Connect with us

Pemkot Makassar

Danny Pomanto Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makasar, Moh. Ramdhan Pomanto membuka resmi Forum Konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota makassar tahun 2026, di Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025).

Dalam sambutannya Danny mengatakan RKPD ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ini merupakan masa transisi atau akhir jabatan menuju awal pemerintahan yang baru.

Olehnya itu, dalam penyusunan RKPD 2026 butuh konektivitas agar bagaimana seluruh program yang baru dan program yang lama bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga pemerintahan kota Makassar dapat berjalan dengan baik.

“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan, sehingga kepemimpinan ini dilanjutkan dengan pemimpin yang baru jadi kita butuh konektor untuk menyatukan program yang baru dan lama,” ucap Danny.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Kunjungi Kecamatan Panakukang, Ingatkan Warga Jaga Persaudaraan di Masa Kampanye

Danny mencontohkan pada saat kepemimpinannya pertama kali ia melanjutkan program mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal.

Program tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan Danny Pomanto menjadi home care. Home care ini pun menjadi percontohan bagi kab/kota lainnya.

Danny menyebutkan ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan hasilnya diukur dengan indeks kebahagiaan.

Kedua, bermanfaat bagi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi kota Makassar mampu di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global.

“Jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu solokan. Tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di RKPD itu,” ungkapnya.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tekankan, The Right Man on The Right Place di JPT Pratama

“Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif,” sambungnya.

Danny pun berharap program yang sudah dirasakan, diakui masyarakat, diakui nasional dan international dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.

“Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Nah karena semua program itu kalau sudah diakui 33 global akui, nasional akui, lokal merasakan. Itumi yang dicari program. Kenapa mesti kita cari jauh-jauh, na sudah kita punya. Seperti Home Care, Makassar Low Carbon City.

Indeks utbanisasi kita yang jalan, itu diakui dunia. Banyak sekali. lorong Wisata. Tapi kan terserah pemerintahan baru lagi,” tandasnya. (*)

BACA JUGA  Munafri-Aliyah & Gubernur Sulsel Serahkan Santunan ke Keluarga ASN Korban di DPRD
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Komitmen Tangani Sampah, Munafri Kembali Tinjau TPA-Siapkan 100 Armada Baru dan Perbaiki Akses Jalan

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Munafri-Aliyah & Gubernur Sulsel Serahkan Santunan ke Keluarga ASN Korban di DPRD

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Grand Final Senam Ininnawa, Indira Yusuf Ismail Puji Antusiasme Warga dan Ujung Tanah

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending