Nasional

Publik Dukung Swasembada Pangan saat Survei 100 Hari Kerja Prabowo

Published

10 bulan ago

9 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Program swasembada pangan salah satu program yang mendapat perhatian dan dukungan publik di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program swasembada pangan digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membantu pemerintahan Prabowo.

Salah satunya datang dari Survei The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”.

Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas responden mendukung Program Swasembada Pangan. “Sebanyak 79,9 persen responden setuju dan mendukung program ini untuk dilanjutkan, 15,6% tidak setuju, sementara 4,5% tidak tahu atau tidak menjawab,” demikian bunyi survei tersebut.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap realisasi Program Swasembada Pangan. Sebanyak 71,6% responden menilai program ini sudah sesuai harapan, sementara 17,9% menilai belum sesuai, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

Kepuasan terhadap pelaksanaan program swasembada pangan berdampak positif terhadap penilaian kinerja Mentan Amran oleh publik.

Survei TRI mengungkapkan bahwa kinerja Mentan Amran mendapat respons positif dari masyarakat. Sebanyak 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

Tak hanya dari satu survei, nama Mentan Amran juga muncul dalam berbagai survei lainnya.

Survei Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025 menempatkan Mentan Amran sebagai menteri bidang pangan dengan citra positif tertinggi, yakni 94,9%.

Pada survei ini, pemerintahan Prabowo – Gibran mendapatkan approval rate 80,9%.

Salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik disebabkan kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri.

Tingkat kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.

Pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi dengan tajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran kembali masuk dalam daftar.

Kali ini, Mentan Amran masuk di urutan keenam, dipilih oleh 2,7% dari total responden.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa Mentan Amran masuk dalam daftar 10 menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Ia meraih peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

Andi Amran Sulaiman adalah putra Sulawesi Selatan. Ini periode ketiga bagi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian. Dua periode di pemerintahan Jokowi, lalu kembali dipercaya di periode Prabowo. (*)

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

1 bulan ago

14 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.