Kementrian Agama RI

Dampingi Wapres, Menag Hadiri Tawur Agung Kesanga di Prambanan

Published

7 bulan ago

28 Maret 2025

Kitasulsel–YOGYAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Ummar mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Tawur Agung Kesanga, yang digelar di pelataran selatan Candi Prambanan, pada Jumat (28/3/2025). Acara ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu.

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. “Kita harus bersyukur, selain kekayaan alam, kita juga diberkahi keberagaman luar biasa dari suku hingga agama.

Keberagaman itu adalah kekuatan kita. Perbedaan menyatukan, dan kerukunan serta persatuan harus kita jaga bersama,” tambahnya.

Tahun ini, Hari Raya Nyepi dan Idulfitri jatuh pada waktu berdekatan, sehingga Wapres mengajak semua pihak untuk terus memperkuat toleransi.

“Pemerintah dan kepala daerah harus menjamin perayaan berjalan lancar dan umat bisa khusyuk beribadah,” tegasnya.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Tawur Agung Kesanga merupakan bagian penting dari rangkaian Nyepi, setelah sebelumnya dilaksanakan upacara Melasti.

“Hari Suci Nyepi adalah momen penting bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi dan melakukan introspeksi diri,” jelas Menag.

Upacara Tawur Agung Kesanga, sebuah ritual sakral yang dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan alam semesta serta menjaga keseimbangan energi antara manusia, alam, dan tuhan.

Dalam Hindu, ajaran tersebut juga disebut Tri Hita Karana, Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian tentang eko teologi. Bagaiamana kita semua menjadikan agama sebagai alat untuk mengajak manusia mencintai alamnya sebagai bentuk ketaatan kepada tuhan.

Nyepi, lanjutnya, bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual menuju kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam. Tema perayaan Nyepi tahun ini, “Manawasewa Madhawasewa, Menuju Indonesia Emas 2045” menekankan pentingnya melayani sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Ia pun berharap agar momentum Hari Suci Nyepi ini membawa kedamaian bagi umat Hindu dan seluruh bangsa Indonesia. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

7 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)