Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.
Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.
Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.
Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.
Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).
Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.
“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.
Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Percepat Modernisasi Pertanian, Target PM-AAS 91.340 Hektare untuk Dukung Swasembada Pangan
Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju modernisasi sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS). Program ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas padi sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program PM-AAS di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).
Dalam sambutannya, Jufri mengapresiasi pelaksanaan rakor sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan produksi padi melalui sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Menurutnya, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.
“Program PM-AAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian dari pola konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi guna meningkatkan efisiensi usaha tani,” kata Jufri.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, akademisi, dan petani semakin solid sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.
Jufri mengungkapkan, Sulawesi Selatan mendapat target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan sepanjang 2026 sebagai bagian dari target nasional.
“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, produksi padi Sulawesi Selatan juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.
Sementara hingga akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.
Di sisi lain, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.
Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut.
Sebagai tindak lanjut hasil rakor, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.
Selain itu, Jufri menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan modernisasi pertanian melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, hingga kelembagaan petani.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi PM-AAS sehingga berjalan efektif dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian Sulawesi Selatan.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulsel, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login