Nasional

Publik Dukung Swasembada Pangan saat Survei 100 Hari Kerja Prabowo

Published

9 bulan ago

9 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Program swasembada pangan salah satu program yang mendapat perhatian dan dukungan publik di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program swasembada pangan digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membantu pemerintahan Prabowo.

Salah satunya datang dari Survei The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”.

Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas responden mendukung Program Swasembada Pangan. “Sebanyak 79,9 persen responden setuju dan mendukung program ini untuk dilanjutkan, 15,6% tidak setuju, sementara 4,5% tidak tahu atau tidak menjawab,” demikian bunyi survei tersebut.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap realisasi Program Swasembada Pangan. Sebanyak 71,6% responden menilai program ini sudah sesuai harapan, sementara 17,9% menilai belum sesuai, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

Kepuasan terhadap pelaksanaan program swasembada pangan berdampak positif terhadap penilaian kinerja Mentan Amran oleh publik.

Survei TRI mengungkapkan bahwa kinerja Mentan Amran mendapat respons positif dari masyarakat. Sebanyak 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

Tak hanya dari satu survei, nama Mentan Amran juga muncul dalam berbagai survei lainnya.

Survei Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025 menempatkan Mentan Amran sebagai menteri bidang pangan dengan citra positif tertinggi, yakni 94,9%.

Pada survei ini, pemerintahan Prabowo – Gibran mendapatkan approval rate 80,9%.

Salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik disebabkan kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri.

Tingkat kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.

Pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi dengan tajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran kembali masuk dalam daftar.

Kali ini, Mentan Amran masuk di urutan keenam, dipilih oleh 2,7% dari total responden.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa Mentan Amran masuk dalam daftar 10 menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Ia meraih peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

Andi Amran Sulaiman adalah putra Sulawesi Selatan. Ini periode ketiga bagi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian. Dua periode di pemerintahan Jokowi, lalu kembali dipercaya di periode Prabowo. (*)

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

2 minggu ago

18 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)