Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.
Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.
Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.
Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.
Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).
Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.
“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.
Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Rp2,5 Triliun, Penanganan 1.000 Kilometer Ruas Strategis Terus Dikebut
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) infrastruktur jalan yang mencakup penanganan sejumlah ruas strategis di berbagai kabupaten melalui enam paket pekerjaan.
Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 triliun tersebut menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Andi Sudirman.
Memasuki awal Juli 2026, berbagai aktivitas konstruksi terus berlangsung di sejumlah titik. Pekerjaan meliputi pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pemasangan u-ditch, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), hingga preservasi jalan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
Pada Paket 1, pekerjaan dilaksanakan di sejumlah ruas strategis, antara lain Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton, Jalan Tun Abdul Razak dengan pemasangan u-ditch, Jalan H.M. Yasin Limpo melalui pembangunan talud, ruas Burung-Burung–Bili-Bili dengan pengecoran bahu jalan, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong berupa penghamparan lapis pondasi agregat (LPA), serta ruas Tanete–Tanaberu melalui pembangunan bahu jalan beton.
Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini, pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong dan ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.
Pada Paket 4, pekerjaan meliputi pembangunan saluran drainase di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud di ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sedangkan Paket 5 mencakup pengaspalan AC-BC di ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, dilakukan pembangunan drainase di ruas Bakung–Solo–Sampie serta pemasangan dinding penahan tanah pada sejumlah titik di ruas Ujung Lamuru–Palattae.
Untuk Paket 6, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan groundbreaking pembangunan di ruas Bua–Rantepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (4/7/2026).
Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari Paket 6 MYP Regional Luwu dengan nilai anggaran sekitar Rp239 miliar yang mencakup penanganan 20 ruas jalan di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.
Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan MYP diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan peningkatan kondisi setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, serta berbagai pekerjaan pendukung lainnya.
“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.
Melalui pelaksanaan Multi Years Project ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya jaringan jalan provinsi yang lebih mantap, aman, dan andal sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login