Pemkot Makassar Siapkan Mutasi Besar-Besaran, 34 Pejabat Eselon II Sudah Jalani Uji Kesesuaian

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan langkah strategis dalam rangka mutasi dan rotasi besar-besaran di jajaran pejabat eselon II, yang mencakup posisi asisten, staf ahli, hingga kepala dinas.

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan agar para pejabat bersiap menghadapi perubahan struktur tersebut. Peringatan itu disampaikan Munafri saat melantik A Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar beberapa waktu lalu.

“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil berkelakar.

Ia juga mengungkapkan bahwa dinamika dalam pemerintahan seringkali penuh tantangan, meski dari luar tampak tenang.
“Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya disertai tawa.

Sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu. Hasil penilaian kini telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemkot Makassar tengah menunggu rekomendasi dari lembaga tersebut.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya. Tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri.

Adapun dalam struktur saat ini, terdapat sembilan posisi kepala perangkat daerah yang masih kosong. Jabatan tersebut meliputi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Ada juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Menurut Munafri, jabatan-jabatan tersebut berpeluang diisi setelah proses mutasi rampung. Jika masih ada posisi yang belum terisi, Pemkot Makassar akan mengusulkan seleksi terbuka atau lelang jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (*)