Rencana Pembangunan PLTS di Tello Ditolak Anggota DPRD Makassar Nasir Rurung

Published

1 tahun ago

25 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) tahun ini dan ditarget rampung pada tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar Nasir Rurung mengaku merespon baik rencana pembangunan PLTS tersebut. Namun untuk lokasi pembangunannya di Tello, dia mengakui tidak setuju.

Terkait rencana Pemkot bangun PLTS itu bagus dan perlu diapresiasi. Cuma untuk lokasi pembangunannya di tengah kota, di Tello, saya tidak setuju,” ungkapnya.

Nasir menjelaskan pembangunan PLTS di tengah kota akan memberikan dampak yang sangat besar seperti kemacetan hingga dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.

“Kenapa PLTS tidak dibangun di TPA Antang? Ini sebenarnya logikanya sederhana, PLTS ini kan pembangkit listrik bertenaga sampah, pasti bahan bakunya dari TPA, jadi kenapa mesti dibangun di tengah kota yang jauh dari TPA,” urainya.

Nasir pun meminta agar Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengkaji ulang lokasi pembangunan PLTS itu.

“Pak Wali harus mengkaji ulang lokasinya. Karena pembangunan PLTS yang bukan pada tempatnya pasti akan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Manggala bernama Imran saat ditemui mengaku sudah cukup sabar menghadapi bau dan macet puluhan tahun.

“Jangan lagi menambah beban masyarakat yang tinggal disekitaran TPA Tamangapa. Jika pembangunan PLTSA dibangun di tengah kita, kami sebagai warga terpaksa menutup TPA dan minta untuk dipindahkan TPA di tengah kota,” ungkapnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

24 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)