Connect with us

Pemkot Makassar

Rotasi Pejabat Pemkot Makassar, Appi: Bukan Soal Kedekatan, Tapi Kompetensi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.

Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional, (Eselon II , Esolan III dan IV).

Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.

Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri–Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.

Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.

“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini. Hadir pada Kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Muatika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestababes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.

Munafri juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.

BACA JUGA  Indira-Danny Khidmat Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-79 RI di Rujab Gubernurnya

“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu.

Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.

“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.

Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.

“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.

Terakhir, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.

“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya.

BACA JUGA  Hadiri High Level Meeting TPID, Wali Kota Makassar Tekankan Sinergitas Daerah Penghasil dan Konsumen

Ini 46 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik.

1. Andi Herfida Attas

Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan

Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan

2. Ahmad Namsum

Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan

3. Evi Aprialti

Jabatan baru: kepala dinas perdagangan dan perindustrian

4. drg. Ita Isdiana Anwar

Jabatan baru: kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Andi Irwan Bangsawan

Jabatan baru: kepala dinas pengendalian dan keluarga berencana (definitif)

6. Andi Buhkti Jufri

Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial

Jabatan lama: Plt Kepala Disdik

7. Zaenal Ibrahim

jabatan baru: Asisten Bidang Perekonomian

8. Fatur Rahim

Jabatan baru: Kepala Kesbangpol

Jabatan lama: Plt Kepala Satpol PP

9. Nirman Niswan

Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Jabatan lama: Kaban Brida

10. Mario Said

Jabatan baru: Kepala Dinas PTSP

Jabatan lama: Plt Kepala Diskominfo

11. Aryati Puspa Abadi

Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan

Jabatan lama: Plt Kepala Dinas Dukcapil

12. Dahyal

Jabatan baru: Kepala Bappeda

Sebelumnya: Sekretaris DPRD Makassar

13. Fahyuddin Yusuf

Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan

Jabatan lama: Kepala Dinas Tata Ruang

14. Arlin Ariesta

Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan

15. Aci Sulaiman

Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan

16. Aulia Aswar

Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian

17. Ahmad Hendra Hakamuddin

Jabatan baru: Kepala Dinas Pariwisata

18. Muh. Reza

Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan

19. Firman Hamid Pagarra

Jabatan baru: Asisten III Bidang Pemerintahan Umum

20. Andi Pattiware

Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan

Sebelumnya: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

21 Moh. Roem

Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Jabatan lama: Kepala Dinas Pariwisata

22 Helmy Budiman

Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Jabatan lama: Kepala Dinas PTSP

23 Andi Aswini

Jabatan baru: Sekretaris Bapenda

24 Muh. Fuad Arfandi

Sekretaris Bappeda

25 Edward Supriawan

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Jabatan baru: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa Kesbangpol

Jabatan lama: Sekretaris Dishub

26 Noptiadi

Jabatan baru: Sekretaris Dinas Pendidikan

Jabatan lama: Kabid PPPM Bappeda

27 Andi Ani Muliadi Mahyuddin

Jabatan baru: Wakil Direktur RSUD Daya

28 Andi Ardi Rahadian

Jabatan baru: Kepala Bagian Protokol Sekretariat Kota Makassar

Jabatan lama: PTK Bagum

29 Muh. Zuhur Dg. Ranca

Jabatan baru: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Jabatan lama: Kabag Protokol

30 Kaharuddin Bakti

Jabatan baru: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos

31. Andi Rahmat

Jabatan baru: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Makassar

32 Muh. Syawar Majid

Jabatan baru: kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup

33 Muh. Amri

Jabatan baru: kepala bagian perekonomian sekretariat Kota Makassar

34 Andi Husni

Jabatan baru: Camat Ujung Pandang

35 Abdullah

Jabatan baru: Kepala Bidang Humas Diskominfo Makassar

36. Isnaniah Nurdin

Jabatan baru: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP3A

Jabatan lama: kepala bidang humas Diskominfo Makassar

37 Zulfikar Zainal

Jabatan baru: Kepala Bifanv Pendataan dan Pendaftaran Bappeda Makassar

38 Artati

Jabatan baru: Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan

39 Darul Moeslim

Jabatan baru: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM

40 Riris Irwan Novianti

Jabatan baru: kepala bidang permukiman Dinas Perumahan

41 Syarifuddin

Jabatan baru: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan

42 Fajar Hidayat

Jabatan baru: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda

Jabatan lama:

43 Fandy Wiranto Iqbal Hafid

Jabatan baru: Kepala Bidang Kinerja BKPSDM

Jabatan lama: Kasubper Dinas Koperasi

44 Kurniati

Jabatan baru: Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik

45 Andi Nurul Salsabila

Jabatan baru: Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan

46 Muliani Rosa Arifin

Jabatan baru: Kepala UPT Pantai Losari

Plt Bapenda Andi Asminullah

Plt Sekwan Rahmat Mappatobba

Plt BKPSDMD A Zulkifly

Plt Penataan Ruang Fuad Azis

Plt Camat Wajo, Armin Paera

Plt Brida Aidil Adha

Plt Kasatpol Fathur Rahim

Plt Kepala BPBD Zainal Ibrahim

Plt Dirut RS Nursaidah Sirajuddin. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Walau Kota Makassar Danny Pomanto Serahkan SK Penetapan kepada Puluhan Imam Kelurahan

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Gebyar PKK HKG ke-53, PKK Makassar Eratkan Silaturahmi Lewat Family Gathering

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending