Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.
Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.
Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.
Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.
Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).
Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.
“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.
Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Hadiri Pelantikan DPW PPP Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
Kitasulsel–MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PPP Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan ucapan selamat kepada Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang resmi dilantik sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus baru untuk masa bakti lima tahun ke depan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, para pengurus partai, kader, serta sejumlah tokoh politik dan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman berharap jajaran PPP, khususnya para tokoh partai yang memiliki peran strategis di tingkat pusat, dapat turut memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan.
“Kami mohon teman-teman PPP, terutama tokoh-tokoh kita yang ada di pusat, bagaimana Sulawesi Selatan dapat terus diperhatikan dan mendapatkan dukungan. Jika ada program maupun anggaran dari pemerintah pusat, kami berharap dapat ikut diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Sulsel,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Andi Sudirman juga memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus saat ini adalah Multiyears Project (MYP) pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025–2027 dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.
“Kita memiliki program Multiyears Project infrastruktur jalan senilai Rp2,5 triliun untuk pembangunan sekitar 1.000 kilometer jalan. Insyaallah dalam tiga tahun target tersebut dapat tercapai sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Selain membahas pembangunan infrastruktur, Gubernur juga menyampaikan perkembangan kondisi fiskal Sulawesi Selatan yang dinilainya masih berada dalam tren positif di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
“Kami laporkan bahwa pendapatan Sulawesi Selatan tahun ini tetap sesuai target, bahkan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Alhamdulillah kondisinya masih positif,” ungkapnya.
Andi Sudirman menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Di hadapan jajaran pengurus PPP Sulsel, ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kalau ada pembangunan ataupun kebutuhan daerah yang perlu disinergikan, kami tentu sangat terbuka menerima masukan dan bekerja sama. Pembangunan membutuhkan kolaborasi semua pihak demi kemajuan Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andi Sudirman berharap kepengurusan baru DPW PPP Sulsel dapat terus melanjutkan tradisi perjuangan partai dengan menghadirkan gagasan konstruktif, inovasi, dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika pembangunan saat ini.
“Karena itu, kami berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan tradisi perjuangan tersebut dengan menghadirkan ide, inovasi, dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” pungkasnya.
Pelantikan DPW PPP Sulsel periode 2026–2031 sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi melalui Muskerwil I PPP Sulsel yang diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan dan strategi partai dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat kontribusi PPP bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login