Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Pelayanan Kesehatan Bergerak Sulsel Capai 3.979 Pasien, Makin Perkuat Akses Kesehatan Warga Kepulauan

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin Upacara HUT BMKG ke-79, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Mitigasi Bencana

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 di Kantor Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar, Selasa (21/7/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Selatan.

Upacara yang mengusung tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dihadiri Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kepala Stasiun Klimatologi Sulsel, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Makassar, serta Kepala Stasiun Geofisika Gowa.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan instansi teknis tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang menyampaikan ucapan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kepada seluruh insan BMKG, khususnya keluarga besar Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar.

BACA JUGA  Launching Kebun MBG Terintegrasi, Gubernur Sulsel: SPPG Wajib Serap Pangan Lokal

“Semoga momentum ini semakin memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jufri.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa karakteristik geografis Sulawesi Selatan yang terdiri atas kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir, hingga kepulauan menjadikan provinsi ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang tinggi, hingga gempa bumi.

Karena itu, peran BMKG dinilai semakin strategis di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Selain menyediakan informasi cuaca, BMKG juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, keselamatan transportasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perencanaan pembangunan.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi salah satu referensi utama dalam mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Jufri juga menegaskan bahwa informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG selama ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi bersama BPBD, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

“Sinergi yang selama ini terjalin antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan patut kita syukuri dan terus diperkuat. Melalui kolaborasi yang baik, informasi cuaca ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, serta berbagai peringatan dini dapat disebarluaskan secara cepat sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem mitigasi bencana yang semakin efektif.

“Kita harus memastikan setiap informasi yang diterbitkan BMKG dapat diterima dengan cepat, dipahami dengan benar, dan ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Selatan yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Zudan Terima Penghargaan Paritrana Award dari Wapres, Berhasil Lindungi Pekerja dari Berbagai Sektor

“Bencana memang tidak dapat kita cegah, tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kolaborasi, dan sistem peringatan dini yang andal, kita dapat mengurangi risiko, menyelamatkan lebih banyak jiwa, dan membangun Sulawesi Selatan yang semakin tangguh,” tegasnya.

Usai mengikuti upacara, Jufri Rahman meninjau Network Operation Center (NOC) Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Nasrol Adil memaparkan berbagai sistem pemantauan yang dimiliki BMKG, di antaranya Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem prediksi curah hujan, pemantauan aktivitas kegempaan, serta layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mendukung upaya mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.

Peninjauan tersebut menunjukkan kesiapan sistem informasi BMKG dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan perlindungan masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai potensi bencana melalui pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini yang andal.

Continue Reading

Trending