Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Ajak Saudagar Muslim Bangun Ekonomi Kota Lewat Kolaborasi

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Selasa (3/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi mengajak para saudagar muslim untuk berkolaborasi membangun Kota Makassar, khususnya melalui sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Makassar bukan sekadar kota transit, tapi gerbang utama kawasan timur Indonesia. Peluang ekonomi sangat besar, terutama dari pengunjung yang datang untuk belanja,” ujar Appi.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menekankan bahwa Makassar memiliki potensi besar di sektor ekonomi, khususnya ritel, yang dapat mendorong pertumbuhan kota secara inklusif.

BACA JUGA  Indira-Danny Khidmat Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-79 RI di Rujab Gubernurnya

“Kita harus maksimalkan ini, bukan lewat industri besar saja, tetapi retail yang menyentuh langsung masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi pasar di Kota Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi para saudagar muslim untuk turut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Penduduk Makassar punya kebutuhan yang beragam. Ini ruang yang luas bagi saudagar muslim untuk ikut mensuplai, membangun ekonomi bersama melalui kolaborasi dengan pemerintah,” paparnya.

Dalam forum tersebut, Appi juga memaparkan potensi sektor wisata bahari di Makassar, termasuk peluang industri kuliner berbasis hasil laut seperti uni (landak laut), yang kini mulai dikembangkan secara lokal.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Siap Unjuk Gigi di Munas APEKSI 2025

“Bayangkan, kita bisa produksi makanan Jepang di pulau-pulau kita sendiri. Ini peluang besar. Mari kita kembangkan bersama, bangun pabrik, berdayakan masyarakat,” ajaknya.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, Wali Kota juga menyoroti pentingnya transformasi pendidikan di Makassar, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan, sekolah dasar terbaik di Indonesia akan hadir di Makassar.

“Kami ingin generasi muda kita tumbuh dengan karakter yang kuat. Pemerintah serius menanamkan nilai moralitas sejak dini, termasuk tata krama dan etika dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Appi mengajak seluruh pihak, khususnya anggota ISMI, untuk terus bersinergi membangun Kota Makassar.

BACA JUGA  Andi Zulkifly Dilantik Jadi Sekda Makassar Besok

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Kota Makassar membuka diri untuk bersinergi. Mari kita bangun kota ini bersama-sama,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).

Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.

Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.

“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).

BACA JUGA  Potensi Kota Makassar Tarik Minat Konjen Amerika Serikat

Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.

Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.

“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.

Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar-Dubes Swiss Bahas Potensi Kerja Sama

“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.

Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.

“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.

Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Hadiri Munas VII APEKSI 2025, Dorong Kolaborasi dan Pemerataan Pembangunan Antar Kota

“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel