Connect with us

NEWS

Program MBG, Menkopolkam Apresiasi Tim hingga Guru

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sukses dan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) bersama jajaran mengecek pelaksanaan program di SMPN 61 Slipi Jakarta Barat dan SMAN 11 Cakung.

Menkopolkam, Jenderal (Pol) Budi Gunawan memastikan jalannya program andalan Presiden Prabowo Subianto agar kualitas generasi muda Indonesia meningkat signifikan menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Kualitas makanan bergizi yang disediakan sangat baik. Anak-anak juga menyampaikan rasa makanannya enak,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

Ia juga memberikan penghargaan kepada para guru yang turut berperan penting dalam mendampingi siswa, baik di ruang kelas maupun dalam mendukung program ini.

BACA JUGA  PT Annur Maarif Cabang Pinrang Gelar Silaturahmi dan Manasik Umrah, Dr. Bunyamin Tegaskan Komitmen Pelayanan Terbaik

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tim yang menyiapkan makan hingga para guru yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membantu siswa menyiapkan program ini. Peran guru sangat besar dalam memotivasi anak-anak untuk meningkatkan kualitas asupan gizi yang dikonsumsi,” ujar mantan Kepala BIN ini.

Tak ketinggalan, Menkopolkam juga memuji para siswa atas antusiasme mereka dalam mengikuti program ini “Para siswa adalah harapan bangsa. Tetap semangat belajar dan manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan prestasi kalian,” pesannya kepada para siswa.

Menkopolkam berharap program ini terus berjalan dengan kualitas asupan yang terjaga dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua siswa.

BACA JUGA  Baleg DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR

“Program seperti ini harus kita jaga dan tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Saya percaya, asupan gizi yang baik akan membantu meningkatkan kapasitas belajar anak-anak dan menciptakan generasi yang lebih kompeten di masa depan,” tutup mantan Wakapolri ini.

Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda Indonesia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

BACA JUGA  Baleg DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

BACA JUGA  Petahana Bertahan! Muhammad Hasrul Hasan Kembali Raih Kepercayaan DPR RI sebagai Komisioner KPI RI 2026–2029

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending