Pemkot Makassar
Plh Sekda Makassar Zulkifli Nanda Buka Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
Kitasulsel–MAKASSAR Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, di Hotel Golden Tulip, Kamis, 20 Maret 2024.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Angkatan 1 dibuka dengan resmi,” kata Zulkifli, sore tadi.
Bimtek itu mencakup Surat Keputusan (SK), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutan Wali Kota Makassar yang dibacakan oleh Plh Sekda, Zulkifli menyampaikan bahwa produk hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas daerah, memastikan roda pemerintahan berjalan optimal, serta mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Bimtek ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat benar-benar mendukung pembangunan Kota Makassar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Di samping itu, dia yang juga menjabat Kepala Bappeda Kota Makassar tersebut menyebut produk hukum erat kaitannya dengan penyusunan dokumen pembangunan daerah.
Seperti RPJMD, RKPD, Renstra juga Renja. Dan saat ini Pemkot Makassar sedang menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi-misi Wali Kota yang baru.
Dokumen lima tahun ke depan ini terdiri dari sembilan bab, kemudian akan disusul oleh RKPD tahun 2026 dengan tujuh bab.
Selain itu, juga tengah disusun Renstra SKPD yang akan menjadi acuan kinerja seluruh SKPD agar selaras dengan visi-misi tersebut.
Setelah penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD, tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Semua dokumen ini diharapkan dapat diselaraskan dalam enam bulan ke depan, sehingga perencanaan pembangunan Kota Makassar lebih efektif.
Plh Sekda menegaskan bahwa penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki kesepahaman dalam proses penyusunan SK, Perwali, dan Perda, terutama yang berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah.
Sebagaimana diketahui Bimtek diikuti oleh puluhan peserta dari SKPD lingkup Kota Makassar dan akan berlangsung selama dua hari, 20 sampai 21 Maret 2025. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangka silaturahmi di Balai Kota Makassar, Kamis (27/3/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas kerja sama antara pemerintah dan akademisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mendukung penguatan ekonomi syariah di Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas guru serta kajian mendalam terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Silaturahmi dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pemerintah,” ujar Munafri.
Aspek ekonomi syariah turut menjadi fokus pembahasan, mengingat potensinya yang semakin berkembang di Makassar.
Pemerintah kota melihat sektor ini sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami membahas peran Makassar dalam penguatan ekonomi syariah serta pentingnya sinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik,” lanjutnya.
Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga pendidik juga dinilai penting agar proses pembelajaran di Makassar semakin berkualitas.
Pendekatan berbasis riset dan kajian sosial dianggap mampu memberikan solusi yang lebih tepat terhadap berbagai tantangan pendidikan di kota ini.
“Kami sepakat bahwa peningkatan keterampilan guru dan kajian mendalam terhadap masalah sosial sangat diperlukan agar solusi yang diambil lebih tepat,” jelas Munafri.
Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan akademisi, berbagai program pembangunan di Makassar diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, visi kota yang unggul dalam berbagai aspek dapat terwujud secara optimal.
“Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mendorong perubahan positif bagi Makassar yang lebih maju,” pungkasnya.
Selain membahas kerja sama strategis, pertemuan ini juga menjadi ajang undangan resmi bagi Wali Kota Makassar untuk menghadiri Milad UMI pada 24 Juni 2025 mendatang. (*)
-
Politics6 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
9 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login