Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Hadiri Perayaan Imlek 2026, Tegaskan Harmoni dan Toleransi di Makassar

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Ramadhan Leadership Camp Resmi Dibuka, Pemprov Sulsel Perkuat Karakter dan Kepemimpinan ASN

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Launching Aplikasi SIPANDA: Mempermudah Akses Layanan Perpustakaan Ibu dan Anak di Makassar

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Lanjutkan Penanganan Jalan Strategis Lewat Program Multi Years Project

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus melanjutkan penanganan sejumlah ruas jalan strategis melalui program Multi Years Project (MYP) yang saat ini berlangsung di berbagai kabupaten dan kota.

Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan progres terbaru, pekerjaan MYP saat ini terbagi dalam beberapa paket yang mencakup pengaspalan, pembangunan bahu jalan, perbaikan drainase, hingga preservasi jalan.

Pekerjaan berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga koridor penghubung antarkabupaten yang menjadi jalur mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

BACA JUGA  Pemerintah Sulsel Distribusikan 6,5 Juta Bibit Pohon untuk Dukung Sektor Pertanian

Pada Paket 2, pekerjaan meliputi pembangunan lapis pondasi agregat kelas A di ruas Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto, pembangunan bahu jalan beton di ruas Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Kabupaten Takalar, serta pengaspalan lapis aus (AC-WC) dan pembangunan bahu jalan beton di ruas Panciro–Batas Kota Makassar.

Pekerjaan serupa juga berlangsung di ruas Batas Kota Makassar–Bontoramba dan ruas Palleko–Towata. Sementara itu, pada ruas Batas Kabupaten Gowa–Galesong–Pattallassang dilakukan pekerjaan galian perkerasan menggunakan mesin cold milling sebagai bagian dari persiapan badan jalan.

Pada Paket 3, pekerjaan difokuskan pada pembangunan bahu jalan beton mutu FC’15 MPa di ruas Pangkajene Rappang–Sidrap, serta pekerjaan overlay AC-BC pada ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tantutedong di titik STA 15+150 L-R.

BACA JUGA  Dinkes Tingkatkan Koordinasi, Imbau Warga Waspada Serangan Penyakit Saat Musim Hujan

Adapun pada Paket 4, preservasi jalan terus berlangsung di ruas Impa-Impa–Anabanua dan ruas Doping–Atapange. Sementara pada ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidrap dilakukan pembangunan drainase guna mendukung ketahanan konstruksi jalan dan memperlancar aliran air.

Pada Paket 5, pekerjaan difokuskan pada pembangunan drainase di ruas Tanabatue–Sanrego–Palattae, penghamparan lapis antara aspal beton (AC-BC), pembangunan dinding penahan tanah (DPT), serta pekerjaan lapis pondasi agregat dan penanganan infrastruktur jalan lainnya di koridor Ujung Lamuru–Palattae.

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan proyek tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kondisi jalan, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Hadiri Perayaan Imlek 2026, Tegaskan Harmoni dan Toleransi di Makassar

Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini mulai menunjukkan perubahan setelah dilakukan penanganan.

“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan ini juga diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa yang menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rosyadi.

Ia menambahkan, keberlanjutan penanganan ruas-ruas jalan strategis tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, mempercepat waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel menargetkan seluruh pekerjaan dalam program MYP dapat berjalan sesuai jadwal sehingga memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending