Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

BACA JUGA  Kini Pengajuan Hak Korban Terorisme Bisa Online, BNPT Paparkan Mekanismenya di Kantor Gubernur Sulsel

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

BACA JUGA  Peringatan HUT Pangkep ke-65 Bakal Dihadiri Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

BACA JUGA  Jangan Lewatkan, Pemprov Sulsel Bakal Gelar Korpri Run

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Kirim Tim Tanggap Bencana ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, Gubernur Andi Sudirman: “Ini Komitmen dan Tanggung Jawab Kemanusiaan”

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas Tim Pemerintah Provinsi Sulsel yang akan diberangkatkan untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prosesi pelepasan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Selasa (2/12/2025) malam.

Pengiriman tim ini menjadi bentuk komitmen nyata Pemprov Sulsel dalam memberikan dukungan cepat bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi bencana besar di wilayah Sumatera. Kehadiran tim tanggap darurat diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana, terutama di titik-titik yang membutuhkan intervensi medis dan logistik segera.

40 Personel Diberangkatkan, 16 di Antaranya Dokter Spesialis

Dalam rombongan tersebut, terdapat sekitar 40 personel dengan komposisi bantuan yang lengkap. Sebanyak 16 di antaranya merupakan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis dari berbagai bidang. Mereka akan ditempatkan secara terpisah di tiga provinsi terdampak untuk memenuhi kebutuhan medis mendesak.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Dukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Data, Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan dan Berkeadilan

“Kehadiran tenaga medis spesialis menjadi kebutuhan utama mengingat kompleksitas kondisi di lapangan,” ujar Andi Sudirman.

Selain tim medis, personel dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) turut diperbantukan. Mereka akan membentuk posko pelayanan kedaruratan untuk menyediakan layanan kesehatan, logistik, koordinasi lapangan, hingga pendampingan bagi warga penyintas.

Tim juga dipersiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk, termasuk kemungkinan pelaksanaan tindakan pembedahan darurat. “Dokter spesialis kita kirim 16 orang, termasuk jika ada tindakan pembedahan yang harus ditangani langsung untuk menolong warga di sana,” lanjut Gubernur.

Bantuan Keuangan Rp1,5 Miliar dan Dukungan CSR Mengalir

Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar yang ditransfer langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di provinsi terdampak. Bantuan ini digunakan untuk mendukung operasional penanganan bencana di lapangan.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Hadiri Rakor Hilirisasi Komoditas Prioritas dan Penandatanganan MoU Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi

Sejumlah perusahaan besar yang berinvestasi di Sulsel, bersama pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), juga ikut ambil bagian. Mereka memberikan bantuan berupa logistik, makanan siap saji, tenda darurat, perlengkapan bayi, hingga peralatan kebersihan.

Andi Sudirman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah penting dalam membantu penanganan bencana berskala besar.

Penugasan Satu Minggu, Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan

Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa pengiriman tim ini direncanakan berlangsung selama satu minggu dalam fase tanggap darurat. Namun demikian, masa tugas dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan dukungan tambahan.

Ia menekankan bahwa fleksibilitas menjadi kunci agar seluruh respon dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Selain rombongan utama yang berangkat malam ini, satu tim tambahan akan diberangkatkan pada subuh keesokan hari.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Kembali Tinjau Pelaksanaan MBG di Kota Makassar

“Totalnya sekitar 30 sampai 40 orang, lengkap dengan tim medis dan tim bantuan lainnya,” tuturnya.

Rombongan tambahan terdiri dari enam tenaga medis di setiap tim, serta unsur TRC, Tagana, dan dapur umum yang sudah bergerak lebih dulu.

Harapan untuk Ringankan Beban Warga Terdampak

Dengan kesiapan yang matang, Gubernur Sulsel menyampaikan harapannya agar keberangkatan tim ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak banjir dan longsor. Ia mengingatkan bahwa Sulsel memiliki pengalaman panjang dalam operasi kemanusiaan lintas daerah, termasuk membantu Aceh saat bencana tsunami.

“Semoga kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkasnya.

Keberangkatan tim ini menandai langkah solidaritas dan kepedulian Pemprov Sulsel untuk memastikan penanganan bencana berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif di tiga provinsi yang tengah menghadapi kondisi darurat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel