Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Gandeng Ombudsman Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Published

1 tahun ago

18 April 2025

KITASULSEL.COM –– MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mendorong perbaikan pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa pemerintah kota membutuhkan lembaga pengawasan publik seperti Ombudsman untuk mengawal jalannya pemerintahan.

“Pemkot Makassar terus berbenah. Kami butuh penataan, kami butuh diawasi dalam pelayann publik,” kata Appi sapaan akrab Munafri saat menerima kunjungan kerja Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar, di Balai Kota Makassar, Kamis (17/4/2025).

Pertemuan tersebut sekaitan dengan Koordinasi dan Pengawasan Pelayanan Publik di Kota Makassar.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan sebab menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Khususnya dalam menjawab setiap persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga dibutuhkan pelayanan publik yang berjalan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

“Saya sepakat semua pelayanan dimaksimlakan. Kami butuh disorot untuk terus berbenah. Ada Ombusdman akan menjadi pertimbangan kami,” ujarnya.

Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin akan terus mempersiapkan seluruh instrumen pelayanan di setiap OPD agar dapat memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan Ombudsman RI.

Melalui pertemuan ini, Appi ingin memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik. Sehingga kooridinasi dan sinergitas bersama dengan Ombudsman RI terus diperkuat.

“Proses pelayanan pablik Kota Makassar sudah baik tapi butuh sentuhan stakeholder, keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat,” tukasnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar menyampaikan bahwa pertemuan ini sebagai bagian dari koordinasi awal dengan kepala daerah yang baru.

“Jadi ini silaturahmi dengan pemerintah kota. Ada beberapa point kami sampaikan dan juga menjadi perhatian misalnya ada beberapa laporan yang sudah berjalan untuk perlu ditinda lanjuti, tentu saja membutuhkan atensi dari pak wali,” tutur Ismu Iskandar.

Menurutnya, sinergi antara lembaga pengawas eksternal dan pemerintah kota sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan publik di Kota Makassar.

Kami menyampaikan sejumlah laporan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dua yang jadi perhatian utama saat ini adalah persiapan Penerimaan Siswa baru di tingkat SMP dan pengelolaan Pasar Sentral,” ungkapnya.

Kedua isu tersebut, kata Ismu, menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial jika tidak ditangani dengan transparan dan adil.

Meski masih ada catatan, Ombudsman RI memuji capaian Pemkot Makassar dalam dua tahun terakhir yang sudah masuk zona hijau dalam penilaian kualitas pelayanan publik. Ia menilai capaian itu harus dijaga dan ditingkatkan.

“Makassar sudah masuk zona hijau, tapi itu belum cukup. Kami ingin kota ini bisa tembus jajaran 10 besar nasional sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik,” sebutnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi sejak awal. Ombudsman, kata Ismu Iskandar akan terus memantau dan memberikan masukan, meski keputusan perbaikan tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“Kami hanya mengawasi, eksekusinya tentu di Pemkot. Tapi kalau sinerginya kuat sejak awal, kami optimistis pelayanan publik di Makassar bisa jadi contoh nasional,” bebernya.

Ismu menjelaskan laporan yang berkaitan dengan pemerintah kota harus menjadi perhatian serius mengingat hal ini menjadi masukan yang harus ditindaklanjuti agar jauh lebih baik.

“Untuk sementara terkait penilaian yng dilakukan Ombudsman dalam dua tahun terkahir Alhamdulillah sudah bisa masuk di zona hijau, tentu saja ini perlu diperhatikan dan tentu perlu dipertahankan,” tutup Ismu Iskandar. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lepas JCH 2026, Tekankan Ibadah Haji Bukan Sekadar Perjalanan

Published

1 hari ago

29 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pesan mendalam kepada Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Makassar 1447 Hijriah/2026 Masehi saat prosesi pelepasan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Baruga Anging Mammiri, Makassar, Rabu (29/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa ibadah haji bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Ibadah haji ini bukan tamasya, bukan rekreasi. Ini adalah kewajiban dan kesempatan besar untuk memohon segala doa terbaik serta mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT,” ujarnya.

Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, meluruskan hati, serta menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Selain itu, para jemaah juga diminta menjaga kesehatan serta mematuhi arahan petugas haji selama berada di Tanah Suci.

Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah berperan dalam proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

Ia juga menyebut pelepasan jemaah di Rumah Jabatan Wali Kota sebagai momen bersejarah bagi Kota Makassar.

“Ini mungkin menjadi satu sejarah. Mungkin belum pernah ada jemaah haji dilepas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah jemaah yang cukup besar serta adanya masa transisi kuota haji menjadi alasan utama pemilihan lokasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Appi juga menitipkan doa kepada para jemaah agar turut mendoakan Kota Makassar dan masyarakatnya. Ia pun mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah.

“Jadilah satu keluarga yang tidak terpisahkan. Saling menjaga, saling membantu, karena ini adalah perjalanan spiritual yang harus dijalani bersama,” pesannya.

Kepada petugas haji, Munafri menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk amanah yang mulia.

“Tugas Bapak dan Ibu jauh lebih berat, tetapi sangat mulia. Layani para jemaah dengan sepenuh hati, berikan kemudahan dan informasi yang dibutuhkan agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan khusyuk,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar, Muhammad Amrullah Arief, memastikan kesiapan JCH Kota Makassar telah melalui proses pemeriksaan ketat, khususnya dari aspek kesehatan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan syarat istitha’ah, yakni kemampuan fisik dan mental yang wajib dimiliki calon jemaah sebelum diberangkatkan.

“Prosesnya sangat ketat dalam pengawalan dan pemeriksaan kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan istitha’ah, sehingga calon jemaah haji Kota Makassar benar-benar siap untuk diberangkatkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar serta rumah sakit umum daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi standar kesehatan.

Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Makassar tercatat sekitar 331 orang. Sebagian telah diberangkatkan melalui beberapa kelompok terbang (kloter), yakni kloter 1, kloter 4, dan kloter 10.

Selain itu, Kota Makassar juga berperan dalam mengisi kuota kloter yang masih tersedia di Sulawesi Selatan.

Amrullah juga mengungkapkan tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Untuk tahun 2027, daftar tunggu jemaah diperkirakan mencapai sekitar 2.080 orang di luar pendamping mahram dan lansia, dengan total potensi mencapai 2.400 hingga 2.700 orang.

“Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat sangat tinggi, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang, terutama dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar guna memastikan kesiapan fisik seluruh jemaah, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan optimal.