Pemkot Makassar
DPRD dan Pemkot Makassar Sahkan Empat Ranperda di Akhir Masa Jabatan
Kitasulsel–Makassar Masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar periode 2019-2024 segera berakhir. Anggota dewan terpilih periode 2024-2029 akan dilantik 9 September, mendatang.
Di akhir masa jabatannya, DPRD bersama Pemkot Makassar mengesahkan 4 Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPDR Makassar, Jumat (6/9/2024) malam.
Yakni, Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2043, Ranperda Pengelolaan Limbah B3, Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro, serta Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.
Penetapan empat Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang mewakili pemerintah kota dan Ketua DPRD Kota Makassar Rusdianto Lallo.
Pengesahan empat Ranperda ini menjadi moment paripurna terakhir anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Sebanyak 37 Perda telah disahkan dan disetujui bersama dengan Pemkot Makassar selama lima tahun.
Rapat Paripurna ini juga menjadi momentum perpisahan bagi seluruh anggota dewan yang diketuai Rusdianto Lallo bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan seluruh jajaran pemerintah kota.
Lima tahun bersama membangun Kota Makassar bukanlah waktu yang singkat. Kolaborasi yang dibangun oleh keduanya membuat Kota Makassar terus tumbuh dan berkembang pesat.
Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang selama ini ditunjukkan oleh seluruh anggota dewan di dalam membangun Makassar, begitu banyak kritik dan saran yang diberikan untuk Makassar dua kali tambah baik.
“Makassar hari ini sangat disegani di nasional dan sangat diperhitungkan di dunia, itu dikarenakan pemerintahan yang berjalan dengan sangat baik. Pemerintahan itu adalah pemerintah kota dan DPRD Makassar,” kata Danny Pomanto di hadapan seluruh anggota dewan.
Kepada anggota dewan yang mengakhiri masa jabatannya, Danny Pomanto juga mengucapkan terima kasih.
“Tentunya ini bukanlah akhir dari sebuah hidup. Tapi justru awal bagi kehidupan yang baru,” ucap Danny Pomanto memberikan salam perpisahan.
Sementara bagi anggota dewan yang masih diberi amanah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun di tingkat DPR-RI merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang cukup besar untuk kembali memberi pengabdian yang dua kali tambah baik.
“Tentunya ini adalah amanah yang sangat berat karena mengulangi sesuatu apalagi yang dua kali tambah itu juga tidak mudah.
Maka izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman yang masih duduk selamat menunaikan sebuah amanah yang baru,” tuturnya.
Diketahui, Ranperda RTRW telah mengakomodir berbagai perubahan regulasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Yang mana dalam penyusunannya, dilakukan secara berjenjang dan komplementer sesuai hirarki tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kota.
Sementara Ranperda Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mendapatkan pedoman tata laksana soal teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh kegiatan usaha di Kota Makassar.
Tata laksana teknis ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan Limbah B3.
Begitu pun pembentukan Ranperda Perumda Terminal Makassar Metro, yang jika ditetapkan menjadi perda maka ruang untuk melakukan inovasi dalam menjawab tantangan sesuai kebutuhan daerah dapat tercapai.
Sehingga nantinya dapat menopang pencapaian pembangunan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang semakin bertambah baik nantinya.
Sedangkan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi meningkatkan minat berinvestasi bagi para pelaku usaha di Kota Makassar yang berdampak pada meningkatnya perekonomian Kota Makassar melalui pembukaan lapangan kerja baru, kemitraan usaha bagi UKM dan lainnya.
Juga dalam rangka mewujudkan Makassar Kota Dunia dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan investor melalui suistainable investment atau investasi berkelanjutan.
“Keempat Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) nantinya membutuhkan komitmen dan integritas kita dalam setiap tahap pembetukannya,” tutup Danny Pomanto. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).
Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.
Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan
Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.
Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga
Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.
Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.
Pemerintah Siapkan Penambahan Armada
Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.
Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.
Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas
Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.
Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.
Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.
Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.
Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
Tantangan Infrastruktur Dermaga
Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.
Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.
Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan
Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.
“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login