Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Bersama Menteri RI Hadiri Jamuan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi di Istana Mina

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Perjuangkan Pemerataan Pembangunan, Gubernur Sulsel Sampaikan Aspirasi Daerah ke Menkeu

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Launching Kebun MBG Terintegrasi, Gubernur Sulsel: SPPG Wajib Serap Pangan Lokal

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Multi Years, Sejumlah Ruas Strategis Mulai Diaspal

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan program Multi Years Project (MYP) untuk menangani sejumlah ruas jalan strategis di berbagai wilayah Sulsel.

Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta kualitas infrastruktur transportasi di Sulawesi Selatan.

Program MYP difokuskan pada ruas dengan tingkat mobilitas tinggi yang menjadi jalur penghubung antardaerah sekaligus mendukung distribusi barang, jasa, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan laporan progres terbaru, pelaksanaan program dibagi ke dalam lima paket pekerjaan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi pengaspalan, pembangunan bahu jalan, pemasangan drainase, hingga pengecoran beton rigid di sejumlah titik prioritas.

BACA JUGA  Perjuangkan Pemerataan Pembangunan, Gubernur Sulsel Sampaikan Aspirasi Daerah ke Menkeu

Pada Paket 2, pekerjaan tengah berlangsung di ruas Batas Kabupaten Gowa–Galesong–Pattallassang berupa laston lapisan antara AC-BC STA 01+625.

Kemudian pada ruas Panciro–Batas Kota Makassar dilakukan pekerjaan laston lapisan antara AC-BC serta beton bahu jalan FC’15 STA 00+800.

Selanjutnya, ruas Batas Gowa–Barombong–Batas Kabupaten Takalar dilakukan pekerjaan bahu jalan beton FC’15 STA 00+100.

Sementara pada ruas Batas Kabupaten Gowa–Bontoramba dilakukan pekerjaan lapis aus beton dan bahu jalan beton FC’15 STA 09+900.

Untuk ruas Palleko–Towata dilakukan pekerjaan laston lapisan aus STA 02+125, sedangkan ruas Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto dilakukan pekerjaan lapis fondasi agregat kelas A STA 13+575.

Pada Paket 3, pekerjaan dilakukan di ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Pinrang berupa pemasangan batu talud STA 04+425 R.

Selain itu, pada ruas Batas Kabupaten Sidrap–Malimpung dilakukan pekerjaan laston lapis antara AC-BC STA 00+175 L/R.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Siapkan 8 “Rest Area Andalan Hati” di Jalur Mudik Lebaran 2026

Sementara Paket 4 mencakup pekerjaan pada ruas Salaonro–Batas Kabupaten Wajo berupa AC-BC STA 7+750 dan STA 8+000.

Pada ruas Impa-Impa–Anabanua dilakukan pekerjaan pengamanan tanaman STA 13+650 R, sedangkan ruas Doping–Atapange dilakukan pemasangan batu talud gandeng mortar STA 11+450 R.

Kemudian pada ruas Batas Soppeng–Ulugalung dilakukan pekerjaan beton FC’15 STA 2+675 R.

Adapun pada Paket 5, pekerjaan mencakup pembangunan saluran di ruas Tanabatue–Sanrego–Palattae STA 14+925.

Selanjutnya pada ruas Ujung Lamuru–Palattae dilakukan pemasangan batu mortar STA 9+400, serta pekerjaan AC-BC STA 7+550 dan STA 7+450.

Sejumlah pekerjaan yang kini berlangsung berada pada tahap pengaspalan, pembangunan bahu jalan, hingga penguatan struktur guna meningkatkan ketahanan ruas terhadap beban kendaraan dan aktivitas lalu lintas harian.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Dukung Kelanjutan Pembangunan Kanwil Kemenkum Sulsel

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi lebih baik, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, Minggu, 24 Mei 2026.

Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, akses layanan dasar masyarakat, hingga kelancaran distribusi hasil pertanian dan logistik antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel menargetkan program MYP dapat terus berjalan sesuai jadwal sehingga memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang serta jasa di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending