Connect with us

Pemkot Makassar

Dinas Koperasi dan UKM Makassar Gelar Forum Perangkat Daerah Wujudkan Koperasi dan UMKM Inovatif Berbasis Digital dan Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah bertema Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri, Berbasis Digital, dan Berkelanjutan di Hotel Aston, Senin, 3 Februari 2025.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Fathur Rahim.

Dalam sambutannya, Fathur menegaskan pentingnya forum ini dalam mendukung visi-misi Kota Makassar.

Menurutnya, koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi kota, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kegiatan ini sangat penting karena berkaitan erat dengan peningkatan UMKM di Kota Makassar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Makassar terakhir sudah mencapai 5 persen,” ujarnya.

Fathur menekankan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

BACA JUGA  Aliyah Mustika Ilham: Pemerintah Harus Hadir Secara Humanis di Ruang Digital

Di samping itu, ia juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang lahir dari Makassar dan berkontribusi hingga ke tingkat nasional, terutama melalui Inkubator Center yang terus berkembang.

“Jika koperasi kita sehat dan berkembang, itu menjadi jaminan bagi peningkatan ekonomi daerah. Forum ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang relevan dengan tantangan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muh Rheza, menegaskan fokus utama pemerintah adalah memastikan koperasi tetap sehat dan mendorong digitalisasi koperasi juga UMKM.

“Kita ingin koperasi yang sudah ada tetap sehat, sekaligus mendorong digitalisasi karena ini tuntutan zaman. Dengan adanya Inkubator Center, kita harapkan kualitas UMKM semakin meningkat,” jelasnya pada sela-sela wawancara, siang tadi.

BACA JUGA  Hadiri Buka Puasa di Kediaman Satria Majid, Wakil Wali Kota Makassar Ajang Nostalgia

Ia menambahkan bahwa pada tahun lalu, lebih dari 3.000 UMKM telah masuk dalam program pra-inkubasi.

Dan dalam RPJMD lima tahun terakhir mencapai 3.000-an lebih. Jumlah ini terus bertambah dan diharapkan semakin banyak UMKM yang berkembang serta mampu bersaing di era digital. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Resmi Buka Makassar Sports Eight (S8) 2024

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Pantau Gladi Bersih HUT Kota Makassar ke-417: Insyaallah Persembahkan yang Terbaik

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Hadiri Buka Puasa di Kediaman Satria Majid, Wakil Wali Kota Makassar Ajang Nostalgia

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending