Connect with us

NEWS

RDP Komisi IX DPR RI, Taruna Ikrar Paparkan Asta Cita Presiden Prabowo Menjadi Program Strategis BPOM 2025-2029

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 29 Oktober 2024.

Rapat di pimpin Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Komisi IX juga akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi penyaluran makan siang gratis.

Di Komisi IX, Felly didampingi Wakil Ketua Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Yahya Zaini (Fraksi Partai Golkar), Putih Sari (Fraksi Partai Gerindra) dan Nihayatul Wafiroh (Fraksi PKB).

Komisi IX memiliki mitra antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BACA JUGA  Usai Pantau Perbatasan, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Serap Aspirasi Warga Dusun Pallae

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan program BPOM merujuk asta cita prioritas nasional Presiden Prabowo, terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Lanjut Taruna untuk mencapai masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas strategi BPOM salah satunya penguatan pengawasan pre postmarket.

“Dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan mendukung UMKM dan memberantas mafia di BPOM serta memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan pengembangan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur serta melanjutkan hirilisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Taruna Ikrar.

BACA JUGA  Menag Minta Tim Hisab Rukyat Jadi Jembatan Persatuan Umat Jelang Sidang Isbat Iduladha 1447 H

Anggota Komisi IX DPR RI memberi apresiasi atas kinerja nyata untuk rakyat jajaran BPOM dan memberikan masukan agar perbanyak loka dan laboratorium mobile di daerah seluruh Indonesia dan komisi IX memfasilitasi serta mendukung untuk mewujudkan dengan anggaran yang cukup di BPOM. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Kuansing dan Sekda Serahkan Diri ke KPK Usai Jadi Target OTT, Jalani Pemeriksaan Intensif

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penyerahan diri kedua pejabat tersebut.

“Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB. Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, KPK telah mengimbau Suhardiman Amby dan Zulkarnaen agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan diri untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

BACA JUGA  Rombongan Umrah Akbar Grup 19 Januari 2026 Tiba di Sidrap Petang Ini

“KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini,” kata Budi.

Diduga Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Budi menjelaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

“Adapun perkara ini diduga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing,” jelasnya.

Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status hukum akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan.

BACA JUGA  Menag Minta Tim Hisab Rukyat Jadi Jembatan Persatuan Umat Jelang Sidang Isbat Iduladha 1447 H

OTT Amankan 10 Orang

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 10 orang di dua lokasi berbeda.

Dari jumlah itu, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara.

“Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah lima orang. Yaitu tiga orang dari pihak swasta, satu orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan satu orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing,” ungkap Budi.

BACA JUGA  Prabowo Gelontorkan 6 Paket Insentif Mulai 5 Juni, Ada Diskon Listrik-Ini Daftarnya

Sita Barang Bukti dan Siapkan Penggeledahan

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit mobil yang diduga digunakan sebagai sarana dalam praktik suap tersebut.

Penyidik juga telah memasang garis KPK (KPK line) di sejumlah lokasi sebagai bagian dari persiapan penggeledahan setelah perkara resmi memasuki tahap penyidikan.

KPK menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung. Informasi mengenai konstruksi perkara secara lengkap, termasuk identitas tersangka dan barang bukti lainnya, akan diumumkan kepada publik setelah seluruh rangkaian pemeriksaan awal selesai dilaksanakan.

Continue Reading

Trending