Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag dan Rektor UIN Banten Bahas Upaya Peningkatan Akreditasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menerima kunjungan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten) Wawan Wahyuddin di Kantor Pusat Kemenag RI, Jakarta. Pertemuan ini, salah satunya membahas upaya pengembangan mutu pendidikan UIN Banten dengan target peningkatan akreditasi.

“Akreditasi itu kan rohnya perguruan tinggi. Kalau kita akreditasinya sudah bagus, enak itu menjualnya. Setiap kali orang mencari perguruan tinggi, itu kan yang paling pertama kali ditanyakan itu akreditasinya,” pesan Menag, Senin (4/11/2024).

“Mudah-mudahan akreditasi ini jangan dianggap enteng. Kita harus kerja keras untuk mendapatkan akreditasi yang paling baik, akreditasi program studi maupun perguruan tinggi,” lanjutnya.

Rektor UIN Banten Wawan Wahyuddin mengatakan pihaknya akan segera mengundang BAN-PT dalam rangka peningkatan akreditasi tersebut. “Kita berupaya meningkatkan akreditasi. Kita akan mengundang dari BAN-PT terkhusus kaitannya dengan mutu,” ujar Wahyuddin.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Seluruh Pejabat Kemenag Wajib Beri Teladan

“Kami juga sedang membangun Ma’had Al-Jami’ah. Sementara kami baru bisa membangun dengan kapasitas 200 orang. Bangunan pertama langsung bantuan PUPR, kalau yang sekarang mencoba kemandirian dari dana BLU yang ada,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

BACA JUGA  Empat Bulan Jelang Operasional Haji, Menag Minta Tingkatkan Intensitas Koordinasi

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

BACA JUGA  Terima Dubes Ukraina, Menag Bahas Pertukaran Pelajar, Hingga Kedatangan Grand Mufti

 

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)

BACA JUGA  Menag RI dan Yordania Perkuat Kerja Sama Pendidikan dan Moderasi Beragama
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel