Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Serahkan Hadiah Umroh ke Azhar Ismail Peserta Korpri Run 2024

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Tinjau Lokasi Banjir di Makassar, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Dzikir dan Doa Bersama Sambut Pergantian Tahun, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Ajak Masyarakat Perkuat Ukhuwah dan Tingkatkan Rasa Syukur

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Klarifikasi Sorotan Publik Soal Kondisi Asrama Mahasiswa Lontara di Bandung

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akhirnya memberikan penjelasan resmi menyusul sorotan publik terkait kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel atau Asrama Lontara di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan. Selain mengalami kerusakan fisik, asrama tersebut juga dilaporkan masih menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Asrama yang menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Sulsel itu disebut telah lama membutuhkan sentuhan pemeliharaan. Beberapa kerusakan di bangunan utama, fasilitas umum, hingga utilitas dasar membuat penghuni harus beradaptasi dengan kondisi kurang ideal.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh tidak adanya anggaran, melainkan terkait teknis penjadwalan arus kas di lingkungan pemerintah daerah.

BACA JUGA  Sulsel Mulai Tanam Beras Nutrizinc Khusus Stunting dari Kementan

“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” jelas Winarno dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).

Tunggakan PBB Dipastikan Dibayar Tahun Ini

Terkait sorotan atas tunggakan PBB, Winarno memastikan bahwa Pemprov Sulsel tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Ia menyebut anggaran pembayaran PBB telah dialokasikan dan masih tersisa untuk diselesaikan tahun ini.

“Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari melalui bagian tata usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, sesuai mekanisme penempatan kas daerah.

“Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” kata Winarno.

BACA JUGA  Hadiri Tudang Sipulung, Gubernur-Wagub Kompak Naik Vespa Bersama Pecinta Vespa Plus OKP Serta Tanam Tabebuya Sepanjang CPI

Renovasi Asrama Dijadwalkan Mulai 2026

Selain urusan administratif, kondisi fisik Asrama Lontara yang mengalami kerusakan berat juga menjadi perhatian. Pemprov Sulsel memastikan bahwa proses renovasi sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2026.

Renovasi tersebut direncanakan dilakukan bersamaan dengan pemeliharaan dua asrama mahasiswa Sulsel lainnya yang berada di Yogyakarta dan Kendari.

“Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” tegas Winarno.

Total anggaran yang disiapkan untuk pemeliharaan tiga asrama mahasiswa Sulsel pada 2026 mencapai sekitar Rp2,2 miliar. Anggaran itu mencakup perbaikan struktur bangunan, fasilitas dasar, serta peningkatan kenyamanan bagi para penghuni.

Komitmen Pemprov untuk Fasilitas Mahasiswa

BACA JUGA  Tinjau Lokasi Banjir di Makassar, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak

Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pihaknya terus memprioritaskan pemenuhan fasilitas bagi mahasiswa perantau asal Sulsel. Winarno menyebut, kehadiran asrama mahasiswa di sejumlah kota besar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan dan kehidupan akademik generasi muda.

“Pemprov tidak menutup mata. Kita pastikan seluruh sarana pendukung mahasiswa Sulsel tetap terjaga dan layak huni,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap polemik seputar asrama dapat mereda, sekaligus memberi kepastian bahwa langkah perbaikan telah disiapkan secara bertahap dan terencana.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel