Ketua DPRD Kota Makassar: Butuh Konektivitas Program Wali Kota Lama dan Baru

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Kota Makassar Supratman mengatakan, dibutuhkan konektivitas antara program yang disusun Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dengan program yang disusun wali kota terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Hal itu disampaikan Supra, sapaan akrab Ketua DPRD Kota Makassar, usai menghadiri pembukaan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Makassar tahun 2026, di Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025).

Menurut Supra, untuk merealisasikan program yang disusun Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, dibutuhkan komitmen bersama, terlebih dalam masa transisi pemerintahan saat ini.

“Sesuai apa yang disampaikan pak wali kota tadi bahwa dibutuhkan komitmen bersama khususnya dalam proses transisi saat ini, antara pemerintahan lama dengan pemerintahan yang baru nantinya,” jelas Supra di hadapan awak media.

Kata Supra, program yang disusun Danny Pomanto, sapaan akrab Wali Kota Makassar, saat ini adalah program yang berkelanjutan. Hanya saja, pemerintahan baru nantinya juga akan menyusun programnya sesuai dengan visi dan misi mereka saat pilkada kemarin.

“Untuk itu dibutuhkan konektor untuk menyatukan program-program ini. Apakah program-program ini akan menyatu dalam anggaran perubahan atau setelah pelantikan, nanti kita akan lihat,” kata Supra.

Sebelumnya, Wali Kota Makasar, Danny Pomanto dalam sambutannya mengatakan, RKPD ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ini merupakan masa transisi atau akhir jabatan menuju awal pemerintahan yang baru.

Danny mengakui, bahwa dalam penyusunan RKPD 2026 dibutuhkan konektivitas agar bagaimana seluruh program yang baru dan program yang lama bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga Pemerintahan Kota Makassar dapat berjalan dengan baik.

“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan, sehingga kepemimpinan ini dilanjutkan dengan pemimpin yang baru jadi kita butuh konektor untuk menyatukan program yang baru dan lama,” ucap Danny.

Danny mencontohkan pada saat kepemimpinannya pertama kali ia melanjutkan program mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal.

Program tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan Danny Pomanto menjadi home care. Home care ini pun menjadi percontohan bagi kab dan kota lainnya.

Danny menyebutkan ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan hasilnya diukur dengan indeks kebahagiaan.

Kedua, bermanfaat bagi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi kota Makassar mampu di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global.

“Jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu solokan. Tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di RKPD itu,” ungkapnya.

“Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif,” sambungnya.

Danny pun berharap program yang sudah dirasakan, diakui masyarakat, diakui nasional dan international dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.

“Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Nah karena semua program itu kalau sudah diakui 33 global akui, nasional akui, lokal merasakan. Itumi yang dicari program.

Kenapa mesti kita cari jauh-jauh, na sudah kita punya. Seperti Home Care, Makassar Low Carbon City. Indeks urbanisasi kita yang jalan, itu diakui dunia. Banyak sekali. Lorong Wisata. Tapi kan terserah pemerintahan baru lagi,” tandasnya.(*)