Kementrian Agama RI

Undang Menag Hadiri Kazan Summit di Tatarstan, Dubes Cerita Ketertarikan Ormas Islam Rusia ke Indonesia

Published

9 bulan ago

22 Januari 2025

Kitasulsel—Jakarta—Duta Besar Rusia untuk RI, Sergei Gennadievich Tolchenov mengundang Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar untuk menghadiri Kazan Summit 2025. Undangan tersebut sebagai upaya mempererat kerja sama bilateral, khususnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan agama.

“Sekitar 15–20 juta penduduk Rusia adalah Muslim, sekitar 7% dari total populasi. Di antara 89 wilayah Rusia, ada 7 wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Chechnya, Tatarstan, Dagestan, dan Bashkortostan. Setiap tahun, kami mengadakan Kazan Summit di bulan Mei di Tatarstan,” ujar Dubes Sergei dalam audiensi di Kantor Pusat Kemenag RI, Rabu (22/1/2025).

“Tahun ini, konferensi tersebut akan berlangsung pada 15–16 Mei, berfokus pada kerja sama ekonomi, perbankan syariah, keuangan Islam, dan industri halal. Kami mengundang beberapa tokoh penting dari Indonesia, termasuk Anda,” lanjutnya.

Selain membahas Kazan Summit, Dubes Sergei mengungkapkan ketertarikan organisasi-organisasi Islam besar di Rusia untuk menjalin hubungan erat dengan Indonesia, seperti The Spiritual Assembly of the Russian Federation, The Muslim Assembly, dan The Mufti Council.

“Saya telah bertemu dengan para pemimpin organisasi tersebut, dan mereka menyatakan minatnya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia. Mereka ingin berkunjung ke sini untuk mempererat pemahaman dan menyampaikan visi Islam di Rusia,” ungkap Dubes.

Menteri Nasaruddin Umar menyambut baik undangan tersebut dan menyoroti berbagai peluang kolaborasi yang dapat dilakukan, termasuk dalam bidang keagamaan dan pendidikan. “Kami memiliki banyak universitas Islam yang siap bekerja sama dengan Rusia, baik untuk penelitian bersama maupun program pertukaran pelajar,” tuturnya.

“Banyak negara datang ke Indonesia untuk mempelajari metode deradikalisasi pemahaman Islam, karena radikalisasi menjadi masalah besar di banyak negara. Kami memiliki program moderasi yang bekerja sama dengan Inggris melalui Indonesia-UK Islamic Advisory Group, di mana saya juga menjadi anggotanya,” tambah Menag.

“Kami percaya bahwa potensi agama sangat besar untuk membantu menyelesaikan masalah global, termasuk pelestarian lingkungan. Di Istiqlal, kami telah menyelenggarakan forum internasional yang membahas bagaimana agama dapat digunakan untuk melindungi planet kita,” jelas Menag.

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

16 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)