puluhan tahun.

“Jangan lagi menambah beban masyarakat yang tinggal disekitaran TPA Tamangapa. Jika pembangunan PLTSA dibangun di tengah kita, kami sebagai warga terpaksa menutup TPA dan minta untuk dipindahkan TPA di tengah kota,” ungkapnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

2 jam ago

13 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.