NEWS
Program MBG, Menkopolkam Apresiasi Tim hingga Guru
Kitasulsel–JAKARTA Untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sukses dan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) bersama jajaran mengecek pelaksanaan program di SMPN 61 Slipi Jakarta Barat dan SMAN 11 Cakung.
Menkopolkam, Jenderal (Pol) Budi Gunawan memastikan jalannya program andalan Presiden Prabowo Subianto agar kualitas generasi muda Indonesia meningkat signifikan menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Kualitas makanan bergizi yang disediakan sangat baik. Anak-anak juga menyampaikan rasa makanannya enak,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).
Ia juga memberikan penghargaan kepada para guru yang turut berperan penting dalam mendampingi siswa, baik di ruang kelas maupun dalam mendukung program ini.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tim yang menyiapkan makan hingga para guru yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membantu siswa menyiapkan program ini. Peran guru sangat besar dalam memotivasi anak-anak untuk meningkatkan kualitas asupan gizi yang dikonsumsi,” ujar mantan Kepala BIN ini.
Tak ketinggalan, Menkopolkam juga memuji para siswa atas antusiasme mereka dalam mengikuti program ini “Para siswa adalah harapan bangsa. Tetap semangat belajar dan manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan prestasi kalian,” pesannya kepada para siswa.
Menkopolkam berharap program ini terus berjalan dengan kualitas asupan yang terjaga dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua siswa.
“Program seperti ini harus kita jaga dan tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Saya percaya, asupan gizi yang baik akan membantu meningkatkan kapasitas belajar anak-anak dan menciptakan generasi yang lebih kompeten di masa depan,” tutup mantan Wakapolri ini.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda Indonesia. (*)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login