Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) infrastruktur jalan yang mencakup penanganan sejumlah ruas strategis di berbagai kabupaten melalui enam paket pekerjaan.

Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 triliun tersebut menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.

“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Andi Sudirman.

Memasuki awal Juli 2026, berbagai aktivitas konstruksi terus berlangsung di sejumlah titik. Pekerjaan meliputi pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pemasangan u-ditch, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), hingga preservasi jalan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.

Pada Paket 1, pekerjaan dilaksanakan di sejumlah ruas strategis, antara lain Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton, Jalan Tun Abdul Razak dengan pemasangan u-ditch, Jalan H.M. Yasin Limpo melalui pembangunan talud, ruas Burung-Burung–Bili-Bili dengan pengecoran bahu jalan, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong berupa penghamparan lapis pondasi agregat (LPA), serta ruas Tanete–Tanaberu melalui pembangunan bahu jalan beton.

Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini, pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong dan ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.

Pada Paket 4, pekerjaan meliputi pembangunan saluran drainase di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud di ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan Paket 5 mencakup pengaspalan AC-BC di ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, dilakukan pembangunan drainase di ruas Bakung–Solo–Sampie serta pemasangan dinding penahan tanah pada sejumlah titik di ruas Ujung Lamuru–Palattae.

Untuk Paket 6, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan groundbreaking pembangunan di ruas Bua–Rantepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari Paket 6 MYP Regional Luwu dengan nilai anggaran sekitar Rp239 miliar yang mencakup penanganan 20 ruas jalan di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan MYP diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan peningkatan kondisi setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, serta berbagai pekerjaan pendukung lainnya.

“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.

Melalui pelaksanaan Multi Years Project ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya jaringan jalan provinsi yang lebih mantap, aman, dan andal sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.