Connect with us

NEWS

Kunjungi Korban Kebakaran di Kebon Kosong, Jusuf Kalla Serahkan Bantuan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla alias JK, mengunjungi lokasi kebakaran di jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (11/12/2024).

JK menyampaikan duka cita atas peristiwa yang terjadi pada Selasa, (10/12), siang kemarin. “Pertama, palang merah tentu menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa ini,” kata JK kepada wartawan di sela-sela kunjungan tersebut.

Ia menambahkan, dalam peristiwa kebakaran tentu banyak menimbulkan korban, utamanya materil. Makanya ia mengajak semua pihak untuk turun membantu korban yang terdampak kebakaran tersebut.

Pada kesempatan sama, JK juga akan mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun rumah susun untuk para korban. “Dari banyak kasus, terjadinya kebakaran umumnya karena korsleting listrik. Dengan rumah susun, maka resiko terjadinya kebakaran lebih kecil dan relatif lebih rapi dan bersih,” tambah Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 itu.

BACA JUGA  Karena Tunggakan Travel, Jamaah Umrah Asal Makassar Terancam Tidak Bisa Pulang

Dalam kunjungan itu juga, PMI menyalurkan bantuan berupa sarung, baju, paket family kit dan keperluan untuk bayi. “Selama dalam tanggap darurat ini tentu kami dari PMI, kementerian sosial tentu akan selalu membantu,” kata JK menjamin.

Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Kebakaran tersebut diduga berawal dari adanya percikan api dari rumah yang dijadikan pengepul rongsokan plastik milik warga berinisial J.

Laporan sementara, kebakaran di permukiman padat penduduk ini menyebabkan 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT), yakni 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 di RW 05 terdampak. (*)

BACA JUGA  Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Wamenag Romo Syafi’i: Data Akurat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan, Bukan Sekadar Besarnya Anggaran

Published

on

Kitasulsel–MALANG – Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh validitas data, kualitas tata kelola, serta integritas para penyelenggara pendidikan di lapangan, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Romo Syafi’i saat menjadi pembicara dalam Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang digelar di Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama agar berbagai kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi program dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Data Akurat Tentukan Keberhasilan Kebijakan

Romo Syafi’i mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data secara profesional merupakan tantangan penting yang harus dihadapi Kementerian Agama saat ini.

BACA JUGA  Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mengawal proses pengumpulan dan pengelolaan data dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas.

“Jabatan adalah amanah. Kita tidak boleh lengah dalam proses pembangunan pendidikan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat, dan itu membutuhkan profesionalisme serta integritas dari kita semua,” tegas Romo Syafi’i.

Ia menilai, kualitas tata kelola pendidikan harus berjalan beriringan dengan keakuratan data agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Harus Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi

Lebih lanjut, Wamenag menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga seluruh kebijakan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan dan keadilan.

BACA JUGA  Karena Tunggakan Travel, Jamaah Umrah Asal Makassar Terancam Tidak Bisa Pulang

Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, tanpa memandang bentuk maupun statusnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.

“Pendidikan adalah hak setiap orang. Karena itu, apa pun bentuk lembaganya, pendidikan di Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.

Dorong Tata Kelola Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Romo Syafi’i optimistis bahwa tata kelola pendidikan yang kuat, transparan, dan berbasis data akan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang memiliki karakter Islami sekaligus nasionalis.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi dapat terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

BACA JUGA  Komisi IX Soroti Rencana Anggaran BPOM RI Turun Hingga 55 Persen, Padahal Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

Forum Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang dihadiri jajaran sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut ditargetkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Trending