Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Sambut Mendagri Tito, Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Hadiri HUT ke-65 Takalar, Prof Fadjry Djufry Harap Semakin Maju dan Sejahtera

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Sekdaprov Sulsel Lantik Pengurus IKABA Sulsel Masa Bakti 2026–2029

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulsel Pertahankan Peringkat 1 Nasional Literasi, Pemprov Perkuat Transformasi Perpustakaan di Era AI

Published

on

Kitasulsel–Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat transformasi perpustakaan dan budaya literasi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Langkah tersebut dilakukan seiring keberhasilan Sulsel mempertahankan peringkat pertama nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) selama dua tahun berturut-turut.

Komitmen itu mengemuka dalam Webinar ASN Adaptif Seri 60 bertema “Merawat Pustaka Memartabatkan Bangsa” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Ke-46 Perpustakaan Nasional RI, Hari Buku Nasional 2026, dan Hari Arsip Nasional Ke-55.

Webinar menghadirkan Kepala BPSDM Sulsel sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispusarsip Sulsel Muhammad Jufri, Pustakawan Utama Dispusarsip Sulsel Moh Hasan, serta Dosen Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus pegiat literasi Dr Asniar Khumas.

Sebanyak 2.595 peserta mengikuti kegiatan tersebut, mulai dari kepala sekolah PAUD hingga SMA/SMK, pengelola perpustakaan, komunitas literasi, hingga aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah di Indonesia.

Muhammad Jufri menjelaskan, Webinar ASN Adaptif merupakan program pengembangan kompetensi ASN yang secara konsisten dijalankan Pemerintah Provinsi Sulsel guna mendukung visi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, yakni Sulsel Maju dan Berkarakter.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Sambut Mendagri Tito, Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

“Hingga seri ke-59, program ASN Adaptif telah diikuti ribuan peserta dan menerbitkan 132.039 sertifikat. Ini menjadi bagian dari amanah undang-undang bahwa setiap ASN wajib mengembangkan kompetensinya,” ujar Muhammad Jufri.

Ia menegaskan, penguatan budaya literasi dan transformasi perpustakaan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama menghadapi perkembangan teknologi digital dan AI yang semakin pesat.

Menurutnya, perpustakaan modern harus mampu menjadi pusat pembelajaran, ruang kolaborasi, sekaligus sarana pengembangan kreativitas masyarakat di era digital.

Sementara itu, Pustakawan Utama Dispusarsip Sulsel, Moh Hasan, menekankan pentingnya arsip dan literasi sebagai fondasi peradaban bangsa.

“Ada tagline yang saya pegang, ‘Jika tidak ingin kehilangan budaya jaga arsip, jika tidak ingin bermasalah dengan hukum jaga arsip’,” kata Moh Hasan.

Ia menjelaskan, perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, hingga pusat pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Setiap pengelola perpustakaan sudah memahami hal ini,” ujarnya.

Dalam paparannya, Moh Hasan juga membeberkan capaian Sulawesi Selatan yang berhasil mempertahankan posisi pertama nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat selama dua tahun terakhir.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

Pada tahun 2024, Sulsel mencatat skor IPLM sebesar 88,24 atau meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 86,74 dengan kategori tinggi.

Sebelumnya, pada tahun 2022, Sulsel masih berada di posisi ketiga nasional sebelum akhirnya naik menjadi peringkat pertama pada 2023 dan mampu mempertahankannya hingga 2024.

Capaian tersebut memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan ekosistem literasi dan pengembangan perpustakaan paling progresif di Indonesia.

Keberhasilan itu ditopang penguatan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), peningkatan koleksi dan tenaga pustakawan, pemerataan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta tingginya keterlibatan masyarakat dan komunitas literasi lokal.

Moh Hasan menambahkan, perpustakaan modern harus mampu beradaptasi melalui empat pilar utama, yakni layanan berbasis teknologi, ruang kreatif dan kolaboratif, penguatan kompetensi pustakawan, serta inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Literasi bukan hanya baca-tulis, tetapi kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan membangun karakter bangsa,” jelasnya.

Pada sesi berikutnya, Dosen Psikologi UNM sekaligus Founder Rumah Belajar Cinta Damai Parepare, Dr Asniar Khumas, mengangkat tema “Gerakan Literasi Kolaboratif untuk Penguatan Budaya Baca (Karya) Masyarakat”.

BACA JUGA  Bakal Dilepas Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan, 6.358 Peserta Siap Ikuti KORPRI Run

Dalam pemaparannya, Asniar menyoroti tantangan generasi muda di era digital, mulai dari rendahnya budaya literasi, budaya instan, pengaruh media sosial, hingga penggunaan teknologi tanpa kontrol.

Ia menyebut masyarakat saat ini hidup di era algoritma, ketika media sosial dan AI turut memengaruhi cara berpikir serta perilaku manusia.

“Tantangan terbesar hari ini bukan lagi sekadar pintar, tetapi bagaimana tetap waras, kritis, dan sadar di tengah banjir informasi,” ungkap Asniar.

Menurutnya, gerakan literasi harus menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan sekolah, mahasiswa, komunitas, media, keluarga, hingga masyarakat luas.

Literasi, kata dia, tidak cukup berhenti pada aktivitas membaca, tetapi juga harus mampu melahirkan karya, gagasan, dan dampak sosial nyata bagi masyarakat.

Asniar juga mengajak masyarakat membangun budaya deep reading atau membaca mendalam agar tidak hanya memperoleh informasi secara luas, tetapi juga mampu memahami secara kritis dan mendalam.

“Kemampuan membaca mendalam akan menjadi keunggulan penting di era AI,” ujarnya.

Melalui penguatan budaya baca dan transformasi perpustakaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya sumber daya manusia yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan buatan di masa depan.

Continue Reading

Trending