Kementrian Agama RI

Hadiri Rapat Evaluasi Haji, Menag Harap Haji 2025 Sukses

Published

1 tahun ago

28 Oktober 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta.

Pada rapat ini, Menag menjelaskan upaya yang sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan penyelenggaraan haji 2024. Meski ada beberapa kekurangan, secara umum, menurutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.

“Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari,” ucap Menag Nasaruddin Umar, Senin (28/10/2024).

“Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun,” lanjut Menag.

Alhasil, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai 88,20 dengan kategori sangat memuaskan. “Semua jenis layanan pada tahun 1445H/2024M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan,” terang Menag.

Sementara itu, Menag juga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi. Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji demi kesuksesan haji 2025.

“Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi,” tegas Menag. Ia menekankan bahwa Ia akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.

Untuk memastikan hal tersebut, Menag menilai perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.

“InsyaAllah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat anatara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jemaah haji,” harapnya.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, bahwa masih banyak hal yang perlu dibahas dalam evaluasi haji ini. Ia pun meminta Menag memperbaiki penyampaian evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

“Silahkan Pak Menteri dibuat berbasis keputusan yang diambil. Nanti kita akan bahas ulang pada rapat kerja berikutnya,” ucapnya. Ia pun berharap, apapun masukan yang dibuat pada rapat kali ini segera ditindaklanjuti. (*)

Kementrian Agama RI

Dr Bunyamin M Yapid: Perbedaan Penetapan 1 Ramadan Harus Disikapi dengan Bijak

Published

21 jam ago

17 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, DR H Bunyamin M Yapid, turut menghadiri Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Kehadiran Dr H Bunyamin M Yapid, Lc., M.H., dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan pemerintah terkait awal bulan suci Ramadhan. Sidang Isbat sendiri menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Dr Bunyamin berharap perbedaan penentuan awal Ramadhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan dewasa.

“Perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ahli dan berbagai unsur ormas Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa.

Dr Bunyamin dikenal sebagai putra daerah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprahnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam forum-forum strategis keislaman di Indonesia.

Partisipasinya dalam Sidang Isbat tahun ini sekaligus menunjukkan kontribusi putra daerah dalam pengambilan kebijakan penting di tingkat nasional, khususnya dalam penetapan momentum keagamaan yang menyangkut umat Islam di seluruh Tanah Air.