Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Donor Darah Meningkat Signifikan Tiga Tahun Terakhir di Sulsel
Kitasulsel–Makassar – Donor darah menghadapi berbagai tantangan. Seperti ketersediaan darah yang sering kali tidak mencukupi akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor dan kurangnya sistem rekrutmen yang efektif.
Risiko keselamatan darah, distribusi yang tidak merata, serta minimnya pendonor tetap juga menjadi masalah utama. Selain itu, mitos dan stigma tentang donor darah, semakin memperburuk situasi.
Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Unit Transfusi Darah (UTD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bangga mengumumkan pencapaian progresif dalam peningkatan jumlah donor darah selama tiga tahun terakhir.
“Melalui kerja sama antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan mitra swasta, kesadaran akan pentingnya donor darah berhasil ditingkatkan secara signifikan,” kata Erna Komalaningrum, Kepala UTD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu, 5 Januari 2025.
Berdasarkan data resmi, jumlah donor darah menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
Pada tahun 2022, UTD mencatat total 23.969 pendonor, yang setara dengan 95,87 persen dari target tahunan. Pada tahun berikutnya, 2023, UTD berhasil melampaui target dengan mencatat 28.426 pendonor atau sebesar 101,5 persen dari target 28.000 pendonor.
Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana hingga minggu ketiga Desember, jumlah pendonor telah mencapai 29.345 atau 104,8 persen dari target tahunan.
“Peningkatan ini menunjukkan hasil nyata dari upaya kolektif dalam menjawab tantangan ketersediaan darah,” ujarnya.
Menurut Erna, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk arahan dan bimbingan dari Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam berbagai kesempatan, Prof Zudan menekankan pentingnya strategi berkelanjutan untuk mendukung kegiatan donor darah, seperti kampanye kesadaran publik, peningkatan skrining darah, pembinaan komunitas pendonor tetap, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat.
“Ke depan, UTD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta berinovasi dalam pengelolaan donor darah, termasuk melaksanakan akreditasi dan implementasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB),” terangnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis, Erna optimistis dapat memenuhi kebutuhan darah secara berkelanjutan.
Langkah ini tidak hanya akan mendukung ketersediaan darah yang aman dan cukup, tetapi juga memperkuat upaya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di Sulawesi Selatan. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.
“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login