PEMKOT

Naik! Hasil Evaluasi ‘Smart City’ Kota Makassar 3,64

Published

4 bulan ago

23 Desember 2024

Kitasulsel–MAKASSAR Kota Makassar berhasil mencatatkan nilai Smart City 3,64 dalam evaluasi tahap II program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Evaluasi ini mencakup lima dimensi utama, yaitu kondisi awal program (baseline), keluaran (output), hasil yang diperoleh (outcome), dampak pada masyarakat (impact), dan keberlanjutan program percepatan inovasi.

Nilai yang sebelumnya berada di angka 3,14 pada 2023 kini naik menjadi 3,64 dari skala 4 (maksimum) di tahun 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 0,5 poin pada penilaian ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian ini. Ia mengatakan pencapaian ini mengukuhkan Makassar sebagai Smart City.

“Kenaikan ini menjadi bukti bahwa Kota Makassar mampu memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan dan mengukuhkan sebagai kota dengan masa depan berbasis teknologi yang berkelanjutan,” ujarnya pada Senin, (23/12/2024).

Menurut Ismawaty, keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi dan transformasi digital yang terus digalakkan Pemkot Makassar.

“Program-program berbasis teknologi, seperti sistem pelayanan publik online dan aplikasi penunjang kehidupan masyarakat, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penilaian ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika), Andi Zulkarnain mengatakan sejumlah keunggulan Kota Makassar berdasarkan penilaian juri. Salah satu poin utama adalah komitmen kota dalam mengembangkan sistem digital yang terintegrasi dengan rencana kerja jangka pendek dan panjang, termasuk implementasi RPJMD.

“Kota Makassar juga diapresiasi atas pengelolaan risiko yang mencakup aspek elektronik dan non-elektronik. Hal ini menunjukkan kesiapan kota menghadapi tantangan digital di masa depan,” ungkap Zul.

Zul juga menambahkan, menurut juri kebijakan dan payung hukum terkait Smart City telah dibangun dengan baik menjadi poin penting.

“Infrastruktur yang mendukung, kerja sama eksternal, serta program-program yang meraih penghargaan nasional semakin memperkuat posisi Makassar dalam inisiatif Smart City ini,” tambahnya.

Selain itu, penyajian dokumen pendukung yang lengkap dan kemampuan tim Kominfo menjawab pertanyaan dengan relevansi dan detail mendapat apresiasi tinggi dari para juri.

Namun, Zul mengakui bahwa Makassar masih memiliki banyak catatan untuk diperbaiki. “Kami berkomitmen untuk segera mengevaluasi hasil penilaian ini dan mengoptimalkan program Smart City agar semakin berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk diketahui, Program Gerakan Menuju Kota Cerdas sendiri merupakan inisiatif kolaboratif pemerintah pusat untuk mendorong implementasi Smart City di 191 kabupaten/kota di Indonesia. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah berbasis teknologi. (*)

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

3 bulan ago

8 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)