Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.
Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.
Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.
Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.
Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).
Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.
“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.
Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Perkuat Budaya Literasi, Dispusarsip Sulsel Jalin Kerja Sama Strategis dengan Dinas Pendidikan
Kitasulsel–Makassar – Dalam upaya memperkuat budaya literasi serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan berbasis perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan (Dispusarsip Sulsel) menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung di Ballroom Andalan Dispusarsip Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (21/1/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang adaptif, inovatif, dan inklusif. Fokus utama kolaborasi meliputi peningkatan literasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan serta layanan perpustakaan yang berkualitas.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Muhammad Ichsan Mustari, MHM, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan literasi sejak dini,” sebutnya.
Ia menambahkan, perpustakaan kini tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi telah berkembang menjadi ruang pembelajaran, inovasi, dan pengembangan pengetahuan. Peran strategis tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, S.E., menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis literasi.
“Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sejalan dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat,” ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan layanan perpustakaan sekolah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan, pemanfaatan koleksi dan konten literasi, serta pelaksanaan kegiatan literasi yang terintegrasi dengan satuan pendidikan.
Salah satu inovasi yang telah dijalankan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah program Jumat Literasi dengan Membaca Sehari. Namun demikian, program tersebut masih memerlukan penguatan teknis dari pustakawan, khususnya dalam pengembangan konten literasi yang efektif, seperti metode membaca nyaring dan pendekatan literasi berbasis perpustakaan.
Sejalan dengan itu, kedua perangkat daerah berharap perjanjian kerja sama ini dapat melahirkan berbagai inovasi baru dalam peningkatan literasi masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan ditandatanganinya PKS ini, Dispusarsip Sulsel dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus bersinergi membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat integrasi kebijakan literasi dan pendidikan di tingkat provinsi, serta mendorong optimalisasi peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.
Bagi masyarakat, kerja sama ini membuka akses yang lebih luas terhadap layanan perpustakaan yang berkualitas, mendorong minat baca, serta meningkatkan kemampuan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup. Ekosistem literasi yang kuat diharapkan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login