Connect with us

Pemkot Makassar

Makassar Raih Kuadran 1, Evaluasi SPM dan RPJPN di Atas Rata-Rata

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, hadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi tematik penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang digelar di ruang rapat Sekda Kota Makassar, Kamis (16/01/2025).

Hal ini guna memastikan hak setiap warga negara dapat terpenuhi sesuai dengan SPM.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, secara daring dan luring memaparkan terkait hasil evaluasi penerapan SPM tahun 2023 secara umum.

Salah satu hal yang disampaikan terkait hasil evaluasi, dimana Kota Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata.

“Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,” ujarnya.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Penutupan Orientasi Anggota DPRD Kota Makassar 2024-2029

Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.

FGD ini diikuti oleh Kota Makassar (luring) dan Kepulauan Selayar (daring).

Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota Makassar dalam upaya wujudkan penerapan SPM.

Beberapa bidang yang menjadi sorotan dalam upaya penerapan SPM yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial.

Capaian dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan disetiap bidang. Untuk bidang pendidikan di tahun 2021 berada di 62,65 persen meningkat menjadi 100 persen di 2023. Bidang kesehatan di tahun 2021 berada di 65,94 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2023.

BACA JUGA  Dari Lapangan, Appi Dorong Lahirnya Talenta Muda Sepak Bola Makassar

Begitupun dengan bidang lainnya, di tahun 2023 telah naik menjadi 100 persen, menjadikan Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata.

Selain itu Pj Sekda Kota Makassar juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti di bidang kesehatan dikarenakan fasilitas sarana/prasarana yang belum merata, serta masih kurangnya tenaga pendidik.

“Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemetaan sarana/prasarana, serta penambahan tenaga didik secara kualitas dan kuantitas,” ujarnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Setahun MULIA Pimpin Makassar, Ekonomi Tumbuh 5,39 Persen dan Inflasi Terkendali

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).

Dalam kurun waktu tersebut, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.

Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar.

“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen,” ujarnya.

Menurut Ricky, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Tingkat pengangguran juga menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Penutupan Orientasi Anggota DPRD Kota Makassar 2024-2029

Inflasi Stabil dan Gerakan Pangan Murah

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Makassar pada 2025 berada di angka 1,19 persen, masih dalam rentang kendali nasional 2,5 persen ±1 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional (2,92 persen) maupun provinsi (2,8 persen).

Ricky menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah konkret Pemkot Makassar dalam pengendalian harga, termasuk melalui program Gerakan Pangan Murah yang menjangkau berbagai titik di kota.

Menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kombinasi kebijakan sosial dan percepatan digitalisasi.

Transformasi Digital dan Peningkatan PAD

Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam satu tahun kepemimpinan MULIA. Lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar kini telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi role model bagi masyarakat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Siapkan 2 Perseroda Baru: Sektor Pangan dan Infrastruktur

Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang didukung kementerian terkait dan Bank Indonesia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran nontunai pajak dan retribusi.

Beberapa pilot project telah berjalan, di antaranya pembayaran parkir nontunai, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya.

Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya juga memperkuat implementasi Cash Management System sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.

Kota Hidup dan Digital

Ricky menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali turut mendorong dinamika kehidupan kota. Makassar kini berkembang tidak hanya sebagai kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Promosi Potensi Wisata di Pulau Lae-Lae

Berbagai kegiatan seperti olahraga komunitas, konser, festival kuliner, hingga aktivitas ekonomi kreatif dinilai ikut menggerakkan ekonomi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi.

“Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD. Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkasnya.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi fondasi awal menuju Makassar yang lebih produktif, modern, dan inklusif.

Continue Reading

Trending