Connect with us

Pemkot Makassar

Makassar Raih Kuadran 1, Evaluasi SPM dan RPJPN di Atas Rata-Rata

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, hadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi tematik penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang digelar di ruang rapat Sekda Kota Makassar, Kamis (16/01/2025).

Hal ini guna memastikan hak setiap warga negara dapat terpenuhi sesuai dengan SPM.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, secara daring dan luring memaparkan terkait hasil evaluasi penerapan SPM tahun 2023 secara umum.

Salah satu hal yang disampaikan terkait hasil evaluasi, dimana Kota Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata.

“Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,” ujarnya.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Ucapkan Selamat kepada Anggota DPRD Baru, Tekankan Amanah dan Tanggung Jawab

Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.

FGD ini diikuti oleh Kota Makassar (luring) dan Kepulauan Selayar (daring).

Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota Makassar dalam upaya wujudkan penerapan SPM.

Beberapa bidang yang menjadi sorotan dalam upaya penerapan SPM yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial.

Capaian dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan disetiap bidang. Untuk bidang pendidikan di tahun 2021 berada di 62,65 persen meningkat menjadi 100 persen di 2023. Bidang kesehatan di tahun 2021 berada di 65,94 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2023.

BACA JUGA  Dukung Akselerasi Kompetensi Siswa, Munafri Sambut Program Pemetaan Karakter Genetik BrainEvo

Begitupun dengan bidang lainnya, di tahun 2023 telah naik menjadi 100 persen, menjadikan Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata.

Selain itu Pj Sekda Kota Makassar juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti di bidang kesehatan dikarenakan fasilitas sarana/prasarana yang belum merata, serta masih kurangnya tenaga pendidik.

“Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemetaan sarana/prasarana, serta penambahan tenaga didik secara kualitas dan kuantitas,” ujarnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Setelah 10 Tahun Menanti, Wali Kota Makassar Lantik 369 Kepala Sekolah SD dan SMP

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akhirnya melaksanakan pengukuhan dan pelantikan kepala sekolah secara komprehensif, massal, dan berlandaskan legalitas yang kuat setelah penantian selama satu dekade. Sebanyak 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).

Pelantikan tersebut terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP yang telah melalui proses seleksi ketat, objektif, dan transparan. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pendidikan di Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa amanah besar dan tanggung jawab berat telah menanti para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, terutama dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti bapak dan ibu di depan mata. Saat ini kita berada di era di mana tuntutan masyarakat terhadap transparansi publik sangat tinggi,” ujar Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menekankan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktik yang mencederai dunia pendidikan.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Dorong Kormi Jadi Wadah Olahraga Pengembangan Bakat Atlet

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada budaya titip-menitip, praktik transaksional, atau bentuk kecurangan apa pun yang mencederai hak anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan secara adil,” tegasnya.

Menurut Munafri, sekolah merupakan laboratorium moral yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik baru, harus berlandaskan nilai kejujuran dan keadilan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri mengungkapkan bahwa pengukuhan kepala sekolah secara massal ini menjadi yang pertama dilaksanakan kembali setelah 10 tahun. Berbagai dinamika regulasi, proses administrasi, hingga persoalan validasi data menjadi tantangan yang selama ini menghambat pengangkatan kepala sekolah definitif.

“Selama sepuluh tahun kita menghadapi berbagai tantangan dan transisi. Namun hari ini penantian panjang itu berakhir. Kita tidak ingin sekadar menunjuk seseorang menjadi pemimpin sekolah, tetapi ingin membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan pendidikan di Kota Makassar,” ungkapnya.

Selain fokus pada pelaksanaan SPMB, Munafri juga menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar segera melakukan percepatan terhadap berbagai program prioritas pendidikan Pemerintah Kota Makassar. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, bebas perundungan, serta memastikan tidak ada lagi anak-anak Makassar yang putus sekolah.

BACA JUGA  Unhas Undang Wali Kota Munafri Keynote Speaker di International Cultural

“Pastikan tidak ada lagi anak-anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus bisa diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh warga,” katanya.

Tak hanya itu, Munafri juga menyoroti pentingnya pembenahan data pegawai, khususnya data guru, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengukuhan kepala sekolah. Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

“Di era digital saat ini, data adalah kompas. Data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang keliru. Data guru yang tidak akurat dapat menghambat karier mereka dan mengganggu pemetaan mutu pendidikan,” jelasnya.

Ia meminta seluruh kepala sekolah menjadikan pembenahan dan validasi data sebagai pekerjaan prioritas setelah kembali ke sekolah masing-masing.

Dalam suasana penuh khidmat, Munafri bahkan menyempatkan diri menyalami satu per satu para kepala sekolah yang baru dilantik sebagai bentuk penghormatan atas amanah besar yang kini mereka emban.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan pesan khusus kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Menurutnya, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

BACA JUGA  Danny Pomanto Tekankan Pentingnya Jagai Anakta di Pelepasan Dai Nusantara

“Pelantikan ini bukan sekadar penugasan jabatan, tetapi amanah besar untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Aliyah.

Ia berharap para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang inspiratif, profesional, dan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar. Selain itu, kepala sekolah juga diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang sehat, inklusif, aman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.

Menurut Aliyah, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di tingkat sekolah. Karena itu, para kepala sekolah diharapkan menjadi teladan bagi guru, tenaga kependidikan, siswa, maupun orang tua dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik.

“Dengan kolaborasi, dedikasi, dan inovasi yang terus dikembangkan, saya optimistis pendidikan di Kota Makassar akan semakin maju di masa depan,” tutup Aliyah.

Pelantikan dan pengukuhan 369 kepala sekolah ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kualitas tata kelola pendidikan, sekaligus membangun fondasi yang kokoh untuk mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing di masa mendatang.

Continue Reading

Trending