KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau langsung Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari pada Selasa (13/5/2025). Peninjauan ini dilakukan dalam rangka memperluas layanan IPAL ke wilayah-wilayah kecamatan yang selama ini belum terjangkau sistem sanitasi modern.

Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi yang ada melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan air baku dan kualitas sanitasi masyarakat.

“Tadi kami bersama Dirjen Cipta Karya meninjau IPAL Losari di Makassar. Ini bagian dari program bersama yang terus kita tingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.

IPAL Losari yang dibangun sejak 2019 hingga rampung pada 2023, dan resmi dioperasikan pada 2024, saat ini baru mencakup layanan di 5 dari 15 kecamatan. Dengan semangat kolaboratif, Munafri optimis cakupan layanan akan terus berkembang. Namun ia menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam pengelolaan fasilitas ini, termasuk pengaturan biaya operasional serta status kerja sama antara PDAM dan Pemkot Makassar.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat penyambungan jaringan IPAL ke seluruh kecamatan demi terciptanya lingkungan yang sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana mengapresiasi kinerja dan dedikasi Pemerintah Kota Makassar serta PDAM dalam pengelolaan IPAL Losari. Ia menyebut IPAL ini sebagai potensi besar dalam mewujudkan sanitasi kota yang bersih dan sehat.

“Kami percaya dengan komitmen dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot, IPAL Losari bisa menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” ucapnya.

Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000 sambungan. Oleh karena itu, percepatan perluasan layanan menjadi prioritas agar investasi negara dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Dewi juga menekankan pentingnya regulasi dan penetapan tarif layanan agar operasional IPAL dapat berjalan efisien. Menurutnya, pengelolaan IPAL membutuhkan anggaran hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga pembiayaannya harus melibatkan APBD dan kontribusi dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menyatakan komitmen penuh PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional. Ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, pengoperasian IPAL berjalan dengan baik, meski masih menghadapi tantangan administratif.

“PDAM telah mengalokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar dalam tiga tahun terakhir. Namun tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini menjadi catatan dalam audit,” jelas Hamzah.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal menuju penyusunan regulasi yang memperkuat sinergi antara PDAM dan Pemerintah Kota.

“Semoga ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional IPAL Losari ke depannya,” pungkasnya.