PEMKOT
Hadiri Penilaian dan Penetapan BLUD Puskesmas Kota Makassar, Pj Sekda Harap Tingkatkan Layanan Kesehatan yang Adil dan Berkualitas
Kitasulsel–Makassar Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan menghadiri kegiatan Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Makassar yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, di Hotel Claro, Rabu 4 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Irwan menekankan pentingnya transformasi pelayanan kesehatan melalui penetapan status BLUD bagi puskesmas di Makassar.
Ia menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan harus memberikan rasa keadilan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mutlak. Dengan perubahan status menjadi BLUD, kita berharap ada percepatan dalam penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan. Ini bukan hanya soal sistem, tetapi soal keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang kita layani,” ujar Irwan.
Irwan menyoroti pentingnya perubahan paradigma dan metodologi di puskesmas yang telah beralih menjadi BLUD.
Ia berharap transformasi ini mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya titipkan kepada para dokter dan perawat di puskesmas, yang utama adalah keselamatan dan kenyamanan pasien. Dengan penetapan BLUD, semoga layanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah masing-masing,” harapnya.
Irwan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini dianggap berhasil menjalankan berbagai program inovatif, termasuk layanan Home Care Dottorota.
“Program Dottorota ini sangat luar biasa. Saya sendiri pernah menikmatinya; cukup menelepon, petugas langsung datang. Ini adalah contoh layanan yang memberikan kenyamanan optimal,” jelasnya.
Tercatat ada 19 puskesmas di Makassar yang sudah ditetapkan sebagai BLUD, sementara 28 puskesmas lainnya sedang dalam proses penilaian untuk menyusul status yang sama.
Penetapan BLUD memberikan otonomi kepada puskesmas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sehingga layanan kesehatan dapat lebih fleksibel dan cepat menjawab kebutuhan masyarakat.
Irwan berharap proses penilaian berjalan lancar, dan semua puskesmas di Makassar dapat segera menjadi BLUD.
“Semoga nilainya bagus, sehingga seluruh puskesmas kita bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi warga Kota Makassar,” ungkap Irwan.
Tak lupa ia juga menegaskan Pemkot Makassar akan terus mendukung program-program kesehatan yang memprioritaskan keadilan sosial.
Penilaian dan penetapan BLUD ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Makassar, sejalan dengan visi kota untuk menjadi daerah yang sehat, tangguh, dan inklusif. (*)
PEMKOT
Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.
“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.
“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login