PEMKOT
Tok! Pemkot-DPRD Sepakati Ranperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025
Kitasulsel–Makassar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selama ini dibahas antara Pemerintah Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akhirnya disepakati dalam sidang paripurna masa sidang ke 11 tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Makassar, Senin (25/11/2024).
Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dan memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Makassar tahun anggaran 2025.
Kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD ini ditandai ketok palu dari pimpinan sidang yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Ranperda menjadi perda oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dan Wakil Ketua DPRD, Suharmika dan disaksikan oleh pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD serta undangan yang hadir.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang hadir langsung mengatakan dengan disetujuinya Ranperda jadi perda ini maka pihak Pemkot Makassar beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta akan berkomitmen untuk melaksanakan ranperda sesuai aturan yang berlaku.
Lantas, kata Danny, eksekutif bersama legislatif ini telah menyelesaikan lagi salah satu produk hukum yang sangat strategis pada tahun anggaran 2025 yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Makassar.
“Saya menyadari perda APBD ini telah melalui proses pembahasan yang menguras banyak energi dan waktu. Namun, dibalik itu semua terbesit suatu rasa bangga bahwa APBD telah mampu kita tetapkan tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Danny mengatakan perda ini sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemkot Makassar sekarang ini dan dimasa yang akan datang dan akan menjadi motivasi, pendorong dan penambah semangat dalam mengabdi membangun kota Makassar.
“Saya menyadari apa yang telah dilakukan ini adalah bukti dari komitmen yang tinggi untuk saling bahu membahu dalam membangun dan menata masa depan kota Makassar dua kali tambah baik,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Danny juga mengajak untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan dan ketertiban kota Makassar dalam rangka mensukseskan pemilu serentak pada tanggal 27 November 2024.
Secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk mewujudkan pilkada damai dan melahirkan pemimpin baru dalam pemkot makassar. (*)
PEMKOT
Helmy: MPP Pemkot Makassar Diresmikan 12 Desember 2024
Kitasulsel–Makassar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar akan diresmikan pada 12 Desember 2024, tanggal cantik yang dipilih untuk momen penting ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Helmy Budiman, memastikan peresmian ini akan menjadi salah satu acara besar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Gedung MPP Kota Makassar terletak di lantai 2 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang berlokasi di Jl. Hasanuddin.
Menurut Helmy, peresmian ini akan dilakukan secara serentak bersama 45 kabupaten/kota lain di Indonesia dengan metode hybrid.
“Instruksi dari kementerian adalah tanggal 12 bulan 12. Peresmian ini akan dilakukan oleh BKPM secara serentak, termasuk Kota Makassar bersama 45 kabupaten/kota lainnya,” ujar Helmy pada Selasa (26/11/2024).
Konsep hybrid yang digunakan pada peresmian memungkinkan pelaksanaan secara langsung dan daring, sehingga setiap wilayah dapat menyaksikan peresmian serentak ini.
“Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah,” jelasnya.
Gedung baru ini juga akan diberi nama resmi serta logo khusus sebagai identitasnya.
Untuk mempersiapkan operasionalnya, percobaan layanan di MPP direncanakan mulai 5 Desember 2024, dengan target seluruh fasilitas dan layanan sudah siap pada tanggal peresmian.
“Kita kejar target tanggal 12. Harapannya tanggal 5 Desember sudah bisa trial. Saat ini peralatan PTSP sudah dipindahkan, tinggal beberapa layanan yang belum. Kalau memungkinkan, mulai 1 Desember sudah bisa melayani masyarakat,” tambah Helmy.
Dalam persiapan menuju peresmian, pihak PM PTSP terus mengevaluasi kebutuhan gedung, termasuk pengisian perlengkapan seperti meja, konter, dan fasilitas lain yang mendukung pelayanan.
“Saat ini, gedung MPP masih kosong, sehingga penyelesaian penataan interior menjadi prioritas utama,” terangnya.
MPP sebagai Wujud Pelayanan Prima Mal Pelayanan Publik dirancang untuk menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat, mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dan layanan publik lainnya dalam satu lokasi.
“Dengan adanya MPP, diharapkan proses administrasi masyarakat akan lebih cepat, mudah, dan efisien,” jelasnya.
Helmy optimistis, dengan rampungnya MPP, pelayanan publik di Kota Makassar akan mengalami peningkatan signifikan.
“sekaligus mendukung visi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan di Kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya. (*)
-
Politics2 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
5 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
9 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
8 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
6 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login