AJATAPPARENG.ONLINE, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini ditunjukkan lewat dua agenda penting yang dilakukannya pada pekan ini, yakni peninjauan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, serta dukungan terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat.

Pada Selasa (13/5/2025), Munafri mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau IPAL Losari sebagai bagian dari upaya perluasan layanan sanitasi ke seluruh kecamatan di Makassar.

“Saat ini baru 5 dari 15 kecamatan yang terlayani. Kami berkomitmen memperluas jaringan IPAL agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Munafri.

Munafri juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan IPAL, terutama terkait biaya operasional dan status kerja sama antara PDAM dan Pemkot Makassar.

Sementara itu, Dewi Chomistriana menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar dalam mengelola IPAL Losari. Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan rumah yang saat ini baru mencapai 489 dari target 14.000 sambungan.

“IPAL ini bukan sekadar infrastruktur, tapi langkah nyata menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Dewi.

IPAL Losari yang mulai dibangun pada 2019 dan diresmikan tahun 2024, memiliki kapasitas 16.000 meter kubik per hari dan jaringan pipa sepanjang 96 km, mampu melayani hingga 41.000 kepala keluarga.

Di sisi lain, Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, berharap adanya regulasi yang memperkuat dasar hukum pengelolaan IPAL. Ia mengungkapkan bahwa dana operasional yang telah dikeluarkan PDAM mencapai Rp9 miliar dalam tiga tahun terakhir, namun masih sering menjadi temuan audit karena belum adanya payung hukum yang jelas.

Pada Rabu (14/5/2025), Munafri kembali menunjukkan perhatian pada aspek keagamaan dan sosial dengan menerima kunjungan Ketua Baznas Kota Makassar, H.M. Ashar Tamanggong, di Balai Kota.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri mendukung penuh revisi Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Zakat agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Perda ini perlu diperbaharui karena sudah tidak relevan. Kita ingin zakat dikumpulkan dari yang mampu dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Ashar Tamanggong menyampaikan bahwa revisi Perda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia berharap ke depan penyaluran dana zakat akan lebih optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Insya Allah setelah ada instruksi dari Pak Wali Kota, akan dilakukan rapat koordinasi zakat dengan seluruh stakeholder SKPD,” tandas Ashar.

Kedua agenda ini memperlihatkan komitmen Wali Kota Makassar dalam membangun kota yang sehat, berkeadilan sosial, dan mengedepankan kesejahteraan seluruh warganya.