Pemkot Makassar
Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Tekankan OPD Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian di Serapan APBD
Kitasulsel–Makassar Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengarahkan agar OPD lingkup Pemkot Makassar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan serapan APBD 2024.
“Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan program yang belum terserap anggarannya. Tetapi tentu masing-masing OPD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Arwin usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Makassar sampai dengan Triwulan III 2024 di Kantor Balaikota, Selasa, 1 Oktober 2024.
Olehnya, kata dia, anggaran tersebut tidak diserap begitu saja tetapi dipastikan semua anggaran yang terserap itu sudah dimitigasi.
Dari situ, masing-masing perangkat daerah dapat mengantisipasi potensi masalah yang bakal timbul di kemudian hari.
“Ini perlu kita tekankan agar teman-teman dalam menjalankan kegiatannya itu dengan aman dan tidak terjadi masalah,” ucapnya.
Dalam rapat tadi, Arwin juga membeberkan Badan Kesbangpol Makassar menjadi OPD dengan serapan tertinggi yakni 94 persen.
Selain itu, dia mengatakan beberapa program kerja masuk dalam APBD Perubahan sehingga realisasinya baru bisa terealisasi bulan ini.
“Karena ada program strategis yang ada di OPD itu masuk di perubahan APBD. Praktis baru bisa dilaksanakan Oktober ini. Prinsipnya bisa jalan Oktober,” jelasnya.
Begitu pula OPD masing-masing, kata dia, sudah menyampaikan kendalanya. Tetapi dia bersyukur karena mereka mengungkapkan dapat menyelesaikannya.
Makanya, ia tak harus mengintervensi detail pasalnya semuanya menyanggupi apa yang terjadi di internalnya.
Sejauh ini rata-rata realisasi anggaran Pemkot Makassar sudah mencapai 40 sampai 50 persen hingga triwulan III ini. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.
Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.
“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.
Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.
Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.
Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.
Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.
“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.
“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login