Provinsi Sulawesi Barat

Pantau Pasar, Produksi Cabe Kurang, Harga Beras Mulai Melonjak

Published

5 bulan ago

14 Januari 2025

Kitasulsel–MAMUJU Setelah mengecek pasar di Majene, Pj Gubernur Sulbar kembali mengecek harga komoditi pangan di Mamuju, Selasa (14/01/2025)

Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dalam memberi atensi terkait perkembangan harga di awal tahun 2025.

Berdasarkan hasil pantauan di Mamuju, terdapat perbedaan harga cabe rawit antara Mamuju dan Majene. Hal itu juga disebabkan karena perbedaan varietas yang dijual. Sementara komoditi yang mengalami kenaikan seperti telur dan beras.

“Beras itu rata-rata kenaikan per karung 5 kg. kenaikan 2000 rupiah. Ini nanti kita cek dulu apakah ada kenaikan pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan,” kata Bahtiar,

Hal lain, Bahtiar juga memantau berkurangnya pasokan beras SPHP dan Minyak Kita di sejumlah toko kemitraan Bulog.

“Kalau harga lainnya cukup stabil seperti cabe merah besar, bawang, Tepung,” kata Bahtiar.

Menurutnya, perlu memberi atensi terhadap sejumlah komoditi, seperti cabe rawit, apalagi kata Bahtiar ia sudah menganggarkan untuk penyaluran bantuan bibit cabe pada APBD Perubahan.

Ditambah anggaran melalui APBD 2025. Untuk itu Bahtiar meminta Dinas pertanian kembali mengevaluasi penyaluran bibit cabe dan perlu bekerja keras untuk mendorong produksi cabe di Sulbar. Salah satu upaya mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman secara massal.

“Saya kira masyarakat kalau dibimbing pasti mau, agar permasalahan cabe ini bisa kita selesaikan ” ungkapnya

Kedua soal Bawang, mestinya harus swasembada baik ditingkat kabupaten dan provinsi.

Ketiga soal beras, Bahtiar akan mengomunikasikan ke pihak Buloh terkait penyebab kenaikan harga. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

1 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)