Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Bertemu Dubes Saudi, Bahas Haji hingga Pendidikan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, hari ini bertemu Duta Besar Arab Saudi, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di Menteng, Jakarta. Keduanya mendiskusikan penguatan kerja sama dua negara, dari haji hingga pendidikan.

“Hubungan kita dengan Saudi Arabia sangat baik, tidak hanya karena adanya kepentingan terkait ibadah haji, tetapi juga dalam hal pendidikan,” ungkap Menag, Rabu (11/12/2024).

Menag juga menyampaikan bahwa Arab Saudi merupakan negara kedua dengan jumlah warga negara Indonesia (WNI) terbanyak setelah Malaysia.

“Saya kira, negara kedua dengan jumlah warga negara Indonesia (WNI) terbanyak adalah Saudi Arabia, setelah Malaysia. Jadi, WNI paling banyak ada di Malaysia, kemudian disusul oleh Saudi Arabia,” sebutnya.

BACA JUGA  Menag RI: Keberagaman Umat Baik Perayaan Natal 2024 Diprediksi Damai dan Aman

Terkait penambahan kuota haji, Menag menyebutkan bahwa hal ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, ia belum dapat mengumumkan detailnya karena masih menunggu hasil pembahasan dengan DPR.

“Baru-baru ini, saya kembali dari Saudi Arabia setelah bertemu dengan Menteri Haji. Di sana, pembahasan dilakukan secara G2G (government-to-government), yaitu antar menteri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan Saudi Arabia,” tuturnya.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, juga menyampaikan harapan besar atas hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara.

“Saya berharap momen ini menjadi salah satu langkah awal untuk mempererat hubungan antara negara kami dan Indonesia di tahun ini, insya Allah. Saya akan terus berupaya memberikan yang terbaik,” ujar Dubes Arab Saudi, Faisal.

BACA JUGA  Menag Ajak Umat Katolik Merawat Kemanusiaan dan Hadirkan Kedamaian

Acara makan siang ini turut dihadiri Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta para duta besar dari negara-negara sahabat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag: Tidak Ada yang Dilanggar

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA, — Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang(OSO), menyatakan fasilitas jet pribadi yang digunakan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tidak melanggar aturan.

Menurut OSO, penggunaan fasilitas tersebut wajar karena berkaitan dengan undangan kegiatan keagamaan.

“Tidak ada salahnya. Kami yang mengundang. Beliau hadir untuk meresmikan masjid dan membacakan doa. Salahnya di mana?” ujar OSO saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

OSO menegaskan, kehadiran Nasaruddin tidak berkaitan dengan tugas kedinasan Kementerian Agama, melainkan memenuhi undangan peresmian rumah ibadah.

Dilaporkan ke KPK

Sebelumnya, Nasaruddin telah melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

BACA JUGA  Kado HAB ke-79, Kemenag Raih Indeks SPBE dengan Predikat Memuaskan

Nasaruddin menjelaskan, ia menggunakan jet milik OSO karena keterbatasan penerbangan komersial pada malam hari. Ia juga harus kembali ke Jakarta untuk persiapan sidang isbat keesokan paginya.

“Jam 11 malam sudah tidak ada penerbangan. Sementara besok pagi harus kembali karena ada persiapan sidang isbat,” kata Nasaruddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menyebut pelaporan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Proses Analisis

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melakukan analisis atas laporan tersebut.

“Tim akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis sebelum memutuskan status pemberian fasilitas itu,” ujar Budi.

Ia menambahkan, KPK dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan dalam proses klarifikasi.

BACA JUGA  Menag RI: Keberagaman Umat Baik Perayaan Natal 2024 Diprediksi Damai dan Aman

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara fasilitas pribadi dan potensi gratifikasi bagi pejabat negara. KPK menegaskan akan menelaah laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Continue Reading

Trending