Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pererat Silaturahmi, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Jalan Sehat Bersama Regional CEO Bank Mandiri

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry jalan sehat bersama Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi dan Maluku, Atta Alfa Wanggai, beserta dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, dan juga para karyawan Bank Mandiri, Sabtu, 1 Februari 2025.

Start dari halaman Kantor Wilayah Bank Mandiri Jalan RA Kartini kemudian dilanjutkan ke Jalan Botolempangan, Jalan Arif Rate, Jalan Haji Bau, hingga ke Jalan Metro Tanjung Bunga.

Dalam kesempatan tersebut, Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi dan Maluku, Atta Alfa Wanggai, mengatakan, kegiatan ini tentunya untuk mempererat silaturahmi.

“Prof Fadjry Djufry ini merangkul semua kalangan dan tak terkecuali kami dari pihak perbankan, sekalian silaturahmi dan berkenalan dengan para OPD lingkup Pemprov Sulsel,” ucap Atta Alfa Wanggai usai Jalan Sehat.

BACA JUGA  Sulsel Terdepan dalam Inovasi Pertanian, Pj Gubernur Prof Zudan Luncurkan SEJATI dan SI SEBAR

Ia berharap, ke depannya jalan sehat ini bisa rutin dilaksanakan, sekaligus menjadi sarana silaturahmi.

Senada disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry. Ia berharap, silaturahmi yang dikemas dalam acara Jalan Sehat ini bisa ditingkatkan lagi ke depannya.

“Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan daerah. Semoga ke depannya, Pemprov Sulsel dan Bank Mandiri bisa bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Fadjry Djufry.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plh Kepala Disperindag Sulsel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Kepala Dinas Dukcapil Sulsel, Kadispora Sulsel, Plt Kesbangpol Sulsel, Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel, Kepala BPSDM Sulsel, dan Kepala Dinas PM PTSP Sulsel. (*)

BACA JUGA  Gubernur Andi Sudirman Siap Jadikan Sulsel Pusat Olahraga Berkuda Nasional
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Kini Pengajuan Hak Korban Terorisme Bisa Online, BNPT Paparkan Mekanismenya di Kantor Gubernur Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan sosialisasi terkait Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 5 Oktober 2025.

Agenda ini mengonfirmasi bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu kini dapat kembali mengajukan hak mereka melalui mekanisme baru yang difasilitasi negara.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penataan kembali mekanisme pengajuan hak korban berdasarkan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Melalui putusan MK ini, BNPT membuka kembali Pelayanan Penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu bagi korban terdampak sejak tragedi Bom Bali, 12 Oktober 2002 hingga sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diterbitkan. Audiensi juga dihadiri OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel, Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Antiteror Polri, Biro SDM Polda Sulsel, dan Polrestabes Makassar.

BACA JUGA  PORNAS Korpri 2025: Tim Basket ASN Sulsel Target Back to Back Champion

Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT Rahel menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme.

“Dasar kegiatan kita kali ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara, sehingga kita hadir di sini dengan tugas dan fungsi kita masing-masing untuk memastikan hal tersebut. BNPT membuka kembali layanan penetapan korban agar hak-hak mereka dapat diakui dan dipulihkan secara layak,” ujar Rahel.

BNPT memperkenalkan mekanisme pengajuan daring melalui dua tautan terpisah:

Formulir penetapan korban: https://tinyurl.com/FormulirSuratPenetapanBNPT

Pengajuan permohonan: https://tinyurl.com/FormulirPermohonanBNPT

BNPT menetapkan dua kategori pengajuan yakni korban langsung (WNI terdampak) dan korban tidak langsung (ahli waris).

BACA JUGA  Sulsel Terdepan dalam Inovasi Pertanian, Pj Gubernur Prof Zudan Luncurkan SEJATI dan SI SEBAR

Pengajuan paling lambat hingga 8 Juni 2028 melalui administrasi digital. Informasi detail dapat diperoleh via WhatsApp Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT di ‪+628-111-72-6699‬ (pesan saja).

Rahel berharap masyarakat Sulawesi Selatan dapat segera mempersiapkan dokumen dan memahami prosedur.

“Negara hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel