PEMKOT

Pj Sekda Makassar Buka Peringatan Hari Ibu ke-96, Teken Komitmen Pencegahan Kekerasan Anak di Ranah Daring

Published

4 bulan ago

19 Desember 2024

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memperingati Hari Ibu ke-96 dengan mengangkat tema “Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Hotel The Rinra, Kamis, 19 Desember 2024.

Pj Sekda Makassar Irwan Adnan membuka secara resmi acara tersebut, yang turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail.

Dalam sambutannya, Irwan Adnan menyoroti peran strategis perempuan dalam pembangunan Kota Makassar dan bangsa Indonesia.

“Peringatan Hari Ibu ini menjadi momen penting untuk mengingatkan bahwa visi besar Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa partisipasi perempuan. Perempuan adalah elemen penting dalam kemajuan bangsa, termasuk dalam mewujudkan Kota Makassar yang sejahtera dan maju,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di ranah daring.

“Partisipasi perempuan dalam politik dan posisi kepemimpinan sangat penting. Keterwakilan perempuan di posisi strategis harus didukung. Inilah bagian dari komitmen kami untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembangunan, bukan objek,” tegas Irwan.

Makassar sendiri telah meraih penghargaan Best Woman Power dalam kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, sebuah capaian yang menurut Irwan perlu dijaga dan ditingkatkan melalui sinergitas semua pihak.

Sebagai bagian dari peringatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di ranah daring.

Komitmen ini menandai langkah penting Pemkot Makassar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak.

“Perempuan berdaya adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan perempuan yang kuat dan terlindungi, kita bisa memastikan Makassar menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

3 bulan ago

8 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)