Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Siapkan Mutasi Besar-Besaran, 34 Pejabat Eselon II Sudah Jalani Uji Kesesuaian

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan langkah strategis dalam rangka mutasi dan rotasi besar-besaran di jajaran pejabat eselon II, yang mencakup posisi asisten, staf ahli, hingga kepala dinas.

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan agar para pejabat bersiap menghadapi perubahan struktur tersebut. Peringatan itu disampaikan Munafri saat melantik A Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar beberapa waktu lalu.

“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil berkelakar.

Ia juga mengungkapkan bahwa dinamika dalam pemerintahan seringkali penuh tantangan, meski dari luar tampak tenang.
“Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya disertai tawa.

BACA JUGA  Minta PDAM Makassar Berbenah, Wali Kota Munafri: Profesional Jadi Harga Mati

Sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu. Hasil penilaian kini telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemkot Makassar tengah menunggu rekomendasi dari lembaga tersebut.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya. Tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri.

Adapun dalam struktur saat ini, terdapat sembilan posisi kepala perangkat daerah yang masih kosong. Jabatan tersebut meliputi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Ada juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

BACA JUGA  Creative Hub, Program Unggulan Appi-Aliyah Tekan Angka Pengangguran di Kota Makassar

Menurut Munafri, jabatan-jabatan tersebut berpeluang diisi setelah proses mutasi rampung. Jika masih ada posisi yang belum terisi, Pemkot Makassar akan mengusulkan seleksi terbuka atau lelang jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Nasional di Hari Otonomi Daerah 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, capaian ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

BACA JUGA  Potensi Kota Makassar Tarik Minat Konjen Amerika Serikat

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambungnya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.

Evaluasi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Yang menarik, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi ini.

BACA JUGA  Appi-Aliyah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Kepulauan dalam RPJMD Makassar 2025–2029

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Gandeng UMI Perkuat Ekosistem Industri dan Wisata Halal Makassar

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Diketahui, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 menetapkan sejumlah daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Continue Reading

Trending