Kementrian Agama RI
Menag, Nilai-Nilai Humanitarian Islam Jangkar Merajut Keberagaman Indonesia

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka The International Conference Humanitarian Islam di Balairung Universitas Indonesia, Depok. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong disaksikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menteri Luar Negeri H. Sugiono, Rektor UI Ari Kuncoro, dan perwakilan dari Liga Muslim Dunia.
Tampak hadir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Riset dan Dikti Satryo Brodjonegoro, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI dan Polri, Perwakilan Negara Sahabat, sejumlah tokoh nasional, pejabat eselon I Kementerian Agama, dan civitas akademika Universitas Indonesia.

Menag yang membacakan sambutan Presiden menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Konferensi Humanitarian Islam ini. “Indonesia adalah bagian penting perdamaian dunia, semoga kita terus konsisten menjaga dan menebar perdamaian di dunia. Indonesia adalah negara yang diberkahi,” terang Menag, Selasa (05/11/2024).
Dengan aneka keragaman, ujar Menag, tempat di mana lebih dari 270 juta penduduknya hidup berdampingan dengan harmoni saling menghormati perbedaan agama, budaya dan etnis. Indonesia adalah cerminan tentang nilai-nilai islam yang ramah, damai dan modern.

“Di sinilah seluruh bangsa dapat merasakan kehangatan persaudaraan, ketulusan, gotong royong dan kerendahan hati untuk saling berbagi dan menghormati,” ungkapnya.
Dikatakan Menag, nilai-nilai humanitarian Islam adalah jangkar yang telah merajut keberagamaan Indonesia, menjadi harmoninya begitu Indah. Pancasila sebagai dasar negara merupakan titik temu yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif dan humanis.
“Inilah nilai-nilai yang telah diwariskan para pendiri bangsa untuk kita untuk kita jaga dan dilanjutkan. Pancasila adalah landasannya,” kata Menag.
Menggabungkan spiritualitas dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut Menag, di sinilah letak kekuatan Indonesia dalam kemampuannya memadukan keimanan dengan semangat persaudaraan.
“Ini contoh nyata bahwa Islam dapat berkembang dan menyebarkan pesan perdamaian dalam kerangka kebhinekaan. Oleh karena itu, sangatlah layak dan tepat bagi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai manivestasi dari Humanitarian Islam,” ucap Menag.
Dikatakan Menag, sejarah panjang perdamaian dunia tak dapat dilepaskan daripada peran Indonesia. Sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan dialog antarbangsa.
“Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi salah satu tonggak sejarah dan komitmen Indonesia untuk mendorong solidaritas kemerdekaan dan perdamaian dunia. Indonesia juga secara konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.
“Ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Kiprah Indonesia adalah upaya mediasi konflik antarnegara mencerminkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis,” sambungnya.
“Semua ini tentu tak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan kemanusiaan dan persaudaraan universal,” lanjut Menag.
Menag menandaskan, Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah komitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang berperan aktif di dalam membangun perdamaian dunia. “Humanitarian Islam menjadi pilar penting dalam upaya kami, menuju visi tersebut melalui dialog, kerja sama dan pembinaan hubungan antarbangsa yang damai,” tandasnya.
Menag mengatakan, Indonesia siap berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis bebas daripada konflik dan penuh dengan semangat kemanusiaan.
“Saya ingin kembali menekankan bahwa humanitarian Islam sejatinya bukan hanya sebuah warisan lokal, akan tetapi, pesan global yang mengajak seluruh umat manusia untuk kembali pada fitrah yang penuh kasih keadilan dan kebijaksanaan dengan beragam pengalamannya dalam merawat kebangsaan,” lanjut dia.
“Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan,” pungkas Menag. (*)
Kementrian Agama RI
Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.
“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.
Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun
Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.
“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.
Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.
Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.
Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login