Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Gelar RDP Bersama APIH, Bahas Masalah Regulasi dan Perizinan Usaha Hiburan

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Makassar, di ruang Badan Anggaran DPRD, Jalan A.P. Pettarani, pada Selasa (3/6/2025). Agenda ini digelar sebagai respons atas sejumlah keluhan pelaku usaha hiburan terkait regulasi yang dinilai tumpang tindih dan memberatkan.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi para pengusaha hiburan bukan hanya berdampak pada sektor usaha semata, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, serta menyangkut keberlangsungan lapangan kerja.

“Kami harap Pemerintah Kota lebih aktif berkoordinasi agar solusi konkret bisa ditemukan,” ujar legislator dari Partai Gerindra tersebut usai rapat.

BACA JUGA  Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Andi Pahlevi juga menegaskan bahwa DPRD tidak dalam kapasitas memberikan penafsiran hukum secara mendalam. Namun, pihaknya tetap mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kajian menyeluruh dan membuka ruang dialog konstruktif bersama pelaku usaha.

Turut hadir dalam rapat, mantan Ketua KNPI Makassar, Hasrul Kaharuddin, yang memberikan pandangan dari sisi pelaku industri. Ia menyampaikan bahwa selama ini pengusaha hiburan mengalami kesulitan akibat aturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Selama ini banyak aturan yang tumpang tindih. Kami hanya ingin ada satu payung hukum yang memperjelas arah kebijakan dan mempermudah proses perizinan,” ungkap Hasrul.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah kebijakan moratorium dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang dianggap membatasi ruang gerak pelaku usaha hiburan. Hasrul meminta DPRD Makassar agar mendorong dibukanya ruang komunikasi agar kebijakan tidak diterapkan secara sepihak yang berujung pada matinya usaha.

BACA JUGA  DPD Partai Golkar Makassar Gelar Pasar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT ke-61

Lebih lanjut, Hasrul juga menyoroti persyaratan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses perizinan usaha hiburan. Ia menilai syarat tersebut tidak relevan dan justru menyulitkan pelaku usaha yang telah berjalan secara legal.

“Kalau rekomendasi MUI jadi syarat, ini seperti menjebak. Mereka pasti menolak, dan akhirnya usaha kami terhambat. Ini bukan soal melawan aturan, tapi soal kejelasan dan kepastian hukum,” tegas Hasrul.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari upaya kolaboratif antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, dan pelaku industri hiburan dalam merumuskan regulasi yang adil, tidak tumpang tindih, serta mendukung iklim usaha yang sehat di Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Apel Pagi DPRD Makassar Penuh Kebersamaan, Dirangkaikan Pelepasan Purna Bakti Pegawai Senior

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan apel pagi yang digelar di lapangan kantor sementara DPRD Kota Makassar, Kamis (4/6/2026). Kegiatan rutin tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, dan diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Apel pagi turut dihadiri para pejabat struktural, mulai dari Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Persidangan, hingga Kepala Bagian Humas dan Protokol. Kehadiran seluruh unsur sekretariat menjadi cerminan soliditas organisasi dalam mendukung jalannya roda kelembagaan DPRD Kota Makassar.

Dalam arahannya, Andi Rahmat Mappatoba menegaskan pentingnya menjaga disiplin, profesionalisme, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan administrasi dan kelembagaan.

BACA JUGA  Pansus DPRD Makassar Bahas Penataan Arsip Daerah

Menurutnya, keberhasilan sebuah institusi tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh elemen yang ada di dalamnya.

“Disiplin dan semangat pengabdian harus terus dijaga. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, kita dapat menghadapi tantangan kerja yang semakin dinamis serta memberikan pelayanan terbaik bagi lembaga dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, apel pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi juga menjadi sarana memperkuat koordinasi internal sekaligus menyatukan visi dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Nuansa kebersamaan semakin terasa ketika seluruh peserta apel mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias. Semangat kolektif yang tercermin di lapangan menjadi gambaran nyata komitmen aparatur dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

BACA JUGA  Budi Hastuti: Ketertiban Adalah Kunci Kenyamanan Hidup

Memasuki penghujung acara, suasana berubah menjadi lebih khidmat dan emosional. Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar prosesi pelepasan purna bakti bagi salah satu pegawai senior terbaiknya, Ir. H. Andi Ono Indra Chandra, M.Si yang telah menuntaskan masa pengabdiannya.

Prosesi penghormatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertahun-tahun kepada DPRD Kota Makassar.

Dalam suasana penuh kehangatan, berbagai ungkapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Andi Ono Indra Chandra atas kontribusi, integritas, serta pengabdian yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Momen purna bakti tersebut tidak sekadar menjadi seremoni perpisahan, melainkan refleksi atas nilai-nilai pengabdian dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara. Jejak dedikasi yang ditinggalkan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.

BACA JUGA  Anggota DPRD Kota Makassar Tinjau Persiapan SPMB 2025 di SMPN 18 Makassa

Melalui apel pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan purna bakti ini, DPRD Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang profesional, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menghargai setiap pengabdian yang telah diberikan demi kemajuan lembaga dan masyarakat.

Continue Reading

Trending