NEWS
Kujungan kerja spesifik KOMISI III DPR RI, Andi Amar : Apresiasi Kinerja Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu
Kitasulsel–Makassar Anggota DPR RI Komisi III Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengapresiasi kerja dari tiga lembaga negara yang saling kolaborasi dalam sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pilkada Serentak 2024. Kamis, 31 Oktober 2024.
Dalam rapat tertutup ini masing-masing instansi menyampaikan paparan singkat mengenai gambaran umum penegakan hukum terpadu di Sulawesi Selatan.
Di awali dari penjelasan Kepala kepolisian daerah Sulawesi selatan Irjen. Pol. Drs. Yudhiawan Wibisono, M.Si , Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, terakhir Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.
Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pilkada serantak 2024. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengemukakan bahwa kehadirannya di Sulawesi Selatan untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
“Sulsel ini daerah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum dalam pilkada serentak, kami melihat di media sosial terlalu banyak konten yang viral yang bertabrakan dengan kepentingan pilkada pada saat acara debat yang berlangsung di seluruh daerah sulsel, kami berharap hal ini bisa lebih menjadi perhatian bapak Kapolda, Kejakasaan, dan Bawaslu agar bisa mengontrol pendungkung masing-masing pasangan calon,” ucap Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Mapolda Sulawesi Selatan.
Menyinggung soal keamanan Pilkada Sulsel yang kerap masuk dalam zona merah, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menyebut setelah acara debat banyak konten yang tidak perlu dikeluarkan yang akan memancing paslon lain, hal tersebut perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan sebelum dan setelah pilkada serentak.
Terakhir, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengatakan di Sulawesi Selatan ini banyak sekali black campaign yang beradar di postingan media sosial, bukan hanya itu beredar di media online resmi berupa berita Hoax
“Semoga bapak Kapolda Sulsel bisa membantu tim siber yang di bentuk Bawaslu Sulsel untuk menindaki penyebaran hoax dan black campaign. Dengan demikian, kami yakin pilkada serentak 2024 di seluruh daerah Sulawesi Selatan bisa berjalan aman dan lancar,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Pola Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat tersebut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang masih berfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.
Kata Andalan, langkah ini dinilai penting untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus berproses. Dimana, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan mencapai Rp10,33 triliun lebih.
“Alokasi anggaran tersebut terbagi atas belanja operasional sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja bidang tertentu Rp49,50 miliar, serta belanja transportasi sebesar Rp2,37 triliun lebih.”ujarnya.
Lanjut Andi Sudirman Selain belanja, pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi penerimaan daerah. Tercatat, terdapat silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp83,06 miliar.
Angka ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp151 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp134 miliar diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang, sedangkan Rp17 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah,” tutur dia.
Gubernur Sulsel menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan rancangan perubahan APBD ini. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dengan sinergitas yang kuat, kita berharap kebijakan anggaran ini mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan yang kita hadapi,” bebernya.
Rancangan Perubahan APBD ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, DPRD Sulsel menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login