Pemkot Makassar
Kemendikdasmen Puji Terobosan Munafri Soal Insentif Guru di Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui koordinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan program prioritas tahun 2025, yang kali ini digelar di Kota Makassar.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, dan diterima oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Nunuk Suryani menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim merupakan bagian dari upaya menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi berbagai program prioritas pendidikan.
“Silaturahmi dengan Pemerintah Kota Makassar ini kami lakukan untuk membicarakan kepentingan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
“Kehadiran kami sekaligus melihat langsung implementasi berbagai program prioritas kementerian yang sedang berjalan di daerah, termasuk di Kota Makassar,” lanjut Nunuk.
Ia menjelaskan, dalam diskusi bersama Wali Kota Munafri, sejumlah hal strategis telah dibahas, antara lain akselerasi pengangkatan kepala sekolah, redistribusi guru di wilayah dengan jumlah tenaga pendidik berlebih.
” Komunikasi yang terjalin bersama pak Wali ini sangat positif, dan kami menjadikan Kota Makassar sebagai kota percontohan nasional dalam pelaksanaan program-program prioritas GTKPG,” jelas Nunuk.
Selain itu, penerapan program “Hari Belajar Guru”, yakni satu hari dalam sepekan di mana guru diberikan kesempatan khusus untuk belajar, berbagi praktik baik, dan berinovasi dalam proses pembelajaran.
Dari Kemendikdasmen, Nunuk juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap Gerakan Numerasi Nasional, melalui rencana pembangunan “taman-taman numerasi” baik di lingkungan sekolah maupun di ruang publik.
Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya literasi dan numerasi sejak dini di kalangan pelajar dan masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dengan dukungan Pak Wali sangat luar biasa. Beliau berkomitmen untuk menghadirkan taman-taman numerasi di berbagai titik di Kota Makassar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Nunuk juga memuji kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah kepulauan.
“Kebijakan Pak Wali untuk memberikan kenaikan insentif bagi guru yang mengajar di pulau-pulau sangat menginspirasi. Kami berterima kasih atas kepedulian ini,” ucapnya.
Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan penting dalam mengatasi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di daerah terpencil.
Di banyak daerah lain, sering menemui kesulitan menempatkan guru di wilayah terpencil karena keterbatasan penghasilan.
“Dengan adanya insentif seperti ini di Kota Makassar di Pulau, guru akan lebih termotivasi untuk mengabdi dengan tenang dan penuh dedikasi,” ungkapnya.
Nunuk menambahkan, pihaknya akan melaporkan langsung inovasi tersebut kepada Menteri Pendidikan, agar dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, mengingat masih banyak wilayah kepulauan yang menghadapi kekurangan guru.
“Saya pernah menemui sekolah di pulau yang punya murid dan gedung sekolah, tapi tidak ada guru. Tapi, kalau kebijakan seperti ini di Makassar untuk guru di Pulau bisa diterapkan secara luas,” bebernya.
“Saya akan sampaikan inovasi pak Wali Kota ke pak Menteri. Tentu semua anak Indonesia, di mana pun berada, akan mendapatkan hak pendidikan yang layak, terutama kesejahteraan guru,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik langkah kolaboratif Ditjen GTKPG dalam memperkuat kualitas pendidikan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk terus memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah kepulauan.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak di Makassar, termasuk di pulau-pulau, yang tertinggal dalam pendidikan. Karena itu, kami sedang menyiapkan rencana pembangunan Sekolah rakyat di pulau-pulau,” jelas Munafri.
Ia juga mendukung penuh penerapan program numerasi dan” hari belajar guru” yang diusulkan GTKPG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran.
Pemerintah Kota siap memfasilitasi berbagai inisiatif yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran bermutu.
“Kolaborasi dengan Kemendikdasmen ini menjadi momentum penting untuk memajukan pendidikan di Makassar,” jelas Munafri.
Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi yang terjalin dapat memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan di seluruh jenjang.
“Tentu kami berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.
“Kami juga terus menantikan arahan dan bimbingan dari pimpinan Kementerian Dikdasmen,” tambah Appi.
Dia menambahkan, pertemuan antara Pemkot Makassar dan pihak Kemendikdasmen diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan proses pendidikan di Kota Makassar agar bisa berjalan lebih baik lagi,” tutupnya. (*)
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login