Pemkot Makassar
Walikota Makassar dan Dirjen Cipta Karya Tinjau IPAL Losari
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau langsung Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari pada Selasa (13/5/2025). Peninjauan ini dilakukan dalam rangka memperluas layanan IPAL ke wilayah-wilayah kecamatan yang selama ini belum terjangkau sistem sanitasi modern.
Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi yang ada melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan air baku dan kualitas sanitasi masyarakat.
“Tadi kami bersama Dirjen Cipta Karya meninjau IPAL Losari di Makassar. Ini bagian dari program bersama yang terus kita tingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.
IPAL Losari yang dibangun sejak 2019 hingga rampung pada 2023, dan resmi dioperasikan pada 2024, saat ini baru mencakup layanan di 5 dari 15 kecamatan. Dengan semangat kolaboratif, Munafri optimis cakupan layanan akan terus berkembang. Namun ia menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam pengelolaan fasilitas ini, termasuk pengaturan biaya operasional serta status kerja sama antara PDAM dan Pemkot Makassar.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat penyambungan jaringan IPAL ke seluruh kecamatan demi terciptanya lingkungan yang sehat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana mengapresiasi kinerja dan dedikasi Pemerintah Kota Makassar serta PDAM dalam pengelolaan IPAL Losari. Ia menyebut IPAL ini sebagai potensi besar dalam mewujudkan sanitasi kota yang bersih dan sehat.
“Kami percaya dengan komitmen dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot, IPAL Losari bisa menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” ucapnya.
Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000 sambungan. Oleh karena itu, percepatan perluasan layanan menjadi prioritas agar investasi negara dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Dewi juga menekankan pentingnya regulasi dan penetapan tarif layanan agar operasional IPAL dapat berjalan efisien. Menurutnya, pengelolaan IPAL membutuhkan anggaran hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga pembiayaannya harus melibatkan APBD dan kontribusi dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menyatakan komitmen penuh PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional. Ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, pengoperasian IPAL berjalan dengan baik, meski masih menghadapi tantangan administratif.
“PDAM telah mengalokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar dalam tiga tahun terakhir. Namun tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini menjadi catatan dalam audit,” jelas Hamzah.
Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal menuju penyusunan regulasi yang memperkuat sinergi antara PDAM dan Pemerintah Kota.
“Semoga ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional IPAL Losari ke depannya,” pungkasnya.
Pemkot Makassar
Setahun MULIA Pimpin Makassar, Ekonomi Tumbuh 5,39 Persen dan Inflasi Terkendali
Kitasulsel–MAKASSAR – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).
Dalam kurun waktu tersebut, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.
Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar.
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen,” ujarnya.
Menurut Ricky, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Tingkat pengangguran juga menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.
Inflasi Stabil dan Gerakan Pangan Murah
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Makassar pada 2025 berada di angka 1,19 persen, masih dalam rentang kendali nasional 2,5 persen ±1 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional (2,92 persen) maupun provinsi (2,8 persen).
Ricky menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah konkret Pemkot Makassar dalam pengendalian harga, termasuk melalui program Gerakan Pangan Murah yang menjangkau berbagai titik di kota.
Menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kombinasi kebijakan sosial dan percepatan digitalisasi.
Transformasi Digital dan Peningkatan PAD
Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam satu tahun kepemimpinan MULIA. Lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar kini telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi role model bagi masyarakat.
Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang didukung kementerian terkait dan Bank Indonesia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran nontunai pajak dan retribusi.
Beberapa pilot project telah berjalan, di antaranya pembayaran parkir nontunai, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya.
Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya juga memperkuat implementasi Cash Management System sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.
Kota Hidup dan Digital
Ricky menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali turut mendorong dinamika kehidupan kota. Makassar kini berkembang tidak hanya sebagai kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle.
Berbagai kegiatan seperti olahraga komunitas, konser, festival kuliner, hingga aktivitas ekonomi kreatif dinilai ikut menggerakkan ekonomi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi.
“Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD. Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkasnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi fondasi awal menuju Makassar yang lebih produktif, modern, dan inklusif.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login