Connect with us

Kementrian Agama RI

Tinjau Simulasi MBG bagi Santri, Menag: Tidak Ada Beda, Semua Dapat Makan Gratis

Published

on

Kitasulsel–MAJENE Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (30/11/2024). Menag melihat langsung

proses simulasi pemberian makan siang gratis bagi sekitar 200 santri.

Hadir mendampingi, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin dan Kakanwil Kemenag Prov Sulbar, Adnan Nota.

Menag mengatakan bahwa, MBG merupakan program Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

“Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis,” ucap Menag.

Menag pun mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini. “Ya bisa dilihat tadi, ini kan program Pemerintah sekarang ini.

BACA JUGA  Hari Amal Bhakti Kemenag ke-79, Menag Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita

Jadi tidak akan kita beda-bedakan satu sama lain, semuanya sama dan siap,” ungkapnya.

Usai meninjau simulasi, Menag bersama para penjabat lainnya melakukan penanaman pohon bersama di area Ponpes. Ia mengatakan, Kemenag juga berkomitmen dalam melakukan penghijauan.

“Tadi kita juga saksikan penanaman pohon, kita akan melakukan penghijauan sesuai dengan Deklarasi Istiqlal untuk lintas agama ya,” katanya.

Menag pun berharap, semua Satker Kemenag juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, minimal di area kantornya masing-masing.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota menjelaskan pelaksanaan Makan Gratis Bergizi ini digelar Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa Makan Bergizi Gratis bukan hanya untuk sekolah umum, tapi juga madrasah dan pesantren.

BACA JUGA  Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang

“Seperti yang diungkapkan pak Menteri, jadi tidak hanya diperuntukan untuk sekolah yang dalam tanda kutip sekolah umum, tetapi sampai ke madrasah dan pesantren,” ucapnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa MBG pada dasarnya sudah diterapkan lama di pesantren meski belum terstandarisasi.

“Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu insya Allah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi tapi ini bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag: Tidak Ada yang Dilanggar

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA, — Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang(OSO), menyatakan fasilitas jet pribadi yang digunakan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tidak melanggar aturan.

Menurut OSO, penggunaan fasilitas tersebut wajar karena berkaitan dengan undangan kegiatan keagamaan.

“Tidak ada salahnya. Kami yang mengundang. Beliau hadir untuk meresmikan masjid dan membacakan doa. Salahnya di mana?” ujar OSO saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

OSO menegaskan, kehadiran Nasaruddin tidak berkaitan dengan tugas kedinasan Kementerian Agama, melainkan memenuhi undangan peresmian rumah ibadah.

Dilaporkan ke KPK

Sebelumnya, Nasaruddin telah melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar Kunjungi Ponpes Al Ikhlas Pasarwajo, Hidupkan Kembali Jejak Sejarah Islam di Buton

Nasaruddin menjelaskan, ia menggunakan jet milik OSO karena keterbatasan penerbangan komersial pada malam hari. Ia juga harus kembali ke Jakarta untuk persiapan sidang isbat keesokan paginya.

“Jam 11 malam sudah tidak ada penerbangan. Sementara besok pagi harus kembali karena ada persiapan sidang isbat,” kata Nasaruddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menyebut pelaporan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Proses Analisis

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melakukan analisis atas laporan tersebut.

“Tim akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis sebelum memutuskan status pemberian fasilitas itu,” ujar Budi.

Ia menambahkan, KPK dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan dalam proses klarifikasi.

BACA JUGA  Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara fasilitas pribadi dan potensi gratifikasi bagi pejabat negara. KPK menegaskan akan menelaah laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Continue Reading

Trending