NEWS

RDP Komisi IX DPR RI, Taruna Ikrar Paparkan Asta Cita Presiden Prabowo Menjadi Program Strategis BPOM 2025-2029

Published

9 bulan ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 29 Oktober 2024.

Rapat di pimpin Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Komisi IX juga akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi penyaluran makan siang gratis.

Di Komisi IX, Felly didampingi Wakil Ketua Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Yahya Zaini (Fraksi Partai Golkar), Putih Sari (Fraksi Partai Gerindra) dan Nihayatul Wafiroh (Fraksi PKB).

Komisi IX memiliki mitra antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan program BPOM merujuk asta cita prioritas nasional Presiden Prabowo, terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Lanjut Taruna untuk mencapai masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas strategi BPOM salah satunya penguatan pengawasan pre postmarket.

“Dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan mendukung UMKM dan memberantas mafia di BPOM serta memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan pengembangan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur serta melanjutkan hirilisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Taruna Ikrar.

Anggota Komisi IX DPR RI memberi apresiasi atas kinerja nyata untuk rakyat jajaran BPOM dan memberikan masukan agar perbanyak loka dan laboratorium mobile di daerah seluruh Indonesia dan komisi IX memfasilitasi serta mendukung untuk mewujudkan dengan anggaran yang cukup di BPOM. (*)

NEWS

Pemerintah Usul Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp118 Triliun Tahun Depan

Published

1 hari ago

10 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp118 triliun tahun depan. Jika usulan ini terealisasi maka anggaran MBG akan menyentuh Rp335 triliun.

Hal ini disampaikan BGN saat menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI secara tertutup.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan rapat tertutup karena membahas tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.

Rapat tertutup itu berlangsung lebih dari 3 jam. Berdasarkan pantauan detikcom, rapat dimulai sekitar 14.00 WIB, kemudian selesai rapat sekitar 17.45 WIB.

“Kan kita hari ini membicarakan tentang anggaran,terutama anggaran yang diajukan untuk tahun 2026. Kalau yang 2025 kan sudah terbuka, semua sudah tahu.Sementara kami harus membahas hal-hal yang terkait pengajuan untuk 2026,” kata dia usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Dadan buka-bukaan isi pembahasan rapat itu. Ia menyebut BGN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun. Namun, menurut Dadan untuk mencapai target penerima 82,9 juta orang, jumlah anggaran tersebut hanya bisa sampai Agustus 2026.

“Nah sekarang kami sudah diberi anggaran indikatif Rp 217 triliun, kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta penerima, maka 82,9 juta penerima sudah mulai dari Januari. Itu artinya, Rp 25 miliar/bulan lebih, jadi Rp 217 triliun itu akan habis terserap akhir Agustus (2025),” jelasnya.

Dalam hitung-hitunganya untuk memenuhi realisasi akhir 2026, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 118 triliun. Angka itu jauh melampaui anggaran BGN 2025. Artinya, jika ditambah dengan pagu indikatif 2026 sebesar Rp 217 triliun, anggaran MBG 2026 mencapai Rp 335 triliun.

“Kita usulkan tambahan Rp 118 triliun,” ucapnya.

Untuk target tahun ini, Dadan menargetkan bulan depan mencapai 20 juta penerima MBG. Dengan begitu penyerapan anggarannya mencapai Rp 7 triliun per bulan.

“September, karena kita sudah melihat ada SPPG yang siap,kita perkirakan sudah akan melayani 40 juta (penerima), 40 juta ini artinya sudah akan menyerap (anggaran) Rp 14 triliun satu bulan. Nanti kita akan tingkatkan lagi, minimal 50 juta (penerima) 60 juta,” pungkasnya. (*)