Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.
Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.
Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.
Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.
Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).
Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.
“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.
Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
KORPRI Sulsel Dukung Peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks, Tegaskan Komitmen Lindungi Kesehatan ASN
Kitasulsel–MAKASSAR Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong peningkatan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui partisipasi aktif pada peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks yang digagas Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Acara launching tersebut digelar secara hybrid pada Jumat, 28 November 2025.
Ketua KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bersama sejumlah pengurus mengikuti kegiatan dari Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, sementara acara utama berlangsung secara luring dari Hotel Grand Sahid. Keikutsertaan KORPRI Sulsel menjadi wujud dukungan nyata terhadap program nasional yang menargetkan vaksinasi bagi ASN perempuan serta keluarga ASN di seluruh Indonesia.
Program Strategis Lindungi Kesehatan Perempuan Indonesi
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks diluncurkan sebagai bagian dari perhatian khusus KORPRI terhadap kesehatan perempuan, sekaligus kontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden di Bidang Kesehatan. Program ini juga menjadi rangkaian perayaan HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025.
Kanker serviks tercatat sebagai penyebab kematian nomor dua pada perempuan di Indonesia, setelah kanker payudara. Oleh karena itu, vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) dipandang menjadi langkah preventif yang sangat penting.
Program vaksinasi ini menyasar:
ASN perempuan usia 18–45 tahun,
Istri ASN yang memenuhi syarat medis,
Anak perempuan ASN usia 9–15 tahun sebagai vaksinasi primer.
KORPRI berharap upaya ini dapat menjadi gerakan masif untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh anggota KORPRI dan keluarganya.
Ketum KORPRI Nasional: Kesehatan ASN Adalah Prioritas
Ketua Umum Dewan KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesehatan ASN merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Merujuk standar UNDP, tubuh yang sehat menjadi aspek fundamental dalam peningkatan kualitas hidup.
“Salah satu yang kita dorong hari ini adalah bagaimana ASN kita sehat. Maka kita memberikan program ini dengan didukung oleh BPOM, Kemenkes, Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai pihak lainnya. Ayo kita terus gelorakan semangat menyehatkan para ASN,” jelas Prof. Zudan.
Ia menyebut kesehatan sebagai investasi jangka panjang, sehingga seluruh pengurus KORPRI diminta berperan aktif menyukseskan program tersebut.
Selain program vaksinasi, Prof. Zudan memaparkan bahwa selama rangkaian HUT ke-54 KORPRI, organisasi ini telah menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti:
Bakti sosial,
Donor darah,
Sunatan massal,
Operasi bibir sumbing dan katarak,
Pembangunan sumur air bersih,
dan sejumlah program kemanusiaan lainnya.
Wamenkes Apresiasi Komitmen KORPRI
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan vaksinasi yang ditujukan untuk satu juta ASN perempuan dan keluarga ASN tersebut. Ia menilai keterlibatan KORPRI akan memperkuat target eliminasi kanker serviks pada 2030.
“Gerakan ini bukan gerakan eksklusif yang dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi dibantu oleh semua elemen dan lembaga termasuk KORPRI. Kami sangat mengapresiasi upaya besar ini,” ujar Wamenkes Dante.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas lembaga, Indonesia dapat mencapai target nol pasien kanker serviks pada masa mendatang.
Komitmen KORPRI Sulsel dalam Penguatan Layanan Kesehatan ASN
Partisipasi KORPRI Sulsel dalam peluncuran program sejuta vaksin HPV menjadi bukti bahwa organisasi ini terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, tak hanya dari sisi profesionalitas tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup.
KORPRI Sulsel berharap kampanye vaksinasi ini dapat tersosialisasi dengan baik di seluruh instansi daerah, sehingga semakin banyak ASN dan keluarga ASN yang terlindungi dari risiko kanker serviks.
Dengan dukungan penuh dari pengurus dan anggota KORPRI, program ini diharapkan semakin mempercepat upaya nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login