Pemkot Makassar
Walikota Makassar Tinjau IPAL Losari dan Dukung Revisi Perda Zakat
AJATAPPARENG.ONLINE, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini ditunjukkan lewat dua agenda penting yang dilakukannya pada pekan ini, yakni peninjauan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, serta dukungan terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat.
Pada Selasa (13/5/2025), Munafri mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau IPAL Losari sebagai bagian dari upaya perluasan layanan sanitasi ke seluruh kecamatan di Makassar.
“Saat ini baru 5 dari 15 kecamatan yang terlayani. Kami berkomitmen memperluas jaringan IPAL agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Munafri.
Munafri juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan IPAL, terutama terkait biaya operasional dan status kerja sama antara PDAM dan Pemkot Makassar.
Sementara itu, Dewi Chomistriana menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar dalam mengelola IPAL Losari. Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan rumah yang saat ini baru mencapai 489 dari target 14.000 sambungan.
“IPAL ini bukan sekadar infrastruktur, tapi langkah nyata menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Dewi.
IPAL Losari yang mulai dibangun pada 2019 dan diresmikan tahun 2024, memiliki kapasitas 16.000 meter kubik per hari dan jaringan pipa sepanjang 96 km, mampu melayani hingga 41.000 kepala keluarga.
Di sisi lain, Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, berharap adanya regulasi yang memperkuat dasar hukum pengelolaan IPAL. Ia mengungkapkan bahwa dana operasional yang telah dikeluarkan PDAM mencapai Rp9 miliar dalam tiga tahun terakhir, namun masih sering menjadi temuan audit karena belum adanya payung hukum yang jelas.
Pada Rabu (14/5/2025), Munafri kembali menunjukkan perhatian pada aspek keagamaan dan sosial dengan menerima kunjungan Ketua Baznas Kota Makassar, H.M. Ashar Tamanggong, di Balai Kota.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri mendukung penuh revisi Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Zakat agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“Perda ini perlu diperbaharui karena sudah tidak relevan. Kita ingin zakat dikumpulkan dari yang mampu dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Ashar Tamanggong menyampaikan bahwa revisi Perda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia berharap ke depan penyaluran dana zakat akan lebih optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Insya Allah setelah ada instruksi dari Pak Wali Kota, akan dilakukan rapat koordinasi zakat dengan seluruh stakeholder SKPD,” tandas Ashar.
Kedua agenda ini memperlihatkan komitmen Wali Kota Makassar dalam membangun kota yang sehat, berkeadilan sosial, dan mengedepankan kesejahteraan seluruh warganya.
Pemkot Makassar
Setahun MULIA Pimpin Makassar, Ekonomi Tumbuh 5,39 Persen dan Inflasi Terkendali
Kitasulsel–MAKASSAR – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).
Dalam kurun waktu tersebut, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.
Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar.
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen,” ujarnya.
Menurut Ricky, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Tingkat pengangguran juga menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.
Inflasi Stabil dan Gerakan Pangan Murah
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Makassar pada 2025 berada di angka 1,19 persen, masih dalam rentang kendali nasional 2,5 persen ±1 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional (2,92 persen) maupun provinsi (2,8 persen).
Ricky menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah konkret Pemkot Makassar dalam pengendalian harga, termasuk melalui program Gerakan Pangan Murah yang menjangkau berbagai titik di kota.
Menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kombinasi kebijakan sosial dan percepatan digitalisasi.
Transformasi Digital dan Peningkatan PAD
Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam satu tahun kepemimpinan MULIA. Lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar kini telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi role model bagi masyarakat.
Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang didukung kementerian terkait dan Bank Indonesia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran nontunai pajak dan retribusi.
Beberapa pilot project telah berjalan, di antaranya pembayaran parkir nontunai, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya.
Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya juga memperkuat implementasi Cash Management System sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.
Kota Hidup dan Digital
Ricky menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali turut mendorong dinamika kehidupan kota. Makassar kini berkembang tidak hanya sebagai kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle.
Berbagai kegiatan seperti olahraga komunitas, konser, festival kuliner, hingga aktivitas ekonomi kreatif dinilai ikut menggerakkan ekonomi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi.
“Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD. Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkasnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi fondasi awal menuju Makassar yang lebih produktif, modern, dan inklusif.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login